Pemprov Bali Tolak Hibahkan Tanah ke Desa Tibubeneng, Ini Alasannya

Jumat, 04 Januari 2019 | 14:42 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi

[MANGUPURA, INDONESIAKORAN.COM] Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan menolak pengambilalihan tanah milik Pemprov Bali di Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kepada Desa Tibubeneng.

Keputusan tersebut bukan tidak beralasan. Berdasarkan aturan dan perundang-undangan, ada pertimbangan strategis yang dilakukan Pemprov Bali terkait tanah milik Pemprov Bali itu.
 
‘’Pemanfaatan dan penggunaan lahan Pemprov Bali sudah berdasarkan kajian yang mendalam. Berbagai pertimbangan telah dilakukan tim Pemprov Bali dan hasil keputusannya yakni menolak mengibahkan atau pengambialihan tanah milik Pemprov Bali itu oleh Desa Tibubeneng,’’ kata Ketut Nayaka, Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat (4/1/2019).
 
Ketut Nayaka mengatakan, bukan hanya Desa Tibubeneng saja yang diurus oleh Pemprov Bali. Lagian pula, pemerintah Provinsi Bali sudah memberikan tanah aset Pemprov Bali untuk Kantor Kepala Desa seluas 10,5 are dan untuk Gedung Serbaguna termasuk sarana olahraga futsal dan badminton seluas 25 are.

‘’Peminjaman aset pemerintahan Provinsi Bali tersebut kepada Desa Tibubeneng seluas 35,5 are sesuai sertifikat sudah lebih dari cukup,’’ tandas Ketut Nayaka, terkait dengan berkembangnya berita seputar rencana permohonan pengambilalihan tanah milik Pemprov Bali oleh Desa Tibubeneng.
 
Nayaka menambahkan, mengenai usulan untuk meminjam tanah milik Pemprov Bali seluas 1,3 hektar yang mau digunakan untuk lapangan olahraga, tidak dapat dipertimbangkan karena akan dimanfaatkan oleh Pemprov Bali untuk kepentingan yang lebih luas dan strategis.

‘’Masyarakat Desa Tibubeneng seharusnya berterimakasih kepada Pemprov Bali, karena sudah diberi pinjam gratis. Perlu diingat dan disadari bahwa yang diurus tidak hanya satu desa saja, tapi harus akomodatif terhadap aspirasi masyarakat lainnya,’’ tegas Ketut Nayaka.
 
Sebelumnya, Perbekel Tibubeneng I Made Kamajaya, sempat mengirim surat keberatan kepada Gubernur Bali menyikapi pengambilalihan lapangan tersebut oleh investor.

Melalui Surat Nomor: 593/ 488/ Tibubeneng Tentang Keberatan, tertanggal 22 Oktober 2018, diungkapkan keberatan lantaran tanah yang telah dimanfaatkan untuk lapangan desa sejak tahun 1988 tersebut, dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Dilayangkannya surat keberatan kepada Gubernur Bali tersebut, menurut Perbekel Tibubeneng, lantaran dirinya beberapa kali didatangi investor yang meminta tanah lapangan tersebut.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

Kusam dan Robek, Merah Putih Dibiarkan Berkibar

Selasa, 23 Mei 2017
Nusantara

Bali Kekurangan 70 Ribu Blanko E-KTP

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar