WALHI: NTT Butuh Pangan, Bukan Tambang

Sabtu, 03 Juni 2017 | 23:03 WIB
Share Tweet Share

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT bersama beberapa komunitas peduli lingkungan saat menggelar aksi tolak tambang di NTT. [foto: istimewa]

[MAUMERE] Dalam rangka memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) pada tanggal 29 Mei 2017, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Eksekutif Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi tolak tambang di Kawasan Goa Kristal, yang merupakan salah satu bagian Bentang Alam Karst Bolok, Sabtu (3/6/2017).

Aksi ini melibatkan beberapa komunitas peduli lingkungan. Di antaranya JATAM, Sahabat Alam NTT, Waihumba, Slankers Metal Rock Kupang, serta P9 Prodi Komunikasi Unwirga. Kurang lebih ada 20 aktivitas lingkungan yang terlibat dalam aksi ini.

Dalam aksi tersebut, para peserta aksi membawa spanduk dan poster yang berisikan penolakan terhadap perluasan industri tambang di NTT. Spanduk - spanduk tersebut di antaranya bertuliskan 'NTT Butuh Pangan Bukan Tambang', 'Selamatkan Kawasan Bentang Alam Karst Bolok', 'StopTambang, Fokus pada Ketahanan Pangan dan Air'.

Menurut Aldo Judin, selaku koordinator aksi, selain memperingati Hari Anti Tambang, aksi ini juga untuk menyuarakan penolakan terhadap segala kegiatan penambangan yang diizinkan oleh pemerintah di bumi NTT.

"Kami tegas menolak karena aktivitas tambang ini memiliki banyak dampak buruk terhadap lingkungan hidup," kata Aldo, dalam siaran pers yang diterima indonesiakoran.com, di Maumere, Sikka, Provinsi NTT, usai aksi tersebut.

Dikatakan, dengan diterbitkannya 309 izin tambang oleh pemerintah di NTT, maka secara otomatis pemerintah turut mendukung kegiatan perusakan terhadap lingkungan.

"Pendapatan Asli Daerah NTT 80% lebih berasal dari pertanian dan peternakan. Sementara pendapatan dari pertambangan hanya nol koma sekian persen. Pemerintah seharusnya tidak memberikan ruang bagi pertambangan yang jelas lebih banyak dampak buruknya di NTT,” ujar Aldo.

Sementara Direktur WALHI Eksekutif Daerah NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, mengatakan, aksi ini sebagai bentuk peringatan kepada publik bahwa saat ini NTT sedang berada dalam kondisi krisis pangan.

"Pemerintah pun harus menghentikan perizinan tambang serta mengevaluasi kembali perizinan tambang yang sudah diberikan," tandasnya.

“Berdasarkan mandat pertemuan daerah Lingkungan Hidup di Maumere tahun lalu, 32 lembaga anggota WALHI NTT yang tersebar di Sumba, Flores, Timor sepakat bahwa NTT bisa sejahtera tanpa tambang,” imbuh Tanaamahu Paranggi.

Selain itu, kata dia, bentang alam karst di Bolok dan sekitarnya adalah kawasan yang seharusnya juga dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak untuk ditambang.

"Melalui kegiatan ini juga kami mengajak publik di NTT untuk melihat persoalan-persoalan nyata di masyarakat NTT dan menolak investasi tambang yang dinilai sangat tidak cocok di NTT," tutur Tanaamahu Paranggi.

Ia berpandangan, persoalan yang perlu difokuskan oleh pemerintah adalah pangan dan air demi keberlangsungan kehidupan masyarakat di NTT. 

“Sebaiknya pemerintah NTT menyudahi saja mimpi untuk menyejahterakan rakyat NTT dari tambang. Bangunlah NTT sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya yang mana NTT adalah provinsi kepulauan,” pungkasnya.

Reporter: Dion
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar