Legislator Ini Sebut Ada Praktik Perbudakan di Bali

Senin, 04 September 2017 | 21:23 WIB
Share Tweet Share

Nyoman Tirtawan. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR] Praktik pengangkatan tenaga kontrak di Bali yang tidak sesuai kebutuhan, mendapat kritik pedas dari anggota DPRD Provinsi Bali.

Selain terkesan tak sesuai kebutuhan karena jumlahnya yang banyak, pengangkatan tenaga kontrak tersebut juga tidak diimbangi dengan pemberian upah yang layak.

Kritik di antaranya dilontarkan anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali Nyoman Tirtawan. Politikus Partai NasDem itu, misalnya membeberkan fakta terkait jumlah tenaga honor di Kabupaten Buleleng, Bali, yang konon mencapai 6.000 orang.

Ia berpandangan, jumlah tenaga kontrak ini sangat tidak rasional mengingat jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten di utara Bali itu yang maksimal hanya 30 OPD.

"Jumlah ini sudah tidak wajar. Kalau misalnya di Buleleng ada 30 OPD, maka di tiap OPD ada masing-masing 200 tenaga kontrak. Apa ini wajar? Lalu benarkah mereka ada? Jangan-jangan ini jumlahnya fiktif," tandas Tirtawan, di Denpasar, Senin (4/9/2017).

Ia pun menyontohkan RSUD Buleleng, yang memiliki 340 tempat tidur. Idealnya, kata dia, rumah sakit plat merah itu memiliki 748 pegawai.

Namun menurut informasi, pegawai di RSUD Buleleng justru mencapai 1.200 orang atau kelebihan sekitar 450 orang.

"Ini sudah tidak efektif. Hanya habiskan anggaran. Bayangkan kalau semua digaji sesuai UMK Rp1,9 juta, maka Rp850 juta tiap bulan uang yang boros. Ini baru di satu tempat. Bagaimana kalau 30 OPD, maka bisa dihitung pemborosan keuangan tiap bulannya," ujar Tirtawan.

Di sisi lain, ia juga menerima laporan jika ada tenaga kontrak di Buleleng yang justru digaji tidak layak alias jauh di bawah UMK.

Tirtawan menduga, gaji tidak layak ini terjadi, karena rasio jumlah tenaga kontrak yang sudah melampaui kewajaran.

Ia bahkan menyebut pengupahan tenaga kontrak yang tidak layak ini, sebagai bentuk perbudakan di Bali.

"Menggaji tenaga kontrak di bawah UMK itu sama dengan perbudakan," tegasnya.

Tirtawan pun menyesalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, yang turut membiarkan kondisi ini terjadi.

"Inspektorat ke mana saja? Hal seperti ini harusnya diawasi, dievaluasi. Jangan malah dibiarkan," berangnya.

Tirtawan tak menampik, bahwa kebijakan mengangkat tenaga kontrak di daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan pengangguran.

Hanya saja, menurut dia, jika mengangkat tenaga kontrak dalam jumlah yang tidak wajar lalu diupah murah, maka pemerintah sesungguhnya tidak lagi sedang menolong melainkan memperbudak rakyat sendiri.

"Daripada diangkat menjadi tenaga kontrak lalu diupah murah, lebih baik pemerintah memberikan mereka modal untuk membuka usaha. Itu lebih manusia, lebih menyejahterakan dan mendidik," kata Tirtawan.

Ia pun meminta pemerintah melalui instansi terkait, agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengangkatan tenaga kontrak yang tidak efektif.

"Apalagi faktanya, selain hanya diupah murah, mereka juga tidak punya kerjaan yang jelas di kantor. Lebih baik mereka dilatih berwirausaha, diberikan modal, dan biarkan mereka hidup sejahtera," pungkas Tirtawan.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

Kusam dan Robek, Merah Putih Dibiarkan Berkibar

Selasa, 23 Mei 2017
Nusantara

Bali Kekurangan 70 Ribu Blanko E-KTP

Selasa, 23 Mei 2017

Komentar