Rekrutmen Tenaga Kerja Berbau SARA, DPRD Bali Berang

Minggu, 15 April 2018 | 19:05 WIB
Share Tweet Share

Anggota DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana dan Nyoman Parta. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Salah satu hotel di kawasan Pecatu, Kabupaten Badung, Bali, menjadi pergunjingan warganet beberapa hari terakhir.

Pemicunya, manajemen hotel ini merekrut tenaga kerja yang justru kental dengan aroma SARA. Hotel tersebut membuka lowongan kerja, untuk posisi houskeeping supervisor.

Dalam pengumuman lowongan kerja yang dibuat hotel ini, sebagaimana viral di media sosial, lowongan tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat non Hindu.

Hal inipun langsung menuai reaksi keras kalangan anggota DPRD Provinsi Bali. Apalagi, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi.

"Saya protes keras hal ini. Apapun alasannya, mencantumkan syarat agama seperti itu tetap melanggar prinsip non diskriminasi," berang Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta, di Denpasar, Minggu (15/4/2018).

Ia pun berjanji akan memanggil manajemen hotel bersangkutan, Senin (16/4/2018), untuk menjelaskan hal tersebut.

Parta juga mendesak gubernur dan bupati/ wali kota di Bali, agar segera mengumpulkan seluruh perusahaan di daerah ini.

"Karena kejadian seperti ini berulang - ulang terjadi, gubenur dan bupati/ wali kota sebaiknya segera mengumpulkan pemilik perusahaan di Bali, agar persoalan seperti ini tidak terulang pada tempat lain," tegas politikus PDIP asal Gianyar ini.

Dari kejadian ini, menurut Parta, saatnya juga orang Bali yang beragama Hindu berbenah. Sebab ada banyak keluhan dari perusahaan, bahwa tenaga kerja Bali banyak libur.

"Intinya, ke depan tidak boleh lagi ada kejadian yang seperti ini. Tidak boleh lagi mencantumkan urusan agama dalam merekrut karyawan," tegas Parta.

Kecaman juga dilontarkan anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, secara terpisah. Menurut dia, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi dan dapat dikategorikan SARA.

"Ini tentunya mengganggu suasana di tengah kebersamaan dan kepercayaan masyarakat Bali terhadap datangnya investasi dari luar Bali,” ucapnya.

Adhi Ardhana menilai, peristiwa seperti ini menjelaskan betapa kesadaran investor maupun managemen masih kurang terhadap pelestarian budaya, sebagai modal besar dari pariwisata Bali.

Sebab sesungguhnya, menurut dia, pekerja Hindu Bali adalah pelaku ritual budaya masyarakat Bali. Apa yang mereka kerjakan justru sangat berat, dan mungkin sampai tidak memiliki libur lantaran harus menjalankan pula kewajiban adat.

“Kalau mau adil, semestinya pekerja Hindu Bali mendapat previllege dan gaji yang lebih, karena memiliki dua fungsi sekaligus, sebagai karyawan dan sebagai pelaku ritual budaya,” kata Politikus PDIP asal Denpasar ini.

Adhi Ardhana menambahkan, krama Bali dengan kehidupan bermasyarakat di desa adat maupun banjar adat, dengan sendirinya turut menjaga kelangsungan pariwisata budaya yang menjadi kekuatan Bali selama ini.

Desa dan banjar adat adalah esensi dari pengejawantahan agama Hindu. Hal ini sebagaimana arti dari pariwisata budaya dalam Perda No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, yakni pariwisata budaya Bali yang berdasarkan agama Hindu.

"Saya sendiri sebagai pelaku usaha akomodasi, hampir 90 persen tenaga kerja kami adalah tenaga lokal Hindu Bali, dan tamu-tamu repeater, yang berulang menjadi pelanggan hotel kami sangat nyaman bahkan mengenal secara kekeluargaan dengan karyawan-karyawan kami. Bukankah ini yang bisa disebut pelaksanaan melekat dari pariwisata budaya?” paparnya.

Terkait hal ini, Adhi Ardhana mendorong Dinas Tenaga Kerja dan ESDM (Disnaker) Provinsi Bali agar aktif membina semua pelaku usaha di Bali, sehingga tidak melakukan hal-hal berbau SARA dalam rekrutmen tenaga kerjanya.

"Hal tersebut juga bisa diperkuat, dengan pembuatan Perda tentang Ketenagakerjaan di Bali," kata Adhi Ardhana.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar