CPNS 2018, Togar Situmorang Buka Layanan Pengaduan Hukum

Rabu, 03 Oktober 2018 | 21:15 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang buka pusat layanan pengaduan hukum bagi CPNS 2018. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Sebanyak 76 kementerian pusat dan 525 pemerintah daerah, membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Sebanyak 238.015 formasi yang disediakan, di mana 51.271 di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat dan sisanya 186.744 formasi untuk instansi daerah.

Untuk total formasi yang dibuka ini, dipastikan ada puluhan juta orang di seluruh Indonesia yang ikut melamar. Artinya, akan banyak di antara mereka yang harus 'gigit jari' nantinya, termasuk para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Terkait hal ini, advokat kawakan Togar Situmorang, SH, MH, MAP, berinisiatif membuka pusat layanan pengaduan hukum bagi CPNS 2018, khususnya tenaga kerja honorer.

Baca Juga:
Togar Apresiasi Kebijakan Jokowi Soal Tenaga Honorer yang Gagal CPNS

"Untuk layanan ini, kami memastikan tidak akan memungut biaya sepeser pun," kata Togar Situmorang, di Denpasar, Rabu (3/10/2018).

Menurut pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini, ada banyak pertanyaan sekaligus ungkapan kecewa yang tiba padanya menyangkut nasib tenaga honorer. Sebut saja terkait keputusan pemerintah membatasi usia tenaga honorer kategori II yang boleh mengikuti seleksi CPNS 2018.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 36 Tahun 2018, yang mengatur syarat administrasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018.

"Selain itu, pelamar tersebut harus aktif bekerja secara terus - menerus sampai sekarang," beber Togar Situmorang, yang saat ini tengah menyelesaikan Disertasi Doktoral pada Progam S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Baca Juga:
Pendaftaran CPNS Dibuka, Togar: Calo Bergentayangan, KPK Harus Awasi!

Masalah lain, lanjutnya, seputar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikaitkan-kaitkan dengan fenomena mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak yang sah sebagai calon anggota legislatif (Caleg) di Indonesia.

“Kalau caleg saja mantan napi korupsi, kenapa PNS harus bikin SKCK untuk ngelamar CPNS? Hal ini banyak ditanyakan masyarakat kepada saya,” ucapnya.

Bagi Togar Situmorang, SKCK merupakan syarat administrasi yang penting dalam proses seleksi abdi negara. Apalagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1, mengatur manajemen pegawai negeri sipil.

“Pengelolaan pegawai negeri sipil ini penting untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” beber calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Dikatakan, SKCK penting untuk membuktikan seseorang bersih dari tindakan kriminal dan KKN. Terkait fenomena mantan napi korupsi lolos sebagai caleg, Togar Sitomorang tak menampik hal itu masih menyisakan pro dan kontra.

Namun Togar Situmorang lebih memuji langkah KPU membuat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Eks Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif. Sayangnya, gugatan PKPU tersebut ke Mahkamah Agung berujung kemenangan 38 eks napi korupsi yang kini telah masuk dalam DCT Pemilu 2019.

“Masyarakat harus cerdas memilih. Track record caleg wajib dipelototi,” pungkas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar