Sri Mulyani Dukung Penuh Penguatan Desa Adat

Kamis, 14 Maret 2019 | 22:26 WIB
Share Tweet Share

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bersama Gubernur Bali Wayan Koster, dalam acara ‘Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali’. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan mendukung penuh terhadap upaya Gubernur Bali Wayan Koster, dalam memperkuat desa adat.

Bahkan Sri Mulyani mengupayakan alokasi anggaran dari APBN untuk lembaga tradisional tersebut. Apalagi mengingat pentingnya peran Desa Adat, dalam menjaga dan melestarikan budaya dan adat.

“Kalau saya mendukung, bahkan mendukung 1000 persen untuk itu," kata Sri Mulyani, di hadapan Bendesa (Kepala Desa) Adat se-Bali dalam acara bertajuk ‘Tatap Muka Menteri Keuangan Bersama Bendesa Adat se-Bali’ di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Kamis (13/3/2019).

"Saya memahami dan mengingat pentingnya keberadaan Desa Adat, terutama di Bali, dalam menjaga kelestarian budaya Bali, saya bersama Pak Gubernur untuk yang satu itu. Tinggal sekarang, caranya bagaimana,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ia tetap berharap banyak pada Bali yang menjadi tujuan pariwisata global, agar mampu mempertahankan eksistensi dan kelestarian adat dan budaya yang ada.

"Dunia kini semakin makmur. RRT makin kaya, India makin kaya, punya penduduk lebih dari 1 miliar. Maka makin banyak pula kaum menengah ke atas-nya yang akan berlibur dan Bali menjadi salah satu tujuannya. Ini tantangan bagi Bali. Belum lagi jika menghitung turis Australia, Amerika dan Eropa serta wisatawan domestik. Banyak sekali tekanan bagi kebudayaan Bali meskipun itu juga berarti rejeki bagi Bali,” tuturnya.

Sri Mulyani pun mengajak gubernur dan tokoh-tokoh Bali, untuk segera melakukan pembahasan lebih lanjut tentang cara serta landasan hukum untuk memungkinkan Desa Adat memperoleh kucuran dana langsung dari APBN.

Sebab sesuai UU Tentang Desa, yang disebut desa dan mendapatkan alokasi adalah desa administratif yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri, yang secara historis berbeda dengan Desa Adat.

“Namun kita juga tidak menampik fakta adanya entitas sosial atau komunitas bersama yang bentuknya seperti Desa Adat ini, yang fungsinya juga sangat penting di luar masalah administratif,” tegas Sri Mulyani.

Ia menyebut, ada dua opsi yang kemungkinan bisa digunakan. Opsi pertama, meniru apa yang telah dilakukan di Aceh. Di sana, Desa Adat yang langsung menjadi dan mengambil peran desa administratif.

Opsi kedua dengan meniru preseden yang dialami kelurahan. Meski bukan berbentuk desa, kelurahan memperoleh kucuran dana APBN sesudah ada instruksi Presiden Jokowi.

“Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jika Desa Adat di Bali bisa memperoleh dana dari pemerintah pusat, maka desa adat-desa adat lainnya di wilayah Indonesia akan berhak pula untuk memperoleh hal yang sama,” ucapnya.

Pertemuan yang dihadiri Bendesa dan Prajuru dari 1.493 Desa Pakraman seluruh Bali itu dinisiasi langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Reporter: Enjoh Dewi
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar