Objek Tanah Aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Tak Jelas

Senin, 13 Agustus 2018 | 21:01 WIB
Share Tweet Share

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya bersama sejumlah anggota, meninjau objek tanah yang merupakan aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur, Senin (13/8/2018).

Pada kesempatan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Bali didampingi Satpol PP, BPN Kanwil Bali, Biro Hukum dan Biro Aset Provinsi Bali. Mereka diterima oleh kuasa hukum PT Wincorn Bali.

Menariknya dalam pembicaraan pada kesempatan tersebut, pihak Wincorn Bali mengklaim lahan tersebut sebagai aset mereka yang sah.

Baca Juga:
Pemkot Denpasar Tolak Cabut IMB Hotel Bali Hyatt, Kenapa?

Sementara Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya, kepada wartawan usai meninjau lokasi mengatakan, pihaknya sengaja ke lapangan untuk melihat objek tanah yang menjadi aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur. Hanya saja, mereka justru gagal menemukan aset dimaksud.

"Kita ke lapangan, untuk melihat lokasi tanah aset Pemprov Bali. Tapi kenyataannya di lapangan, titik dan sentral sudah menjadi satu, sehingga sulit dipetakan. Objek tanahnya menjadi tidak jelas, kabur," jelas Tama Tenaya.

Screenshot_2018-08-13-22-00-28_com.outthinking.collagelayout_1534168848713

Komisi I DPRD Provinsi Bali bersama instansi terkait saat meninjau objek tanah yang merupakan aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur. [foto: istimewa]

Terkait temuan di lapangan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Bali bersama BPN Kanwil Bali, Biro Aset dan Biro Hukum Pemprov Bali langsung melakukan evaluasi di Ruang Baleg DPRD Provinsi Bali. Tim ahli DPRD Provinsi Bali juga hadir dalam evaluasi tersebut.

"Kita evaluasi ini untuk mengkaji langkah berikutnya. Kita akan kumpulkan data lebih valid lagi. Karena ini terkait dua soal, aset dan saham. Keduanya kabur, tidak jelas. Ini yang perlu kita telusuri," beber anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali ini.

Baca Juga:
DPRD Bali Putuskan Eksekusi Hotel Bali Hyatt

Menurut rencana, Senin mendatang pihaknya akan mengundang khusus BPN Kota Denpasar. Ini dilakukan, karena BPN Denpasar yang menerbitkan HGB.

Soal rencana eksekusi sebagaimana hasil rapat sebelumnya, Tama Tenaya mengatakan, hal tersebut belum bisa dilakukan. Pihaknya akan mengumpulkan data, untuk kemudian memproses secara hukum masalah ini.

"Kita kumpulkan data semua. Ujungnya nanti ke langkah hukum. Setelah itu baru eksekusi Kalau sekarang eksekusi, bisa salah karena objeknya kabur. Prinsipnya, Komisi I akan terus menelusuri hingga ada titik terang," pungkas Tama Tenaya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

Honor Komisioner KPID Bali Hanya Separuh Dari KPID Jabar

Minggu, 03 September 2017
Nusantara

DPRD Bali Desak Revisi UU Penyiaran

Selasa, 19 September 2017

Komentar