Polemik BOP Labuan Bajo, Ini Desakan KMPK Kupang ke Kemenpar

Jumat, 10 Mei 2019 | 20:08 WIB
Share Tweet Share

Ketua Kesatuan Mahasiswa Pelajar Komodo (KMPK) Kupang, Kornelis Arselus Diri

[KUPANG-INDONESIAKORAN.COM] Kesatuan Mahasiswa Pelajar Komodo (KMPK) Kupang turut perihatin dengan polemik Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores.

Ketua KMPK Kupang, Kornelis Arselus Diri mengaku mengikuti terus perkembangan polemik yang mengemuka saat ini baik di media massa maupun di media sosial.

"Sebagai Ketua KMPK Kupang saya merasa perihatin dengan polemik terkait  BOP Labuan Bajo-Flores.  Saya juga mengikuti terus perkembangan polemik ini baik di media massa maupun di media sosial karena ramai sekali," kata pria yang biasa disapa Nelis ini, Jumat (10/6/2019).

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang ini mendesak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) segera mengambil langkah-langkah termasuk mereposisi Direksi Badan Otorita Pelaksana yang saat ini menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat.

"Untuk menghindari polemik berkepanjangan KMPK Kupang mendesak Kementerian Pariwisata agar segera mengambil langkah-langkah termasuk segera reposisi Direksi Badan Otorita Pelaksana saat karena sudah menuai polemik dan kontroversi di tengah masyarakat NTT," ujarnya.

Sebelumnya, desakan serupa juga disampaikan Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT), Jakarta yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Direksi Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo-Flores.

Desakan ini disampaikan Garda NTT-Jakarta menyusul mengemukanya reaksi penolakan masyarakat terhadap Direksi BOP yang dinilai menimbulkan kontroversi.

"Garda NTT-Jakaeta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores dan mengganti Dirut BOP Shana Fatina karena menimbulkan kontroversi dan keresahan di tengah masyarakat," kata  Ketua Umum Garda NTT-Jakarta, Wilfrid Yons Ebit melalui surat resmi yang ditandatangani Sekjen, Marlin Bato, Kamis (9/6/2019).

Garda NTT-Jakarta juga mempertanyakan dan meminta klarifikasi proses recruitment struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores sebab menurut informasi yang yang berkembang, proses recruitment struktur kepengurusan khususnya Direktur Utama BOP Shana Fatina diduga kental bernuansa KKN dan tidak melalui seleksi berjenjang, uji kelayakan dan kepatutan.

"Garda NTT mempertanyakan dan meminta klarifikasi proses recruitment struktur kepengurusan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores sebab menurut informasi yang kami terima, proses recruitment struktur kepengurusan khususnya Direktur Utama BOP Shana Fatina yang diduga kental bernuansa KKN dan tidak melalui seleksi berjenjang, uji kelayakan dan kepatutan," jelas Ebit.

Selain mendesak Presiden mencopot Direksi BOP, Garda NTT-Jakarta juga secara tegas menolak label “wisata halal” yang disosialisasikan Direktur Utama BOP Shana Fatina pada 30 April 2019 di Labuan Bajo.

"Menurut kami Label Wisata Halal tidak sesuai dengan semangat toleransi, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan identitas budaya local masyarakat Flores," tegas Ebit.

Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar