Kejati Bali Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi PD Swatantra

Rabu, 31 Mei 2017 | 21:39 WIB
Share Tweet Share

Massa dari Komunitas Masyarakat Buleleng (KMB) dan LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng, saat menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, di Denpasar, Rabu (31/5/2017). [foto: istimewa]

[DENPASAR] Puluhan massa dari Komunitas Masyarakat Buleleng (KMB) dan LSM Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng, kembali menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, di Denpasar, Rabu (31/5/2017). Ini untuk kesekian kalinya massa mendatangi Kantor Kejati Bali.

Sebagaimana aksi - aksi terdahulu, kedatangan massa kali ini juga untuk mempertanyakan perkembangan proses penyelidikan atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Swatantra Kabupaten Buleleng. Kasus ini telah dilaporkan LSM FPMK Buleleng pada 2015 lalu, namun hingga kini pengusutannya terkesan jalan di tempat.

Selain ke Kejati Bali, kasus ini juga sudah dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali. Sayangnya Polda Bali sudah memutuskan menghentikan penyelidikan atas kasus ini karena belum menemukan fakta hukum terkait adanya kerugian negara.

Dalam aksi tersebut Ketua Dewan Pembina LSM FPMK Buleleng Gede Suardana, menyatakan, aksi unjuk rasa ke Kantor Kejati Bali ini merupakan bentuk sikap tegas LSM FPMK bersama KMB dalam mengawal dua laporan kasus dugaan korupsi di PD Swatantra.

Kedua kasus tersebut, masing-masing adalah kasus pengadaan 71 unit mobil yang dibeli secara langsung oleh PD Swantara Buleleng dan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemkab Buleleng berupa lahan kebun cengkeh, kopi, kakao, dan lainnya seluas 87 hektar.

Adapun satu kasus yang dilaporkan ke Polda Bali adalah kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Buleleng ke PD Swatantra senilai Rp 1,2 miliar. Pihaknya mendesak kasus yang dihentikan penyelidikannya oleh Polda Bali ini, juga diambil alih oleh Kejati Bali.

"Berdasarkan Surat Nomor B/ 161/ IX/ 2015/Ditreskrimsus tertanggal 29 September 2015, tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan karena alasan belum ditemukan fakta hukum adanya kerugian negara, maka kami ingin agar kasus ini diambil alih dan diproses oleh Kejati Bali," kata Suardana.

Kasus ini, imbuhnya, dimungkinkan diambil alih Kejati Bali. Sebab Direskrimsus Polda Bali menyatakan bahwa atas laporan kasus Nomor 09/DP-FPMK/IX/2015 tertanggal 5 Maret 2015 ini belum memenuhi unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi apabila ditemukan alat bukti baru (novum) yang mengarah pada pemenuhan unsur tindak pidana korupsi maka penyelidikan akan dibuka kembali.

"Jadi jelas bahwa, penyelidikan atas kasus ini bisa dibuka kembali dan kami mendorong agar kasus ini diambil alih Kejaksaan," tandasnya.

Selain kasus dugaan korupsi penyertaan modal Pemkab Buleleng ke PD Swatantra senilai Rp 1,2 miliar itu, pihaknya juga mendesak Kejati Bali agar menuntaskan dua kasus yang dilaporkan ke lembaga itu.

"Kami selaku rakyat Buleleng sangat dirugikan. Ada pengadaan puluhan mobil tanpa tender dan kami memperkirakan ada permainan cash back atau diskon oleh oknum dan pihak dealer. Dan saat ini kami lampirkan daftar pembandingnya agar menjadi pertimbangan pihak Kejaksaan," tegas Suardana.

Selain itu, kata Suardana pihaknya juga mendorong agar Kejati Bali memproses dugaan korupsi pengelolaan aset perkebunan milik Pemkab Buleleng.

"Kalau dilihat dari luasan dan jenis komoditi seperti kopi, cengkeh, kakao dan lainnya, kami menduga pemasukan Rp 70 juta setahun untuk kebun seluas 87 hektar masih jauh dari harapan masyarakat. Ini harus diusut tuntas dan diproses secara transparan," pintanya.

Menyikapi hal ini, para perwakilan demonstran ini kemudian diterima Pimpinan Kejati Bali yang dipimpin langsung Wakajati Bali dan sejumlah pejabat lain dari intelejen dan sejumlah kepala seksi. Usai pertemuan tersebut, menjawab aspirasi dari para pengunjuk rasa, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Bali Edwin Beslar menyatakan akan mempelajari kasus ini.

"Kami akan pelajari laporannya, dan tentu terkait prosesnya akan kami tindaklanjuti sesuai SOP," ujar Beslar.

Usai mendapat penjelasan pihak Kejati Bali, masa yang sebelumnya datang dengan membawa poster dan spanduk besar akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Reporter: San Edison
Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar