Gubernur Ajukan Revisi Perda RTRW Bali

Selasa, 30 Januari 2018 | 19:02 WIB
Share Tweet Share

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. [foto: indonesiakoran.com/ san edison]

[DENPASAR] Gubernur Bali menyampaikan dua buah Raperda Provinsi Bali, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (29/1/2018).

Salah satunya adalah Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Menurut Pastika, perubahan ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, terutama Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 'rencana tata ruang dapat ditinjau kembali'.

Adapun Pasal 23 ayat (4), menyebutkan bahwa 'rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun'.

"Ketentuan peninjauan kembali, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang," papar Pastika.

Ia mengatakan, Perda RTRW Provinsi Bali, sudah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah menuntut penyesuaian pengaturan tata ruang wilayah dan pemanfaatannya secara optimal, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya Bali.

Pastika kemudian memaparkan beberapa pertimbangan lain, terkait usulan revisi Perda RTRW Provinsi Bali ini.

Di antaranya, pengalihan beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten, kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, seperti pengelolaan wilayah usaha pertambangan dan pengelolaan wilayah laut, menjadi 042 (nol sampai dua belas) mil dari air pasang tertinggi.

Selanjutnya, ada indikasi simpangan pemanfaatan ruang sebagai akibat dari dinamika pembangunan yang berkembang. Di samping itu, ada rekomendasi DPRD Provinsi Bali.

"Rekomendasi DPRD Provinsi Bali, pada saat penetapan Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, bahwa perlu melakukan revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029," kata Pastika.

Adapun substansi yang berubah dalam revisi ini, seperti Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Peralihan.

Soal Rencana Struktur Ruang, antara lain penambahan ruas jalan bebas hambatan, rencana pembangunan jaringan perkereta-apian, perubahan status pelabuhan, perubahan status terminal, rencana pembangunan waduk atau embung, dan pengembangan sistem pengelolaan air minum.

Terkait Rencana Pola Ruang, antara lain penyesuaian nomenklatur kawasan pariwisata, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS, peningkatan status kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Tanah Lot di Kabupaten Tabanan menjadi Kawasan Pariwisata Tanah Lot, penambahan kawasan pariwisata baru yaitu Kawasan Pariwisata Tegal Besar Goa Lawah di Kabupaten Klungkung.

Di samping itu, perubahan pengaturan wilayah usaha pertambangan serta penambahan kawasan strategis nasional di Provinsi Bali yang mencakup Kawasan Subak Bali Landscape, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2011 dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Bali.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar