RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017 | 09:59 WIB
Share Tweet Share

Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama. [foto: san edison]

[DENPASAR] Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah, selama ini dikelola penuh oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Seluruh penerimaan dari rumah sakit ini pun masuk ke kantong pusat.

Di sisi lain, ada banyak persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat terkait kondisi rumah sakit yang terletak di Kota Denpasar ini. Salah satunya mengenai parkir yang krodit. Beberapa kali masalah ini disampaikan ke pusat, namun hingga saat ini belum ada respon.

Kondisi ini membuat DPRD Provinsi Bali memutuskan untuk mengusulkan ke pusat agar RSUP Sanglah ke depannya dikelola oleh Pemprov Bali. "Kita sudah usulkan ke pusat agar RSUP Sanglah dikelola daerah," kata Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, di Denpasar, Bali, Rabu (31/5/2017).

Ia menjelaskan, rumah sakit ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Sebab tak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, rumah sakit ini pun menjadi rujukan bagi wilayah Indonesia Timur.

Sayangnya, pelayanan kesehatan di RSUP Sanglah sulit ditingkatkan karena tanggung jawab itu ada di Kementerian Kesehatan RI. Begitu pula soal pengawasan, tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Pemprov Bali.

"Kemarin kami sudah mendatangi Departemen Kesehatan RI guna menyampaikan langsung usulan ini," ujar politisi PDIP asal Tabanan ini.

Sehari sebelumnya, Selasa (29/5/2017), Adi Wiryatama dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, memimpin langsung Komisi II dan IV DPRD Provinsi Bali melakukan konsultasi ke Departemen Kesehatan, di Jakarta. Selain terkait pengelolaan RSUP Sanglah, dalam konsultasi ini juga dibahas mengenai BPJS.

Adi Wiryatama membantah, keputusan mengusulkan pengelolaan RSUP Sanglah agar diserahkan ke daerah ini bukan lantaran nihilnya kontribusi kepada daerah selama ini.

"Usulan ini muncul bukan karena tidak ada kontribusi dari RSUP Sanglah untuk PAD selama ini," tandas mantan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali itu.

“Kita tidak pernah berpikir masalah kontribusi yang nol persen, tetapi bagaimana RSUP Sanglah sebagai rumah sakit kebanggaan masyarakat Bali ini bisa memberikan pelayanan maksimal dan segala kebijakan dan pengawasannya bisa langsung oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Mantan Bupati Tabanan dua periode itu pun berharap, usulan Bali ini segera mendapat kajian. Apalagi hal lain yang tak kalah penting yang menjadi perhatian adalah bagaimana pengelolaan parkir di RSUP Sanglah. Demikian juga dengan infrastruktur bangunan rumah sakit ke depan.

"Parkirnya sangat ribet dan lahan sudah sangat terbatas. Ini yang membuat pelayanan terganggu dan harus dipikirkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat Bali,” pungkas Adi Wiryatama.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar