Kelangkaan Pupuk, Warga Kota Komba Unjuk Rasa di DPRD Matim

Jumat, 12 Januari 2018 | 10:23 WIB
Share Tweet Share

Warga Kota Komba Unjuk Rasa di Kantor DPRD Manggarai Timur [Foto:indonesiakoran.com/Men Paang]

[BORONG] Puluhan warga masyarakat Desa Paan Leleng, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan unjuk rasa di DPRD Matim. Mereka menyoroti kelangkaan pupuk di daerah itu.

Sayangnya, saat tiba di DPRD Matim massa unjuk rasa hanya diterima oleh Sekwan DPRD Matim Benidiktus Nahas. Semua Anggota DPRD Matim tak satupun berada ditempat.

Massa kecewa dan akhirnya melalukukan aksi bakar lilin diiringi nyanyian lagu rohani ‘Bahagia’ sebagai simbol ‘duka’ atas mati rasanya kepedulian anggota DPRD Matim terhadap jeritan petani.

“Kami menilai lembaga dewan ini tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mari kita bakar lilin sebagai tanda mati surinya kepedulian DPRD Manggarai Timur”, teriak seorang pendemo Melkianus Guka saat melakukan orasi di Lingkungan DPRD. Kamis, (11/01/2018) siang.

Warga Kota Komba yang menamai diri Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menyampaikan keluhan terkait kelangkaan pupuk di delapan desa di kecamatan Kota Komba.

“Sejak tahun 2014 hingga 2018 Pemkab Matim tidak pernah mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada 10 kelompok tani dengan total keanggotaan 118 orang setial Gapoktan”, tutur Guka.

Bahkan Guka menyebutkan ada indikasi Penimbunan Pupuk yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi di wilayah itu.

“Kami menduga ada oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanipulasi pendistribusian pupuk di Kabupaten Manggarai Timur”, tuturnya.

Demi mendapatkan pupuk, petani kata Guka harus membeli dengan harga yang mahal bahkan dengan sistim ijon kepada tengkulak swasta.

“Kami menduga telah terjadi penimbunan pupuk subsidi pemerintah di distributor induk. Penyalur lebih cendrung menjual pupuk kepada tengkulak swasta yang membelinya dengan jumlah yang sangat banyak sehingga, kemudian kembali dengan harga yang melambung menggunakan sistem ijon”, katanya.

“Untuk itu kami mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Matim untuk segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap sistem kerja pendistribusian yang selama ini terjadi sejak tahun 2014 hingga 2018”, tuturnya.

Pengunjuk rasa lainnya, Firman, mengatakan bila mana desakan ini tidak terealisasi selama jatuh tempo tiga hari. Maka kami akan menghujani Kabupaten Manggarai Timur dengan selebaran bertajuk "Mossi Tidak Percaya" kepada Pemnda Matim yang cendrung melakukan pencitraan politik dan pembohongan kepada masyarakat.

“Kami tetap berkomitmen dan konsisten untuk terus melakukan aksi-aksi demonstrasi beruntun bila mana pihak Pemnda Manggarai Timur tidak dapat mengindahkan kedatangan kami saat ini”, ungkapnya.

Reporter: Mhen Paang
Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar