Bali Getol Perjuangkan Revisi UU 33/2004 dan UU 28/2009

Jumat, 27 Oktober 2017 | 19:36 WIB
Share Tweet Share

Nyoman Sugawa Korry. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR] Bali terus memperjuangkan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bahkan dalam beberapa kesempatan, DPRD Provinsi Bali menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk segera merevisi kedua UU tersebut.

Dalam rapat Asosiasi DPRD Provinsi Se - Indonesia di Jakarta, 26-28 Oktober, hal ini lagi-lagi disuarakan oleh DPRD Provinsi Bali.

Adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, yang menyuarakan masalah ini, saat sesi diskusi dengan Dirjen Otda  Kemendagri Dr. Sumarsono, MDM.

Politikus Partai Golkar asal Buleleng, Bali itu hadir mewakili DPRD Provinsi Bali.

"UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan political sharing dan UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan financial sharing dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah," tutur Sugawa Korry, melalui jaringan WhatsApp, Jumat (27/10/2017) mengutip pernyataannya pada diskusi tersebut.

"Kalau UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah direvisi (menjadi UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah), sudah seharusnya UU Nomor 33 Tahun 2004 juga direvisi," imbuhnya.

Demikian halnya dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, lanjut Sugawa Korry, harus direvisi. Sebab, UU tersebut sangat terkait dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengubah beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten/ kota ke provinsi.

Khusus untuk usulan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004, lanjut dia, DPRD Provinsi Bali sudah merekomendasikan kepada pemerintah pusat tahun lalu. Sayangnya hingga saat ini, revisi UU tersebut belum dilakukan. 

Menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu, revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 sesungguhnya sangat mendesak dilakukan. Sebab, implementasinya sangat tidak adil bagi Bali dan daerah lainnya.

"Karena dalam UU ini sumber dana bagi hasil hanya diatur dari sumber daya alam. Sedangkan dana bagi hasil dari sumber daya lainnya seperti pariwisata, belum diatur dalam pasal-pasal UU tersebut," kata Sugawa Korry.

Selanjutnya untuk UU Nomor 28 Tahun 2009, ia mengusulkan agar ketentuan pemungutan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) implementasinya lebih berkeadilan.

Sebagai contoh di Bali, menurut dia, PHR hanya dinikmati oleh daerah yang memiliki fasilitas hotel dan restoran saja.

"Padahal, pariwisata ini dibangun dan didukung oleh seluruh kabupaten/ kota serta masyarakat Bali," tandas Sugawa Korry.

Ia pun mengusulkan hal ini diatur dalam UU, agar pendapatan dari PHR wajib diberikan juga untuk kabupaten/ kota pendukung pariwisata. Itu penting, sehingga kesenjangan tidak semakin melebar.

"Kami mengusulkan agar PHR itu juga diberikan kepada kabupaten/ kota pendukung, dan itu diatur melalui UU sehingga menjadi hak kabupaten/ kota, bukan atas dasar pemberian atau belas kasihan," papar Sugawa Korry.

Ia menambahkan, usulan yang disampaikannya dalam diskusi kali ini mendapat tanggapan positif dari Dirjen Otda Kemendagri.

"Bapak Dirjen Otda sangat sependapat dan sejalan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna memproses usulan revisi kedua UU itu," pungkas Sugawa Korry.

Reporter: Arzy Wulandari
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar