DPRD Bali Desak Gubernur Perintahkan Wali Kota Cabut IMB Bali Hyatt

Senin, 04 Juni 2018 | 19:00 WIB
Share Tweet Share

Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali dengan agenda Jawaban Gubernur Bali Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Tiga Buah Ranperda, Senin (4/6/2018), diwarnai interupsi terkait aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur.

Interupsi antara lain dilakukan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali Made Dauh Wijana, serta anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan.

Dewa Rai misalnya, secara khusus mengingatkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, terkait Keputusan DPRD Provinsi Bali Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Atas Aset Daerah Pemprov Bali, Tanggal 13 November 2017, yang ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Diakui politikus PDI Perjuangan asal Buleleng ini, hampir semua rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti gubernur.

"Tetapi masih ada yang belum ditindaklanjuti, yakni terkait poin (a), yang intinya agar Saudara Gubernur berkoordinasi dan memerintahkan Wali Kota Denpasar untuk mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan di Hotel Bali Hyatt," ujar Dewa Rai.

Ia berpandangan, hal ini penting mengingat saat ini pembangunan di Hotel Bali Hyatt sudah berjalan dan bahkan akan dilakukan Reopening.

Ini ironis, menurut Dewa Rai, mengingat sudah ada rekomendasi DPRD Bali agar tidak ada aktivitas pembangunan di hotel tersebut sebelum sengketa aset itu berakhir.

"Semua ini sudah menjadi keputusan bersama, setelah kita bahas dari a sampai z. Apalagi ada keputusan, bahwa tidak ada kegiatan di sana. Tetapi faktanya, masih ada aktivitas. Mohon Bapak Gubernur perhatikan ini, karena sifatnya urgen," tegas Dewa Rai, yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali.

Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Nyoman Tirtawan, dalam interupsinya. Ia tetap berpegangan pada DN 71 dan 72 terkait kepemilikan aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt.

Soal adanya peralihan hak, politikus Partai NasDem asal Buleleng ini menilai bahwa hal itu cacat prosedural, karena tanpa persetujuan DPRD Bali.

"Soal aset di Bali Hyatt, ada DN 71 dan 72. Katanya pernah terjadi peralihan hak, tetapi itu kan belum ada persetujuan dewan. Jadi itu cacat prosedural," ujar Tirtawan, yang juga anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, yang memimpin jalannya rapat, juga mendukung pendapat Dewa Rai dan Tirtawan.

Ia tak menampik, bahwa rekomendasi dewan ini sudah lama, sehingga harus disikapi serius gubernur.

"Kita tunggu tindak lanjut dari Bapak Gubernur. Apalagi kegiatan di Bali Hyatt tetap jalan, sementara ada rekomendasi untuk menghentikan segala aktivitas di sana," pungkas Adi Wiryatama, yang juga mantan Bupati Tabanan dua periode.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar