Tangani Sampah di Labuan Bajo, Matheus Siagian: Ayo Belajar dari Bali

Minggu, 09 Juni 2019 | 13:57 WIB
Share Tweet Share

Matheus SN Siagian. [foto: istimewa]

[LABUAN BAJO, INDONESIAKORAN.COM] Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, hingga akhir tahun 2018, sampah paling dominan di Tanah Air adalah sampah organik. Sampah sisa makanan dan tumbuhan itu tercatat mencapai 50 persen dari total sampah yang diproduksi.

"Komposisi sampah plastik di Indonesia sekitar 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan," tutur Kepala Biro Humas Kementerian LHK Djati Witjaksono, ketika itu, seperti dikutip dari Kompas.

Khusus untuk Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, data menunjukkan bahwa kota pariwisata itu "memproduksi" 112.4 meter kubik atau setara 12,8 ton sampah pada tahun 2018.

Jumlah ini akan terus bertambah, seiring dengan pertumbuhan pariwisata di Manggarai Barat. Jumlah wisatawan, hotel, dan restoran, akan terus bertambah dan berimplikasi pada peningkatan produksi sampah.

"Kondisi ini menuntut keberanian dari Pemkab Manggarai Barat untuk menghadirkan regulasi dan juga langkah-langkah nyata. Jika tidak, destinasi pariwisata kita akan tertinggal dari tempat lain," kata praktisi pariwisata Labuan Bajo, Matheus SN Siagian, di Labuan Bajo, Minggu (9/6/2019).

Pemilik Hotel dan Restoran Tree Top Labuan Bajo itu bahkan berencana menghadiri Race for Water, sebuah acara penularan ilmu penanggulangan sampah yang dilangsungkan di Bali pada pertengahan Juni 2019 ini.

"Apa yang kita suguhkan ke turis yang datang ke Labuan Bajo? Tentu, nomor satu keindahan alam yang dimiliki Manggarai Barat, laut dan daratnya. Jika keindahan alam dinodai oleh sampah, apa lagi yang mau kita banggakan?" tandas Matheus Siagian.

Ia pun mengajak DPRD dan Pemkab Manggarai Barat, untuk belajar dari Bali dalam urusan penanganan sampah ini. Sebab di Pulau Dewata, ada Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Regulasi ini cukup efektif dalam meredam produksi sampah plastik.

"Belajar dari Bali. Di sana ada Peraturan Gubernur Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Di Bali juga banyak perusahaan yang bergerak di usaha daur ulang sampah. Pemerintah dan wakil rakyat bisa melakukan studi banding ke sana. Ilmu yang didapat, tentunya harus sesegera mungkin diimplementasikan di Manggarai Barat," tegas Matheus Siagian.

Selain Bali, jauh di ujung timur Indonesia, Pemkab Biak Numfor, Papua, juga telah memberlakukan pelarangan penggunaan kantong plastik di toko dan pasar, dalam upaya mengurangi sampah plastik di wilayah Timur Indonesia.

Pelarangan penggunaan kantong plastik merupakan tindak lanjut dari kebijakan strategis daerah dalam pengelolaan sampah serta Peraturan Daerah Tahun 2018 Tentang Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Matheus menambahkan, dalam kunjungannya ke Malaka, salah satu kota andalan wisata di Malaysia, juga ada larangan penggunaan kantong plastik yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah setempat. Tak hanya plastik, larangan tersebut juga berlaku pada penggunaan styrofoam, sedotan plastik, serta beragam barang yang masuk dalam jenis plastik sekali pakai (PSP).

"Jadi melalui peraturan tersebut, pemerintah setempat membidik serta mengedukasi para pelaku bisnis di Malaka untuk tidak menggunakan plastik, styrofoam, atau PSP. Jika ditemukan pelanggaran, surat peringatan pun dilayangkan ke usaha tersebut. Denda juga menanti jika kesalahan serupa kembali terulang," urainya.

Matheus tak menampik, selama ini baik pemerintah maupun sejumlah komunitas di Labuan telah mencoba memerangi sampah ini. Misalnya "diakali" dengan pola pembersihan dengan menyapu jalan-jalan yang penuh dengan sampah, pada hari Jumat dalam setiap minggunya.

Hanya saja, bagi Matheus, itu saja belum cukup. Dibutuhkan keseriusan yang lebih mendalam dari para pemangku jabatan di jajaran eksekutif maupun legislatif Manggarai Barat, dalam upaya penanganan sampah ini.

"Para petinggi eksekutif di kabupaten ini, termasuk para wakil rakyat, agar membuat sekaligus menjalankan aturan-aturan atau sistem yang dapat mengurangi volume sampah plastik. Labuan Bajo sebagai permulaan, yang wajib kemudian ditularkan ke berbagai kecamatan serta kelurahan lainnya di Manggarai Barat," tutur Matheus.

Apa yang dilakukan selama ini oleh berbagai pihak, baik masyarakat, kalangan pegiat lingkungan, atau pemerintah, disebutnya hanya berkutat pada penanggulangan pembersihan serta pembuangan sampah.

"Plastik sudah menjadi sampah di jalan, dipungut atau disapu. Masih sebatas itu. Belum terlambat jika saat ini kita fokus dan langsung action dalam hal penanggulangan masalah sampah di `hulu`, sebelum sampah tersebut sampai ke `hilir`," ajak Matheus.

Setelah upaya "pengereman" dilakukan di hulu, tentunya konsistensi penangangan sampah di hilir harus tetap dijaga.

"Ke mana kita mau bawa sampah ini? Kita butuh incinerator (pembakaran sampah suhu tinggi)," ujar Matheus.

Ia juga mengajak semua pihak, melihat dari dekat kondisi sampai di Labuan Bajo. Sampah botol air minuman misalnya, banyak dijumpai di berbagai sudut kota Labuan Bajo.

Alangkah baiknya, menurut Matheus, jika para produsen penawar dahaga tersebut juga menyediakan wadah daur ulang untuk sampah-sampah plastik yang diproduksinya.

"Tentunya lebih elok jika produsen air mineral mengalokasikan dana CSR (coorporate social responsibility) setiap tahunnya, untuk pengembangan proyek daur ulang botol plastik, yang saya yakini dapat berdampak positif terhadap lingkungan di mana pun produk-produk mereka dijual," pungkasnya.

Reporter: Itho Umar
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar