Koster: Penertiban Tak Hanya untuk Pengusaha Tiongkok

Jumat, 23 November 2018 | 19:18 WIB
Share Tweet Share

Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) usai pertemuan dengan Konjen Tiongkok Gou Haodong. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Setelah sempat tertunda, Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya bertemu dengan Konjen Tiongkok Gou Haodong, di Gedung Jayasabha Denpasar, Jumat (23/11/2018).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster didampingi oleh Wakil Gubernur Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Kadis Pariwisata Provinsi Bali AA Gede Juniarta Putra, dan Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Sedangkan Konjen Tiongkok Gou Haodong didampingi dua orang stafnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, ramah, dan santai itu, dibahas tentang hubungan antara pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah Tiongkok. Selain itu, juga dibahas kerja sama antar dua negara dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kepariwisataan.

Pada kesempatan tersebut, pembicaraan diawali dengan penyampaian Gubernur Koster mengenai kebijakan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bali 5 tahun ke depan. Di antaranya menata secara menyeluruh penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya dan berkualitas, yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, produk pariwisata, promosi pariwisata, dan peningkatan pelayanan pariwisata secara berkualitas.

"Terkait dengan kebijakan tersebut, semua pihak yang ikut dalam penyelenggaraan pariwisata Bali harus mengikuti aturan hukum serta kebijakan yang berlaku di Bali dengan disiplin, tertib, dan bertanggung jawab untuk menjaga citra pariwisata Bali dan Indonesia," tutur Gubernur Koster.

Dalam kerangka itu, Gubernur Koster melakukan penertiban kepada pengusaha jasa pariwisata yang illegal (tidak memiliki izin), maupun terhadap perusahaan berizin namun usahanya menyimpang dari perizinan, sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk penertiban tersebut, Gubernur Koster mengeluarkan Surat Gubernur yang memerintahkan bupati dan wali kota se - Bali untuk melakukan penertiban sesuai kewenangannya. Keluarnya Surat Gubernur Bali ini setelah mendapat rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali yang meminta agar Gubernur Bali melakukan penertiban secara tegas.

"Dengan surat tersebut, penertiban yang dilakukan oleh gubernur Bali berlaku untuk semua pengusaha jasa pariwisata dari semua negara termasuk yang diselenggarakan oleh pengusaha lokal Bali, tidak hanya pengusaha dari Tiongkok. Artinya, kebijakan tersebut sama sekali tidak dilakukan secara diskriminatif," tandasnya.

Berkaitan dengan penertiban yang dilakukan, Gubernur Koster menyampaikan kepada Konjen Tiongkok agar kebijakan tersebut tidak diartikan mengganggu hubungan dan kerja sama antar dua negara yang selama ini telah berjalan dengan baik.

"Tapi semata - mata hanya dilakukan untuk pengusaha yang melakukan praktik tidak sehat dan melanggar peraturan hukum yang merusak citra pariwisata," ujar Gubernur Koster.

Ia juga menyampaikan, agar hubungan dan kerja sama antar pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah Tiongkok berlangsung semakin baik dan kuat di masa yang akan datang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar