Togar Situmorang Siap Perjuangkan Beasiswa Perangkat Desa

Jumat, 01 Februari 2019 | 16:35 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pemerintah pusat memastikan bahwa gaji perangkat desa akan disetarakan dengan PNS Golongan II/A. Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menjadi angin segar bagi seluruh perangkat desa di Tanah Air.

Kebijakan ini pun diapresiasi banyak kalangan. Apresiasi misalnya datang dari pemerhati kebijakan publik yang juga advokat kawakan, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia berpandangan, kebijakan Presiden Jokowi dalam menyejahterakan perangkat desa ini sudah tepat.

"Sangat bagus Presiden Jokowi memperhatikan perangkat desa dengan menaikkan gajinya setara PNS Golongan II/A. Mereka yang sudah bekerja mengabdi untuk desa, layak diapresiasi," tutur Togar Situmorang, di Denpasar, Rabu (30/1/2019).

Baca Juga:
Togar Situmorang: Tak Ada Alasan RUU Provinsi Bali Ditolak DPR RI

Ia menilai, peningkatan gaji ini akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa yang akan berimbas pada percepatan kemajuan desa.

"Ini bisa tingkatkan motivasi kerja mereka. Tidak ada lagi perangkat desa yang malas bekerja," tandas advokat nyentrik yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Togar Situmorang menambahkan, keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan maupun kualitas SDM perangkat desa ini juga harus ditunjukkan pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/ kota di Bali.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Untuk itu, apabila terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali pada 17 April 2019 mendatang, Togar Situmorang juga ingin memperjuangkan ada semacam beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa. Minimal, mereka mengenyam pendidikan setara S1.

Hal ini penting, demikian Togar Situmorang, sebab di daerah khususnya di luar Denpasar dan Badung, masih banyak ditemukan perangkat desa yang hanya tamatan SMA/ SMK bahkan ada yang SMP. Namun mereka punya masa kerja dan pengabdian yang cukup lama. Jadi kualitas SDM mereka perlu ditingkatkan, baik melalui jalur pelatihan singkat maupun pendidikan formal setara S1.

"Saya akan suarakan dan perjuangkan agar seluruh perangkat desa minimal pendidikannya bisa sarjana. Bisa nanti beasiswa dari Pemprov Bali dan sinergi juga dengan Pemkab/Pemkot di Bali," ujar advokat yang dijuluki "Panglima Hukum" ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Di sisi lain, pria yang tengah menyelesaikan Disertasi Doktor Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu juga berharap, para perangkat desa dan pimpinan desa terus meningkat kreativitas dan inovasi dalam mengelola desa. Khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun potensi ekonomi berbasis desa.

Dana desa juga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga kemandirian ekonomi dan peningkatan SDM sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

"Desa harus jadi ujung tombak pembangunan dan perekonomian. Agar ke depan urbanisasi dan orang yang mencari kerja ke kota bisa berkurang," pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar