Aturan Ketinggian Bangunan, Togar: Jaga Taksu Bali, Jangan Direvisi

Senin, 04 Februari 2019 | 20:38 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali Bali saat ini sedang membahas Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali.

Salah satu isu krusial dalam revisi Perda RTRW Bali ini adalah terkait revisi aturan ketinggian bangunan. Semula, bangunan di Bali diatur setinggi maksimal 15 meter atau setinggi pohon kelapa. Sementara dalam revisi kali ini, ada wacana ketinggian bangunan diubah untuk zona tertentu.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Wacana ini pun menuai penolakan banyak kalangan. Bahkan sejumlah kepala daerah di Bali, seperti Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, secara tegas menolak rencana revisi ketinggian bangunan tersebut.

Penolakan ini juga datang dari advokat kawakan sekaligus pemerhati kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia pun meminta agar ketinggian bangunan ini tak diutak - atik, untuk menjaga taksu Bali.

"Aturan bangunan maksimal setinggi pohon kelapa atau setara 15 meter ini harga mati untuk menjaga taksu Bali. Jangan diutak-atik dan direvisi lagi," kata Togar, di Denpasar, Minggu (3/2/2019).

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Ia menambahkan, soal ketinggian bangunan ini jangan hanya melihat kondisi Bali untuk jangka pendek. Namun harus melihat kajian jangka panjang.

"Kita jangan melakukan pengingkaran terhadap warisan kearifan lokal dan kita tetap harus berkomitmen pada bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), di mana ketinggian bangunan maksimal hanya 15 meter atau sama dengan pohon kelapa," tandas Togar, yang dijuluki "Panglima Hukum" itu.

Baca Juga:
Jaga Taksu Bali, Togar Situmorang Sinergi dengan KERIS

Sementara itu soal penyesuaian tata ruang, Togar mengatakan, jika tata ruang tidak disesuaikan maka dikhawatirkan perkembangan yang begitu cepat justru sulit mengawal kelestarian Bali.

"Tata ruang tidak boleh menyusahkan masyarakat, tetapi kelestarian Bali juga harus tetap terjaga," tegas Togar, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu menambahkan, agar kehadiran Perda RTRW ini juga berguna bagi negara mungkin instansi pemerintah misalnya, aturan ini bisa memberikan dispensasi untuk kebutuhan darurat negara apabila dibutuhkan oleh negara dalam keadaan darurat.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Selain itu, pengaturan terkait sanksi terhadap pelanggaran tata ruang nantinya, juga harus disesuaikan dan harus diatur tegas. Sebab selama ini, sanksi diatur dalam Perda RTRW, tetapi eksekutor di lapangan justru gamang, antara provinsi atau kabupaten/ kota.

"Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Pemerintah provinsi hanya koordinator, eksekutornya ya pemerintah kabupaten/ kota," pungkas advokat yang juga Ketua Umum POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar