Pemkot Denpasar Tolak Cabut IMB Hotel Bali Hyatt, Kenapa?

Selasa, 07 Agustus 2018 | 21:36 WIB
Share Tweet Share

Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara, saat menghadiri rapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Bali. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pemprov Bali terancam kehilangan aset di Hotel Bali Hyatt Sanur, berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 hektar.

Kepemilikkan aset itu dilepas oleh Gubernur Bali, Soekarmen, pada tahun 1972. Pelepasan hak atas tanah tersebut untuk dijadikan saham oleh Pemprov Bali pada PT Sanur Bali Resort Development. Sejak saat itu, tanah tersebut sudah tidak tercatat sebagai aset Pemprov Bali.

Celakanya, dokumen pelepasan aset dan kepemilikkan saham tidak dimiliki oleh Pemprov Bali saat ini. Karenanya, kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Bali dari kepemilikkan saham atas aset tersebut belum pernah tercatat dalam neraca keuangan Pemprov Bali.

Beberapa tahun belakangan ini, DPRD Provinsi Bali terus berjuang agar aset ini kembali ke tangan Pemprov Bali, termasuk membentuk Pansus Aset. Namun, perjuangan tersebut belum membuahkan hasil.

Terakhir, Komisi I DPRD Provinsi Bali mendesak Pemkot Denpasar mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Bali Hyatt Sanur, di atas tanah aset milik Pemprov Bali ini.

Pasalnya, dengan mengantongi IMB tersebut, pihak Hotel Bali Hyatt melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan milik Pemprov Bali yang masih bermasalah tersebut. Namun Pemkot Denpasar justru bersikukuh mempertahankan IMB yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut.

Kengototan Pemkot Denpasar ini terekam saat Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat dengan Pemkot Denpasar di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (6/8/2018).

Rapat itu tidak dihadiri oleh Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Ia diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara dan sejumlah pejabat Pemkot Denpasat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali juga tak hadir, tanpa ada keterangan ke Komisi I DPRD Provinsi Bali. Rapat itu juga dihadiri Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda dan Perwakilan Satpol PP Provinsi Bali. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya.

Rai Mantra dipanggil dalam rapat tersebut, untuk dimintai penjelasannya karena tak kunjung mencabut IMB Hotel Bali Hyatt Sanur. Padahal, DPRD Provinsi Bali telah mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika, pada tahun 2017, untuk meminta wali kota Denpasar mencabut IMB dimaksud.

Gubernur Pastika pun sudah mengirimkan surat kepada wali kota Denpasar untuk mencabut IMB tersebut. Namun hingga saat ini, IMB dimaksud tak kunjung dicabut Pemkot Denpasar.

Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara, mengatakan, Pemkot Denpasar baru beberapa hari lalu menyelesaikan kajian menyikapi surat Gubernur Pastika untuk mencabut IMB tersebut. Hasil kajian oleh Tim Hukum Pemkot Denpasar bahwa IMB yang dikeluarkan itu sudah sesuai prosedur dan aturan.

Apalagi ada surat yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun pada November 2015 perihal Status Tanah dan Rekomendasi, yang dijadikan dasar keluarnya IMB tersebut.

Pihaknya pun tak mau disalahkan atas penerbitan IMB tersebut. Pemkot Denpasar ngotot, tidak bisa mencabut IMB tanpa prosedur yang ada.

Ia lalu menyebutkan tiga poin penting dalam surat Sekda Provinsi Bali, yang menjadi dasar penerbitan IMB.

Pertama, mengenai hasil kajian Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan tanah tersebut tidak ada masalah. Kedua, aset Pemprov Bali sudah terhapus. Ketiga Gubernur menyarankan agar IMB dikeluarkan demi kepentingan pariwisata.

Karena itu, ia menyarankan Komisi I DPRD Provinsi Bali agar menyelesaikan terlebih dahulu masalah sertifikat tanahnya.

“Kalau sudah sesuai proses hukum, baru akan diselesaikan pencabutan izinnya,” tegasnya.

Penjelasan Rai Iswara ini mengundang perdebatan yang alot. Ada perbedaan penafsiran terhadap isi surat Sekda Provinsi Bali tersebut.

Komisi I DPRD Provinsi Bali menegaskan, berdasarkan keterangan Pemprov Bali sebelumnya, surat yang dikeluarkan Sekda Provinsi Bali bukan rekomendasi menerbitkan IMB, tapi pernyataan status tanah.

Adapun Rai Iswara, ngotot pada pendiriannya bahwa surat itu berisi rekomendasi. Adapun Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, menegaskan, surat Sekda itu hanya pernyataan status tanah di Hotel Bali Hyatt.

Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai, mengingatkan Rai Iswara bahwa pada tahun 2014 ada kesepakatan antara Pansus Aset DPRD Provinsi Bali, Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar, untuk tidak boleh ada aktivitas apapun di atas lahan milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt sampai masalahnya selesai.

"Mengapa kemudian diterbitkan IMB tersebut?" sodok Dewa Rai.

Disodok demikian, Rai Iswara menegaskan, kesepakatan itu sebelum keluarnya rekomendasi dari Sekda Provinsi Bali. Rekomendasi itulah yang menjadi dasar terbitnya IMB oleh Pemkot Denpasar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar