Togar Situmorang: Tak Ada Alasan RUU Provinsi Bali Ditolak DPR RI

Jumat, 18 Januari 2019 | 15:24 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Provinsi Bali saat ini masih diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT.

Secara konstitusi, UU tersebut sudah tidak relevan lagi. Sebab yang menjadi dasar penyusunannya adalah Undang-Undang Sementara Tahun 1950. Selain itu, secara ideologi, kala itu bentuk negara masih Republik Indonesia Sementara (RIS). Adapun saat ini, sudah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di awal kepemimpinannya, Gubernur Bali Wayan Koster pun memprioritaskan perjuangan agar Bali memiliki payung hukum tersendiri. Itu sebabnya selama tiga terakhir, Gubernur Koster fokus menyelesaikan RUU Provinsi Bali. RUU ini pun mendapat dukungan penuh dari masyarakat Bali.

Baca Juga:
Dukung RUU Provinsi Bali, Togar: Bali Perlu Legalitas dan Identitas

Selanjutnya, Gubernur Koster siap menyodorkan RUU Provinsi Bali ini ke meja DPR RI di Jakarta. Harapannya, DPR RI tak mementahkan RUU Provinsi Bali ini, sebagaimana RUU Otonomi Khusus (Otsus) Bali yang diajukan tahun 2005 lalu.

Harapan serupa juga dilontarkan masyarakat Bali, termasuk advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP. "Sebenarnya tidak ada alasan RUU Provinsi Bali yang diajukan Gubernur Bali, tidak diloloskan DPR RI," ujarnya, di Denpasar, Jumat (18/1/2019).

Ia berpandangan, RUU Provinsi Bali ini layak diloloskan dan dibahas DPR RI, mengingat secara konstitusi dan ideologi UU Nomor 64 Tahun 1958 sudah tak relevan lagi. Selain itu, seluruh tokoh dan berbagai elemen masyarakat Bali juga mendukung penuh perjuangan RUU Provinsi Bali ini.

Baca Juga:
RUU Otsus Mentok, Giliran RUU Provinsi Bali Diusulkan

"Jadi kita berharap, RUU Provinsi Bali ini diloloskan dan dibahas serius oleh DPR RI," tegas Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Ia pun mengajak seluruh komponen masyarakat agar terus memperkuat barisan mendukung perjuangan ini. Selain itu, DPR RI dan DPD RI dari Bali, juga perlu mengawal, termasuk berperan dalam lobi dengan pimpinan partai politik di pusat, sehingga RUU Provinsi Bali bisa mulus.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

"RUU Provinsi Bali ini harus menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Jangan waiting list selama bertahun-tahun. Kepentingan Bali juga harus dilindungi sebagai bagian NKRI," tandasnya.

"Jadi, seharusnya anggota DPR RI dari Bali bergandengan tangan loloskan RUU ini. Begitu juga anggota DPD RI. Abang-abang saya ini kan pintar semua," imbuh Togar Situmorang, yang kini tengah menyelesaikan Disertasi Progam Doktor di Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar