Gubernur Pastika Berharap Tak Ada OTT Kepala Daerah di Bali

Selasa, 07 Agustus 2018 | 22:08 WIB
Share Tweet Share

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (7/8/2018). [foto: humas pemprov bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Pemerintah Daerah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten/Kota se-Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (7/8/2018).

Melalui program ini, Gubernur Pastika berharap tidak ada kepala daerah di Bali yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Program ini saya harapkan bisa menjaid acuan pemerintah daerah agar bekerja dengan bersih dan baik. Agar tidak seperti daerah lain, kepala daerahnya kena OTT. Jangan sampai itu terjadi (di Bali),” kata Gubernur Pastika.

Selain itu, menurut dia, penandatangan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya.

Gubernur Pastika menambahkan, program reformasi birokrasi secara efektif diarahkan pada upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa, termasuk memberantas praktik korupsi.

Adapun berbagai program unggulan yang sudah dijalankan oleh Pemprov Bali, yang sejalan dengan program pemerintah pusat, meliputi beberapa hal.

Sebut saja membuat rencana aksi daerah penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, secara konsisten menindaklanjuti hasil pemeriksaan lembaga pengawas internal dan eksternal, dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan, serta secara konsisten menerapkan tiga pilar Good Governance, yaitu transparan, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Bahkan dengan bangga, mantan Kapolda Bali ini menambahkan bahwa selama lima tahun terakhir ini pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan diikuti oleh pemerintah kabupaten/ kota.

“Hal itu menandakan bahwa sistem pemerintahan di Bali memang bersih dan bebas dari korupsi,” ucapnya.

Namun untuk menjaga sistem pemerintahan agar tetap bersih bahkan lebih baik lagi, Gubernur Pastika tetap mengharapkan dukungan dan kerjasama, terutama dari Kemendagri, Polri, dan Jaksa Agung.

"Kegiatan kali ini saya harapkan dapat memantapkan tindak lanjut implementasi program pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Bali,” kata mantan Kapolda NTT itu.

Turut hadir dalam acara ini, Pimpinan DPRD Prov Bali, Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI Sri Wahyuningsih, bupati/ wali kota Se-Bali, Kajati kabupaten/ kota se-Bali, Kapolres dan Kapolresta se-Bali, Forkompinda Bali, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar