AJI Denpasar dan IJTI Bali Kecam Intimidasi Saat Peliputan

Jumat, 12 Januari 2018 | 10:41 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi

[DENPASAR] Pelarangan peliputan hingga intimidasi dilakukan jajaran Polda Bali terhadap jurnalis di Denpasar, Kamis (11/1/2017).

Ironisnya, intimidasi dan larangan peliputan tersebut justru dilakukan ketika para jurnalis melakukan tugas jurnalistik sesuai prosedur dan bahkan sebelumnya mendapatkan informasi langsung dari korps Kepolisian Bali.

Peristiwa ini pun mendapat kecaman keras dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali.

Pelarangan dan intimidasi ini dialami dua jurnalis, yakni Wayan Sukarda (Reuters TV) dan fotografer Miftahuddin Mustofa Halim (Radar Bali). Keduanya mendapat pelarangan peliputan dengan intimidasi dan penghapusan foto dari kamera.

Kronologi kejadian tersebut berawal ketika Kepala Urusan Kemitraan Subbidpenmas Bidang Humas Polda Bali Kompol Ismi Rahayu, menyampaikan informasi kepada jurnalis tentang rencana penggerebekan di empat lokasi.

Di empat lokasi tersebut dikabarkan ditempati ratusan warga negara Tiongkok, yang diduga melakukan tindak kejahatan.

Berdasar informasi tersebut, Miftahuddin, jurnalis foto koran Radar Bali, melakukan kegiatan peliputan ke tempat kejadian perkara (TKP) 1 di Jalan Tukad Badung Nomor 22.

Namun, setelah ditunggu cukup lama, tidak ada tanda-tanda aparat kepolisian melakukan penggerebekan di TKP 1 sebagaimana diinformasikan. Kemudian datang jurnalis Kompas, Cokorda Yudistira, di lokasi tersebut.

Karena cukup lama menunggu dan tak juga ada kejelasan, maka Cok dan Miftahuddin memutuskan menuju TKP 4 di Desa Kutuh, Kuta Selatan.

Belakangan, ketika Miftahuddin dan Cok sudah berangkat menuju TKP 4 di Jalan Darmawangsa Gang SDN 2 Kutuh Nomor 1X, baru muncul informasi bahwa TKP 1 yang disebutkan Ismi Rahayu kurang lengkap. Yang benar adalah Jalan Tukad Badung XXI Nomor 22.

Ketika sudah tiba di TKP 4, ternyata sudah banyak anggota kepolisian yang berjaga di luar pagar sebuah rumah. Sebagian anggota kepolisian lainnya berada di dalam rumah, yang dihuni puluhan warga negara Tiongkok.

Ketika baru tiba, Miftahuddin juga ditanya dari mana oleh anggota kepolisian. Lalu Miftahuddin menunjukkan kartu identitas pers (ID Pers).

Sebagai jurnalis, maka Miftahuddin melakukan pengambilan gambar foto (memotret) suasana penggerebekan dari luar rumah menggunakan kamera smarthphone.

Seketika itu, dua anggota kepolisian mendatangi Miftahuddin, dan salah satu anggota tersebut meminta agar Miftahuddin tidak mengambil gambar. Anggota polisi ini juga meminta Miftahuddin menghapus foto suasana penggerebekan tersebut.

Belum sempat Miftahuddin menghapus, anggota polisi ini langsung mengambil smartphone tersebut lalu menghapus sendiri foto-foto yang sempat diabadikan Miftahuddin.

Hal ini juga dialami oleh jurnalis Reuters, Wayan Sukarda, yang kebetulan tinggal tidak jauh dari lokasi atau TKP 4.

Dia mendapat larangan merekam atau mengambil gambar video suasana penggerebekan. Bahkan, rekaman video suasana penggerebekan miliknya juga dihapus oleh anggota kepolisian.

Larangan peliputan juga terus dilakukan oleh anggota kepolisian yang menenteng senapan laras panjang, ketika puluhan warga negara Tiongkok yang menghuni rumah itu digiring ke jalan untuk memasuki bus.

Bahkan, ketika para terduga sudah memasuki bus, masih ada larangan terhadap tiga jurnalis yang merekam video dan mengambil foto peristiwa tersebut.

Aksi sepihak ini merupakan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang berbunyi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyebutkan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Di bagian lain, pada Pasal 8 UU Pers disebutkan, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

Terkait hal ini, AJI Denpasar dan IJTI Bali menyampaikan kecaman.

Bagi AJI dan IJTI, tindakan menghalangi peliputan pada hari Kamis, 11 Januari 2018, di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, merupakan kesombongan aparat yang tidak layak dilakukan di era keterbukaan informasi yang sudah sesuai dengan undang-undang.

Selain itu, AJI Kota Denpasar dan IJTI Bali mengecam perlakuan polisi yang telah menghambat jurnalis mencari dan meliput berita dan lebih jauh, tindakan ini mengancam kemerdekaan pers.

Tindakan menghalangi peliputan ini melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yakni menghalang-halangi dan menghambat pekerjaan jurnalis, yang bisa dikenai pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

"Kami meminta kepolisian untuk menghormati kerja jurnalistik wartawan dan memahami UU Pers," Ketua AJI Kota Denpasar Hari Puspita, dan Ketua IJTI Bali Agung Kayika, melalui pernyataan bersama kedua organisasi ini.

AJI dan IJTI juga mengimbau jurnalis, untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, mematuhi rambu-rambu UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Reporter: Arzy Wulandari
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar