DPRD Bali Desak Revisi UU Penyiaran

Selasa, 19 September 2017 | 18:25 WIB
Share Tweet Share

Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali bersana KPID dan Diskominfotik Provinsi NTB. [foto: istimewa]

[DENPASAR] Komisi I DPRD Provinsi Bali mendesak lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan konten siaran lokal pada larut malam.

"Kita sayangkan penayangan siaran konten lokal kebanyakan sudah larut malam," ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Ketut Tama Tenaya, saat dikonfirmasi usai kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (19/9/2017).

"Kita minta agar konten lokal jangan ditayangkan pada jam hantu atau jam tidur," imbuh politikus PDIP asal Badung Selatan, Bali ini.

Tama Tenaya juga berpandangan, persentase 10 persen siaran lokal yang wajib ditayangkan oleh lembaga penyiaran, masih belum cukup.

Karena itu, pihaknya mendesak agar UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, segera direvisi.

Dalam revisi tersebut, UU Penyiaran perlu mengatur peningkatan persentasi konten siaran lokal dari sebelumnya 10 persen.

Ia pun meminta KPID NTB, untuk sama-sama memperjuangkan peningkatan konten siaran lokal tersebut dengan merevisi UU Penyiaran.

"Konten lokal atau daerah yang dibatasi 10 persen terlalu sedikit, sehingga ke depan bagaimana bersama-sama kita tingkatkan lagi dan tercantum dalam UU Penyiaran. Minimal 10 persen, kalau bisa lebih," tegas Tama Tenaya.

Usulan ini, kata dia, mendapat dukungan dari KPID NTB.

Selain peningkatan persentase konten siaran lokal, DPRD Provinsi Bali sudah sejak lama juga memperjuangkan agar penghentian siaran pada Hari Raya Nyepi diatur dalam revisi UU Penyiaran.

Selama ini, penghentian siaran pada Hari Raya Nyepi hanya berdasarkan pada Surat Edaran KPI Pusat.

Tama Tenaya menambahkan, revisi UU Penyiaran itu juga harus mengatur dengan tegas apakah KPID menjadi instasi vertikal atau daerah. Sebab, hal ini terkait dengan penganggaran.

Dalam koordinasi tersebut, Tama Tenaya juga menyoroti politisasi lembaga penyiaran oleh pemilik lembaga penyiaran yang berafiliasi dengan politik. Seringkali terjadi, pemilik media mengintervensi siaran untuk kepentingan politik.

"Hal seperti itu seharusnya tak boleh terjadi, sebab lembaga penyiaran menggunakan frekwensi publik," ujar Tama Tenaya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

Honor Komisioner KPID Bali Hanya Separuh Dari KPID Jabar

Minggu, 03 September 2017
Nusantara

Belum Dapat THR Nyepi? Adukan ke Sini

Senin, 12 Maret 2018
Nusantara

Nyepi, Bali "Puasa" Internet Sehari

Selasa, 13 Maret 2018

Komentar