Fresh Market Dikerjakan Kontraktor Bermasalah, APP Surati Presiden

Senin, 12 Maret 2018 | 18:13 WIB
Share Tweet Share

Aksi Aliansi Pemuda Peduli Manggarai Barat dan Aliansi Masyarakat Adat Manggarai Barat, di Labuan Bajo, Senin (12/3/2018). [foto: istimewa]

[LABUAN BAJO] Aliansi Pemuda Peduli Manggarai Barat (APP Mabar), menggelar aksi unjuk rasa di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (12/3/2018).

Aksi yang dimulai Pukul 09.45 WITA ini, mengambil garis start di perempatan Patung Komodo Labuan Bajo menuju Wisata Kuliner Kampung Ujung dan berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

"Salah satu poin tuntutan kami dalam aksi kali ini adalah terkait Keputusan PT ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Indonesia Ferry (Persero), yang memenangkan kontraktor yang diduga bermasalah dalam megaproyek Pekerjaan Penimbunan dan Pembangunan Fresh Market Labuan Bajo," kata Sekretaris APP Mabar, Adis Jerahun, di sela-sela aksi tersebut.

Selain berorasi, APP Mabar bersama Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Manggarai Barat juga melayangkan surat resmi dengan Nomor 05/ APP Mabar/ III/ 2018, yang berisi pernyataan sikap APP Mabar.

"Surat berisi pernyataan sikap ini kami tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ujarnya.

Tembusan surat ini juga disampaikan kepada Menteri BUMN, Menko Kemaritiman, Kapolri, KPK, Gubernur NTT, Bupati Manggarai Barat, serta
Kapolres Manggarai Barat.

"Kami berharap, hal ini menjadi perhatian pihak terkait, termasuk Presiden Joko Widodo, agar segera ditindaklanjuti," tegas Adis Jerahun, yang didampingi Koordinator Umum APP Mabar Itho Umar, dan Fransiskus Fedi dari AMA Manggarai Barat.

Bagi APP Mabar, demikian Adis Jerahun, keputusan pemerintah pusat seyogianya menjadi titian bagi kebijakan pembangunan daerah yang merata, adil dan sejahtera.

Ini sangat penting, karena kebijakan pemerintah pusat merupakan cerminan kebijakan publik yang didasari oleh pemikiran orang – orang yang memiliki standarisasi kompetensi yang memadai.

"Tetapi sungguh menjadi ironi, ketika banyak kebijakan atau keputusan pemerintah pusat yang jauh dari harapan masyarakat di daerah," ucapnya.

Salah satu buktinya, ia menyinggung soal keputusan Panitia Pelelangan PT ASDP Indonesia Fery Nomor 536/ Peng.Pem/ DPBJ-Pusat/ III/ ASDP-2018 Tertanggal 6 Maret 2018 Tentang Pemenang Tender Pekerjaan dan Penimbunan Fresh Market Labuan Bajo kepada PT Aria Jaya Raya yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 19 Gunung Sari –Lombok, Nusa Tenggara Barat.

APP Mabar menilai, keputusan memenangkan PT Aria Jaya Raya, patut dipertanyakan.

Sebab, badan usaha jasa konstruksi ini terbukti telah melakukan kesalahan dalam perkara monopoli usaha, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPPU Nomor 20/ KPPU-L/ 2015 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

"Hal ini menjadi salah satu fakta bahwa pemerintah pusat terindikasi tidak memiliki komitmen kerakyatan dan profesinalisme sebagaimana dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo," tegas Adis Jerahun.

Keputusan ini dipandang telah menjadi bumerang yang menghambat percepatan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Apalagi, keputusan memenangkan PT Aria Jaya Raya hanya berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PT ASDP Indonesia Fery Nomor 011/ ND-DZ/ III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

Hal ini, bagi APP Mabar, memperkuat asumsi bahwa proses pelelangan Pekerjaan Penimbunan dan Pembangunan Fresh Market Labuan Bajo adalah keputusan Panitia Pelelangan yang inprosedural dan sarat spekulasi kepentingan pragmatis kelompok tertentu di Senayan.

"Makanya tidak salah kalau dugaan tentang adanya mafia pembangunan dalam proyek infrastruktur pusat itu benar adanya. Pembangunan daerah selalu dijadikan komoditi bisnis bagi teknokrat birokrasi. Infrastruktur daerah hanya sebatas tameng untuk meraup keuntungan," sindirnya.

Terhadap hal ini, Aliansi Pemuda Peduli Manggarai Barat pun menyatakan beberapa poin tuntutan agar mendapat perhatian Presiden Jokowi, DPRD Kabupaten Manggarai Barat, serta pihak terkait.

Pertama, APP Mabar melawan semua bentuk praktik spekulasi dan monopoli dalam pembangunan. Kedua, APP Mabar mendesak menghapus semua bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam setiap pembangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Ketiga, mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencabut Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT ASDP Indonesia Fery (Persero) Nomor 011/ND-DZ/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 Tentang Penetapan PT Aria Jaya Raya sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Penimbunan dan Pembangunan Fresh Market Labuan Bajo.

Keempat, menolak pihak kapitalis/pemodal yang bermasalah khususnya PT Aria Jaya Raya untuk mengelola pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Kelima, mendukung dan mendesak upaya pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dalam membatalkan semua jenis kontrak kerja dengan pihak pengusaha/ pemodal yang bermasalah di Kabupaten Manggarai Barat terutama PT Aria Jaya Raya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar