Catatan Akhir Tahun 2018 Ombudsman Bali, Umar: Tak Ada "Rapor Merah"

Kamis, 03 Januari 2019 | 08:01 WIB
Share Tweet Share

Umar Ibnu Alkhatab. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Sepanjang tahun 2018, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali memberikan perhatian serius terkait sejumlah hal yang menyangkut pelayanan publik di Pulau Dewata.

Secara umum, Ombudsman Bali melihat semuanya menunjukkan grafik yang menggembirakan. Mulai dari bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, penegakan hukum, hingga pelayanan publik, semuanya tanpa "rapor merah".

Hal ini sebagaimana penjelasan Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab terkait catatan akhir tahun 2018 Ombudsman, di Denpasar, Kamis (3/1/2019).

Pertama, dari sisi politik. Menurut Umar, Pulau Bali sangat kondusif, kendati kehidupan politiknya sangat dinamis. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 misalnya, berjalan dengan lancar dan damai. Transisi kepemimpinan di beberapa tempat, termasuk kepemimpinan Provinsi Bali, juga berjalan dengan baik.

"Situasi politik yang kondusif ini tidak terlepas dari kerja keras aparatur penegak hukum dan penyelenggara Pemilu yang ditopang pula oleh semakin dewasanya sikap politik warga Bali," tutur Umar.

Kedua, dari sisi keamanan dan penegakan hukum. Ombudsman Bali melihat bahwa keamanan dan penegakan hukum berjalan seiring, sehingga dapat menjamin rasa aman publik.

"Pelaksanaan even-even internasional sepanjang 2018 di Bali hingga kontrol yang ketat terhadap premanisme yang diikuti dengan penindakan tegas, telah memperkuat keyakinan publik bahwa aparatur penegak hukum tidak mengenal kompromi terhadap setiap tindakan yang merugikan kepentingan umum, termasuk di dalam tindakan terhadap pelaku korupsi dan bandar narkoba," paparnya.

Ketiga, dari sisi ekonomi. Umar menyebut, pelaksanaan pertemuan IMF dan World Bank di Bali telah menyumbangkan pertumbuhan ekonomi Bali yang cukup optimistik yakni 6,2 persen, melebihi capaian tahun 2017 sebesar 5,2 persen.

"Pertumbuhan ekonomi yang optimistik ini diharapkan dapat merangsang kegairahan berusaha di Provinsi Bali. Apalagi telah mulai dilaksanakan pula pengerjaan infrastruktur jalan di wilayah utara berupa shortcut di beberapa titik pada jalur Buleleng-Denpasar dan telah dipastikannya pembangunan bandara baru di Utara Bali," kata Umar.

Keempat, dari sisi sosial. Ombudsman Bali mencermati bahwa komitmen kepemimpinan baru Bali terhadap pelestarian budaya lokal telah mendorong partisipasi publik untuk menjamin keberlangsungan budaya lokal.

"Sebagai ilustrasi, penggunaan atribut budaya dalam kontak sosial telah membuat kohesivitas publik semakin erat dan kuat," tandas Umar.

Kelima, dari sisi pelayanan publik. Ombudsman Bali melihat adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Umar menyontohkan pembentukan Mall Pelayanan Publik di beberapa daerah dan raihan zonasi hijau kepatuhan tinggi oleh beberapa kabupaten. Hal ini, menurut dia, menunjukkan bahwa aparatur pemerintah telah berubah paradigmanya, yakni dari dilayani menjadi melayani publik.

"Mudah-mudahan capaian yang baik ini dapat ditingkatkan di tahun 2019 dan pada tahun-tahun berikutnya," pungkas Umar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar