Togar Situmorang Ajak Honorer Rebut Peluang Rekrutmen PPPK 2019

Sabtu, 29 Desember 2018 | 08:01 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Mulai tahun 2019, pemerintah merencanakan akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

PP yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 November 2018 ini, menurut pemerhati kebijakan publik yang juga advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP, merupakan kabar gembira bagi tenaga honor di seluruh Indonesia.

"PP ini kita sambut baik. Dan dengan adanya rekrutmen PPPK mulai 2019, semoga ini bisa jadi peluang emas bagi tenaga honor yang sudah mengabdi belasan atau bahkan puluhan tahun," kata Togar Situmorang, di Denpasar, Jumat (28/12/2018).

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Pria kelahiran Jakarta yang dijuluki "Panglima Hukum" itu berharap, para honorer khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat menangkap peluang ini dan mempersiapkan diri dengan baik. Sebab kehadiran PPPK ini tidak serta membuat tenaga honor otomatis menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan PP Manajemen PPPK ini, honorer akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas. Mereka tetap harus mengikuti seleksi seperti rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada umumnya.

Bedanya hanya di batas usia. Sebab jika rekrutmen CPNS, batas usianya 35 tahun. Syarat ini yang kerap menjadi kendala bagi tenaga honor yang usianya di atas 35 tahun untuk ikut seleksi CPNS.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Sementara untuk melamar PPPK, dalam PP Manajemen PPPK pada pasal 16 (ayat a) disebutkan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"PP Manajemen PPPK ini memang tidak sepenuhnya memberikan kemudahan bagi honorer. Tapi paling tidak, kesempatan ini bisa dimanfaatkan dan mereka harus mempersiapkan diri dengan baik," ujar Togar Situmorang yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Seperti diketahui, terbitnya PP Manajemen PPPK membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi ASN. PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Baca Juga:
Togar Situmorang: Jangan Pilih Caleg Mantan Napi Korupsi!

Untuk itu setiap instansi pemerintah, menurut PP ini, wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu lama tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Ada dua tahapan seleksi PPPK, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK juga memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

ASN di Belu Dibekali Edukasi Literasi Keuangan

Sabtu, 03 Juni 2017
Nusantara

103 Tenaga Kesehatan di Sikka Kantongi SK CPNSD

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Guru dan PNS Sumsel Belum Juga Menerima THR

Rabu, 21 Juni 2017

Komentar