Ini Tiga Skandal PD Swatantra yang Dilaporkan FPMK Buleleng

Sabtu, 03 Juni 2017 | 12:04 WIB
Share Tweet Share

Gede Suardana [foto: san edison]

[DENPASAR] Perusahaan Daerah (PD) Swatantra Buleleng, Bali, terus menjadi sorotan beberapa tahun terakhir. Sorotan terutama setelah LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng, melaporkan perusahaan plat merah ini ke Polda Bali serta Kejati Bali, pada tahun 2015 lalu.

Bahkan Laporan Nomor 09/ DP-FPMK/ IX/ 2015 tertanggal 5 Maret 2015 itu, juga ditembuskan ke Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, LSM FPMK Buleleng bahkan sempat melaporkan langsung skandal PD Swatantra ke KPK di Jakarta.

Lalu, apa saja skandal PD Swatantra sehingga dipandang penting untuk dilakukan pengusutan?

Kepada indonesiakoran.com, di Denpasar, Bali, Sabtu (3/6/2017), Ketua Dewan Pembina LSM FPMK Buleleng Gede Suardana, sempat membeberkan hal ini. Menurut dia, poin - poin laporan LSM FPMK ke Polda Bali dan Kejati Bali sesungguhnya berbeda.

Di Kejati Bali, kata dia, ada tiga poin yang dilaporkan. Pertama, terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal Pemkab Buleleng senilai Rp 1,2 miliar di PD Swatantra.

Kedua, terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan 71 unit mobil oleh PD Swatantra, karena dilakukan tanpa tender. Dan ketiga, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan aset milik Pemkab Buleleng oleh PD Swatantra.

Adapun di Polda Bali, LSM FPMK Buleleng melaporkan satu kasus, yakni dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal Pemkab Buleleng senilai Rp 1,2 miliar di PD Swatantra.

Khusus laporan ke Polda Bali, menurut dia, sudah dihentikan proses penyelidikannya. Polda Bali melalui Surat Nomor B/ 161/ IX/ 2015/ Ditreskrimsus tertanggal 29 September 2015 tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, memberhentikan penyelidikan karena alasan belum ditemukan fakta hukum adanya kerugian negara.

"Kami ingin kasus ini diambil alih dan diproses oleh Kejati Bali, karena di sana jelas ada penyalahgunaan wewenang," kata Suardana.

Selain mengambil alih kasus tersebut, pihaknya juga terus mendorong pihak Kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di PD Swatantra, sebagaimana telah dilaporkan dua tahun lalu.

Menurut dia, soal penyertaan modal Pemkab Buleleng senilai Rp 1,2 miliar di PD Swatantra, sesungguhnya patut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pemkab Buleleng. Sebab, penyertaan modal tersebut hanya atas dasar Surat Keputusan Bupati Buleleng.

Sementara dalam Perda Kabupaten Buleleng, penyertaan modal ini hanya sebesar Rp 75 juta. "Amanat Perda, penyertaan modal hanya Rp 75 juta. Lalu kenapa dipaksakan penyertaan modal hingga Rp 1,2 miliar? Ini jelas sebuah pelanggaran," tandas Suardana.

Soal pengadaan 71 unit mobil oleh PD Swatantra, menurut dia, juga patut diduga telah terjadi praktik korupsi di sana. Sebab, pengadaan mobil tersebut tidak melalui tender.

Bukan itu saja, pengadaan mobil tersebut juga menggunakan dana penyertaan modal dari Pemkab Buleleng yang justru melanggar ketentuan Perda Kabupaten Buleleng.

"Dana penyertaan modal ini sudah dipaksakan karena melanggar ketentuan dalam Perda, pengadaan mobil juga tanpa tender. Bagi kami, sulit untuk mengatakan bahwa semua ini bersih dari praktik korupsi dan kongkalikong," tegasnya.

Terakhir soal dugaan korupsi pengelolaan aset perkebunan milik Pemkab Buleleng. Bagi LSM FPMK Buleleng, sangat tidak masuk akal kebun seluas 87 ha justru hanya memberikan pemasukan sebesar Rp 70 juta per tahun ke kas daerah. Bahkan selama beberapa tahun, sama sekali tidak ada pemasukan untuk daerah dari aset tersebut.

"Ini kan janggal. 87 hektar kebun milik Pemkab Buleleng, di mana 40 hektaran kebun cengkeh dan 47 hektar coklat dan lain lain. Tapi yang masuk kas daerah cuma Rp 70 juta. Artinya rata-rata perhektar kebun cengkeh dan coklat hanya menghasilkan di bawah Rp 1 juta. Padahal 1 hektar kebun cengkeh bisa mencapai ratusan juta," beber Suardana.

Ia pun berharap, kasus ini mendapat perhatian serius pihak Kejaksaan. "Jika memang memungkinkan, KPK harus turun tangan menelusuri dugaan korupsi di PD Swatantra ini," pungkasnya.

Reporter: San Edison
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar