Dukung RUU Provinsi Bali, Togar: Bali Perlu Legalitas dan Identitas

Jumat, 18 Januari 2019 | 12:07 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Gubernur Bali Wayan Koster, membuat gebrakan dengan merampungkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Provinsi Bali. Bahkan Gubernur Koster dalam waktu dekat akan menyodorkan RUU Provinsi Bali ini ke DPR RI.

Gebrakan Gubernur Koster ini mendapat dukungan dan apresiasi banyak kalangan. Bahkan advokat senior dan pemerhati kebijakan publik Togar Situmorang, SH, MH, MAP, menilai apa yang dilakukan Gubernur Koster adalah sebuah gebrakan yang luar biasa di awal tahun 2019.

"Dengan UU Provinsi Bali, maka Bali akan memiliki legalitas dan indentitas yang jelas," tandas Togar Situmorang, saat ditemui di kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Denpasar, Jumat (18/1/2019).

Baca Juga:
RUU Otsus Mentok, Giliran RUU Provinsi Bali Diusulkan

Ia menjelaskan, aspek legalitas ini sangat penting bagi Provinsi Bali. Sebab sejauh ini, Provinsi Bali masih diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT.

"Kita punya Provinsi Bali, tapi apa kita punya ibukota? Kalau dibilang ibukotanya Bali, atau Denpasar? Itu salah. Karena Provinsi Bali belum punya punya legalitas dan identitas sendiri. Jadi aspek legalitas dulu yang paling urgen dielesaikan, baru kita bicara yang lain-lain," tandas Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu.

Pria kelahiran Jakarta yang dijuluki "Panglima Hukum" itu juga sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur Koster bahwa Provinsi Bali yang masih diatur Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, secara konstitusi UU tersebut sudah tidak relevan lagi. Sebab yang menjadi dasar penyusunannya adalah Undang-Undang Sementara Tahun 1950.

Selain itu, secara ideologi, kala itu bentuk negara masih Republik Indonesia Sementara (RIS). Sementara saat ini sudah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

"Jadi UU 64 itu sudah kadaluarsa. Tidak ada alasan sebenarnya RUU Provinsi Bali yang diajukan Gubernur Bali tidak diloloskan DPR. Itu untuk Bali yang menjadi bagian dari NKRI yang kita cintai," ujar Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali ini.

Togar Situmorang yang pernah menjadi Ketua Tim Advokasi Hukum pada pemerintahan sebelumnya, masih ingat bahwa ide mengenai RUU Provinsi Bali ini berawal dari RUU Otonomi Khusus (Otsus) Bali yang sempat diajukan pada tahun 2005 yang lalu.

"Walau sekarang bukan namanya RUU Otsus, kami harapkan segala sesuatu yang didelegasikan ke daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah agar bisa dikelola secara baik oleh Bali sebagai satu pola, satu tata kelola dan satu kesatuan pulau," ucapnya.

Secara umum, Togar Situmorang juga mengaku sepakat terhadap konsep, prinsip dan substansi, yang dituangkan dalam RUU Provinsi Bali yang terdiri dari 13 Bab dan 41 Pasal tersebut.

"Sebab Provinsi Bali memang membutuhkan payung hukum khusus," pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar