Pendaftaran CPNS Dibuka, Togar: Calo Bergentayangan, KPK Harus Awasi!

Kamis, 13 September 2018 | 17:06 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Bagi mereka yang menantikan momen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka sekarang waktunya untuk mendaftar dan menggantungkan harapan untuk menjadi birokrat.

Sebab, pendaftaran CPNS kembali dibuka pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 522 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya tenaga guru dan kesehatan.

Baca Juga:
Nahkodai GNPK-RI Bali, Togar Komit Bantu KPK Babat Koruptor

Pendaftaran CPNS ini pun disambut baik semua kalangan di Bali, tak terkecuali praktisi hukum yang juga advokat senior Togar Situmorang, SH, MH, MAP.

Togar Situmorang pun berharap kepada kepala daerah, agar proses pendaftaran CPNS ini bisa lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, jangan sampai ada celah bagi “calo CPNS” yang biasanya bergentayangan mencari mangsa di masa-masa seperti ini.

"Para pelamar CPNS harus waspada terhadap calo. Jangan mau diiming-imingi lolos CPNS dengan mahar hingga ratusan juta," kata Togar Situmorang, di Denpasar, Kamis (13/9/2018).

Baca Juga:
Togar Situmorang Usulkan "Sumpah Cor" Bagi Calon Pejabat, Kenapa?

Apabila masyarakat pelamar CPNS percaya dengan janji manis calo, demikian pemilik Law Firm Togar Situmorang & Associates ini, tentu mereka sendiri akan dirugikan. Sebab, potensi penipuan sangat tinggi. Walau memang, tetap ada kemungkinan potensi permainan oknum untuk meloloskan pelamar CPNS yang sudah membayar mahal ratusan juta ini.

Karena itu, Togar Situmorang yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Bali berharap agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turut memonitor dan memberikan perhatian khusus terhadap proses rekrutmen CPNS ini.

"Harapannya agar perekrutan CPNS dapat berjalan transparan, akuntabel, bebas dari praktik suap dan percaloan," ujar bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar ini.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Togar Situmorang juga mengingatkan para penyelenggara negara dan publik di Bali, agar bisa memetik pengalaman tahun 2012 lalu. Dimana ketika itu, Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali pernah menetapkan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Badung sebagai tersangka terkait dugaan kasus CPNS.

"Namun sayangnya tidak sampai di meja hijau, karena dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Entah apa pertimbangan pihak Polda Bali saat itu," kata advokat yang tengah menyelesaikan Disertasi Progam Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Ia juga berharap, dalam rektrutmen tahun ini tidak ada bumbu CPNS dengan “harga” perorangan sampai ratusan jutaan rupiah.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

"Saya berharap semua pihak bisa melayani dengan hati, sepenuh hati, berhati-hati agar kisah gelap 2012 tidak terulang," harap pria berdarah Batak, yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu itu.

Ia kemudian membandingkan dengan rekrutmen personel bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di Polda Bali dalam rekrutmen calon anggota Polri tahun 2017 dan 2018. Hal ini terjadi berkat ketegasan luar biasa dari Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose, hingga ada ungkapan “lebih baik puasa daripada masuk penjara”.

"Hal itu membuktikan rekrutmen di Polda Bali sangat steril melalui proses seleksi ketat, transparan dan akuntabel yang dilakukan Kapolda Bali. Ini bisa menjadi contoh untuk perekrutan CPNS saat ini," tandas Togar Situmorang.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

KPK Segel Ruang Kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

KPK Tangkap Tangan Anggota DPRD Jatim

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

KPK Tahan Enam Orang Terkait Upeti THR DPRD Jatim

Selasa, 06 Juni 2017

Komentar