Pecalang Akan Diwadahi Asosiasi dan Diberi Pelatihan

Kamis, 14 Maret 2019 | 18:58 WIB
Share Tweet Share

Ketua Pansus Ranperda Desa Adat DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta (tengah), saat memimpin pembahasan. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta, saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Desa Adat.

Semula, Ranperda Desa Adat ini dirancang akan dihadirkan sebagai perubahan atas Perda Tentang Desa Pakraman, yang telah ada sebelumnya. Hanya saja karena mayoritas materinya memuat hal baru, maka Ranperda Desa Adat nantinya akan hadir sebagai Perda baru, dan bukan hasil perubahan.

Baca Juga:
0

Ada cukup banyak materi baru yang masuk dalam Ranperda ini. Di antaranya, Ranperda Desa Adat juga mengatur khusus mengenai Pecalang, sebagai petugas keamanan Desa Adat.

Dalam Ranperda Desa Adat yang sedang dibahas, Pecalang diatur agar memiliki posisi yang kuat dan diberi keterampilan yang mumpuni melalui pelatihan, pembekalan dan materi ketertiban. Bahkan nantinya, akan dibentuk asosiasi Pecalang.      

"Pelatihan, pembekalan dan materi tentang ketertiban nantinya akan diberi oleh yang berkompeten," kata Nyoman Parta, usai pembahasan Ranperda Desa Adat di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (13/3/2019).

Baca Juga:
0

Menurut dia, jika dicermati maka Pecalang dalam keberadaannya sangat bermanfaat dalam membantu dan menjaga kelancaran tugas-tugas di Desa Adat maupun tugas-tugas keamanan di Bali pada umumnya.

"Jika dilihat, Pecalang juga dapat dilibatkan dalam partisipasi guna menjaga keamanan Bali ini," tandas Parta, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali.

Nantinya, lanjut politikus PDI Perjuangan asal Guwang, Sukawati ini, para Pecalang di Bali juga akan memiliki asosiasi di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi.

"Dengan begitu, Pecalang di Desa Adat yang satu dengan Pecalang di Desa Adat lain akan dapat saling meminta bantuan atau pertolongan dalam kondisi tertentu," beber Parta, yang tampil sebagai calon anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan pada Pileg 2019.

Hal baru lainnya yang diatur dalam Ranperda Desa Adat adalah terkait pemilihan Bendesa (Kepala Desa Adat) yang dilakukan melalui jalur musyawarah - mufakat.

Selain itu, diarahkan agar Desa Adat diurus khusus oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersendiri atau terpisah dari Dinas Kebudayaan. Selama ini, Desa Adat di Bali ditangani oleh Dinas Kebudayaan, dan dinilai kurang efektif.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar