Villa Disewa Jadi Markas Pekerja Tiongkok Ilegal, Togar Kirim Somasi

Rabu, 31 Oktober 2018 | 22:43 WIB
Share Tweet Share

Advokat Togar Situmorang (dua dari kiri), bersama owner Villa Sanctus. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Selama beberapa waktu terakhir, perhatian publik Bali ditujukan pada kasus obral murah pariwisata Bali di Tiongkok. Celakanya, para jaringan mafia Tiongkok sendiri yang bermain di balik kasus ini, namun pariwisata Bali kena getahnya.

Kondisi ini membuat gerah banyak kalangan. Tak hanya Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali, masyarakat Bali juga sangat menyayangkan hal ini terjadi, tak terkecuali advokat kawakan sekaligus pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP.

Baca Juga:
Togar Situmorang: Anak Muda Jangan Jadi Generasi Penyebar Hoaks

Yang menyakitkan, oleh jaringan mafia Tiongkok, pariwisata Bali diobral murah antara Rp200 ribu hingga Rp600 ribu untuk tiket pesawat pergi - pulang Tiongkok - Bali dengan lama kunjungan 4 malam dan lima hari di Pulau Dewata. Bukan itu saja, mereka juga memiliki jaringan di Bali, berupa toko - toko yang justru menjual barang darinya Tiongkok serta mempekerjakan tenaga kerja dari Tiongkok.

Ditemui kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jalan Tukad Citarum Nomor 5A Renon, Denpasar, Rabu (31/10/2018), Togar Situmorang menjelaskan, saat ini dirinya sedang menangani klien berinisial HWS. Selama ini, HWS menyewakan villa di Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali kepada WNA asal Tiongkok berinisial HJ.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Belakangan diketahui, villa ini digunakan sebagai markas oleh puluhan pekerja ilegal Tiongkok yang berprofesi sebagai fotografer, tukang edit foto, dan jasa kecantikan atau make up artis. Pemilik villa, yang adalah klien Togar Situmorang, merasa keberatan dan geram villanya disalahgunakan.

Apalagi, klien Togar Situmorang pernah membuat pernyataan sewa - menyewa Villa Sanctus di Uluwatu dalam Waar Merking/ legalisasi oleh Notaris Hartono, SH, yang kantornya beralamat di Sunset Road, Kabupaten Badung. Namun perjanjian kontrak itu hanya dibicarakan secara garis besar, tanpa menunjukkan visa dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari WNA tersebut. Ketika itu hanya tertulis PT yang berdomisili hukum di Hongkong.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Sewa - menyewa dimulai pada tanggal 1 Desember 2017 serta berlaku untuk jangka waktu selama 15 tahun dengan masa grace period satu tahun dan akan berakhir pada penghujung tahun 2033. Namun baru berjalan 1 tahun, ternyata villa itu tidak pernah ditempati dan tidak dirawat dengan baik oleh penyewa WNA Tiongkok tersebut.

Guna memastikan hal itu, Togar Situmorang yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini, mengirimkan stafnya untuk melihat langsung ke lokasi villa.

Baca Juga:
Kemacetan Kian Parah, Togar Situmorang: Pariwisata Bali Kritis

"Ternyata benar, villa di sana tidak lagi indah dan mewah sebagaimana bentuk awalnya. Kolam renang, lahan parkir, jembatan kayu, dapur, toilet, kolam ikan, semuanya terlihat sangat kotor tidak terawat," papar Togar Situmorang.

Pria yang dijuluki "Panglima Hukum" itu menjelaskan, dalam Pasal 1564 KUHPerdata, jelas menyebutkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa. Kecuali, jika penyewa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.

Baca Juga:
Togar Situmorang Usulkan "Sumpah Cor" Bagi Calon Pejabat, Kenapa?

Dalam hal ini, Togar Situmorang sudah mengirimkan somasi terhadap penyewa WNA asal Tiongkok yang berinisial HJ itu ke kantornya di Hongkong.
Somasi juga dikirim ke Kedutaan Tiongkok, yang berada di Indonesia.

Togar Situmorang merasa ada yang ganjil, apalagi merebak saat ini berita negatif terkait turis Tiongkok yang diduga bermasalah dan juga ada yang menjadi pekerja ilegal di Bali. Ia pun meminta keterlibatan berbagai pihak, terutama Imigrasi, untuk bertindak tegas terkait pekerja asing Ilegal dan WNA yang menyalahgunakan izin tinggal di villa tersebut. Sebab saat ini di dalam villa tersebut, terlihat kurang lebih 27 orang WNA asal Tiongkok yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Kepolisian Daerah Bali juga kita minta bantuannya, agar memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya yang telah memberikan info terbuka kejadian ini agar tidak ada permasalahan hukum di villa tersebut. Di mana klien saya malah terseret hal-hal lain yang tidak diinginkan," ucapnya.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

Pria yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali itu mengingatkan pula, agar jangan ada oknum yang ikut bermain membantu pekerja asal Tiongkok ilegal yang semakin marak berkeliaran di Bali. Bahkan pajak-pajak mereka juga harus ditertibkan.

"Ini momentum yang tepat untuk mengembalikan martabat pariwisata Bali, agar tidak dijual murah. Para travel agen harus mendukung penyelesaian permasalahan ini, agar kerja sama travel agen Tiongkok dengan Indonesia harus positif," pungkas pria yang tengah menyelesaikan Disertasi Doktor pada Program Studi S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Screenshot_2018-10-27-12-25-08_com.outthinking.collagelayout_1540614351991_1

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar