Kemacetan Kian Parah, Togar Situmorang: Pariwisata Bali Kritis

Sabtu, 27 Oktober 2018 | 11:39 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Moda transportasi massa bus Trans Sarbagita warisan Made Mangku Pastika, yang sejak awal digadang - gadang menjadi salah satu solusi terbaik mengatasi kemacetan di Bali Selatan, akhirnya "tutup buku".

Gubernur Bali Wayan Koster, memutuskan untuk tidak melanjutkan program pendahulunya itu, karena selama ini tidak berjalan maksimal serta menguras anggaran daerah. Gubernur Koster hanya akan menyisakan satu rute saja, yaitu Denpasar ke Kampus Udayana.

Kebijakan Gubernur Koster ini, mendapat catatan dari pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia berpandangan, keputusan tersebut terkesan terburu - buru karena justru berpotensi membahayakan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata interansional.

Baca Juga:
Togar Situmorang: Jangan Pilih Caleg Mantan Napi Korupsi!

Apalagi, pengganti moda transportasi massa bus Trans Sarbagita, yakni kereta listrik keliling Bali, masih sebatas wacana. Belum tentu kereta listrik keliling Bali ini bisa terwujud dalam lima tahun ke depan.

Togar Situmorang pun meminta Pemprov Bali, agar tak tergesa - gesa mengambil keputusan. Apalagi, kemacetan di Bali ini sudah sering dikeluhkan para wisatawan.

"Bertanyalah kepada para turis, apa yang paling mereka keluhkan saat berwisata di Bali! Dipastikan seluruhnya menjawab macet. Tak hanya turis, masyarakat Bali juga sangat mengeluhkan persoalan ini," kata Togar Situmorang, di Denpasar, Jumat (26/10/2018).

Screenshot_2018-10-27-12-25-08_com.outthinking.collagelayout_1540614351991

Hal yang lebih mengkhawatirkan, lanjut advokat kawakan yang dikenal dengan sebutan "Panglima Hukum" ini, titik kemacetan di Bali semakin bertambah setiap harinya.

Karena itu, menurut Togar Situmorang, problem moda transportasi massa bus Trans Sarbagita era Mangku Pastika yang dinilai gagal, idealnya direspon Gubernur Koster dengan melengkapi koridor, bus, dan kendaraan pengumpan. Menghapus program ini, justru tidak menyelesaikan masalah.

"Sepinya Trans Sarbagita, juga lantaran PNS dan Legislator yang duduk di DPRD Bali tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Mereka justru tetap asyik dengan kendaraan pribadi dan fasilitas kendaraan dinas. Bagaimana masyarakat mau naik bus Trans Sarbagita?" sindir Togar Situmorang, yang juga calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Terkait kemacetan ini, Togar Situmorang mengatakan, 10-15 tahun mendatang orang yang berjalan kaki akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan dibandingkan pengendara sepeda motor atau mobil.

"Kemacetan saat ini sangat parah dan merugikan masyarakat. Ini karena pertumbuhan jalan tak sebanding dengan banyaknya kendaraan bermotor," kata advokat kelahiran Jakarta ini.

Togar Situmorang menambahkan, Bali harus menentukan sikap bila ingin tetap hidup dari sektor pariwisata. Ia mengaku sangat mencintai Pulau Dewata dan akan berjuang menuntaskan masalah kemacetan ini. Namun, diakuinya ini bukan masalah mudah.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

"Ini memang sulit. Kenapa? Karena sumbangan PAD (pendapatan asli daerah) tertinggi kedua bagi Bali adalah dari pajak kendaraan bermotor," ujar advokat yang merantau ke Bali tahun 1998 silam dan hanya berbekal uang Rp 170 ribu ini.

Togar Situmorang kemudian merinci kendaraan aktif di Bali per 31 Desember 2017, yang didata Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali berjumlah 2.988.356 unit kendaraan. Rinciannya, sedan dan sejenisnya sebanyak 29.078 unit, jeep dan sejenisnya (40.427 unit), minibus dan sejenisnya (289.772 unit), bus dan sejenisnya (6.389 unit), pikap dan sejenisnya (88.865 unit), truk dan sejenisnya (32.609 unit), dan sepeda motor sebanyak 2.501.217 unit.

Proporsi pajak pada PAD Provinsi Bali hampir 80 persen didominasi oleh pajak kendaraan bermotor.

"Pergerakan pajak di Bali sangat bergantung dari pertumbuhan dan jumlah kendaraan itu sendiri. Ini menjadi masalah, karena saat ini jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk Bali sudah hampir sama. Bila Bali ingin tetap hidup dari sektor pariwisata, ini harus segera diselesaikan," tandasnya.

Baca Juga:
Togar Situmorang Usulkan "Sumpah Cor" Bagi Calon Pejabat, Kenapa?

Togar Situmorang menyebut, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan turis asing di Bali juga membuat citra Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata internasional semakin buruk di mata dunia.

Lalu, apa yang harus dilakukan? "Harus ada aturan tegas mengenai pembatasan jumlah kendaraan dari segi keluaran tahun pabriknya. Pemerintah juga selain membangun jalan, harus memperbanyak kendaraan umum," jawab Togar Situmorang, yang saat ini tengah menyelesaikan Disertasi Doktoral pada S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Ia menambahkan, bila ingin tetap hidup dari sektor pariwisata, Pemprov Bali juga harus berani menelorkan kebijakan scrap alias menghancurkan mobil-mobil pribadi yang usianya sudah di atas 15 tahun. Di negara-negara maju seperti Singapura, kata dia, mobil yang berusia di atas 10 tahun pajaknya lebih besar dibandingkan mobil baru sehingga pemilik mobil memilih menghancurkan mobilnya.

Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Sebab, mobil tua, misalnya di Junkyard, Amerika, dihargai hingga Rp 25 juta per ton untuk dihancurkan. Bahkan, pemerintah AS dapat memperoleh hingga Rp 110 triliun tiap tahun dari mengekspor besi tua dari hasil penghancuran mobil ke seluruh dunia.

Screenshot_2018-10-23-20-21-17_com.outthinking.collagelayout_1540297305783_1540614203897

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar