Kariyasa Desak Percepat Penutupan Toko Jaringan Mafia Tiongkok

Selasa, 20 November 2018 | 21:29 WIB
Share Tweet Share

Ketut Kariyasa Adnyana (baju merah, red) usai menyerahkan masukan secara tertulis kepada Gubernur Bali Wayan Koster, terkait kasus mafia Tiongkok. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali terus memberikan perhatian khusus terhadap kasus jaringan toko mafia Tiongkok yang bermain merusak citra pariwisata Bali. Bahkan dalam rapat gabungan di DPRD Bali, Senin (19/11/2018), Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana, kembali bersuara terkait kasus ini.

Bukan itu saja, Kariyasa yang juga calon anggota DPR RI Dapil Bali dari PDI Perjuangan ini, menyerahkan masukan secara tertulis kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Intinya, Kariyasa mendesak agar mempercepat proses penutupan toko jaringan mafia Tiongkok.

Kariyasa juga mengapresiasi langkah Gubernur Koster, yang merespon cepat rekomendasi DPRD Provinsi Bali terkait jaringan mafia Tiongkok yang membuat toko – toko di Bali yang praktiknya merusak citra pariwisata Bali. 

“Gubernur sudah mengeluarkan instruksi. Kami berharap segera dikoordinasikan dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, agar semua jaringan toko Tiongkok ditutup,” harap Kariyasa.

“Jika memang tidak mau (Badung dan Kota Denpasar, red), sebaiknya Gubernur langsung turun memimpin untuk melakukan penutupan praktik bisnis yang sudah merusak citra Bali ini,” imbuh politikus PDI Perjuangan asal Busungbiu, Buleleng ini.

Ia menambahkan, menutup bukan berarti mereka dilarang berusaha di Bali. Namun, mesti dibuatkan syarat – syarat khusus untuk aktivitas selanjutnya, jika membangun usaha sejenis. Termasuk jika orang yang sama ingin membangun usaha kembali.

“Jadi syaratnya harus kuat. Kalau aktivitas bisnis dilarang, itu salah. Tapi syaratnya mesti kuat, jangan ada celah kejahatan seperti saat ini,” tegas Kariyasa.

Bagi Kariyasa, saat ini yang penting adalah bukan menutup usaha yang berizin. Namun, menutup usaha yang berizin namun sudah melakukan kesalahan.

"Ibaratnya, diberi izin usaha untuk menjual daun sirih. Namun malah yang dijual daun ganja. Jelas ini praktik nakal, ada kejahatan, ada pelanggaran pidana di dalamnya. Seperti ini, yang berizinpun harus ditutup, apalagi yang tidak berizin,” tandas Kariyasa.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar