Polemik Tambang Lolok, Andreas Sebut Posisi DPRD Matim Tak Jelas  

Selasa, 02 Juni 2020 | 00:37 WIB
Share Tweet Share

Andreas Hugo Pareira

[JAKARTA]- Anggota DPR RI dari Dapil NTT I, Andreas Hugo Pareira menilai kepemimpinan Bupati Manggarai Timur (Matim), Agas Andreas perlu disoroti. 

Hal tersebut diutarakan Andreas menyikapi polemik hadirnya pabrik Semen dan penambangan batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kec. Lamba Leda. 

Menurut Andreas, Matim sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) selama 17 tahun tidak mengalami perubahan signifikan. Terutama dalam pelayanan untuk kesejahteraan rakyat.

"Sekarang ini kasus pabrik semen (dan tambang), potitioning (posisi) bupati/ DPRD (Matim) tidak jelas," ujar Andreas di Jakarta, Senin (1/6/2020). 

"Dalam bidang politik, membangun kesadaran rakyat untuk pilih pemimpin yang capable, wakil-wakil rakyat, DPRD yang representatif itu sangat penting," tambahnya. 

Lanjut Andreas, pulau Flores sebaiknya tidak dijadikan wilayah pertambangan. Namun mengembangkan sektor budaya. "Saya liat Flores sebaiknya jangan dijadikan wilayah pertambangan, tapi kita jaga kelestarian alam budaya kita untuk pariwisata dan agro bisnis," tegasnya. 

Politisi PDIP ini menegaskan, nasib rakyat terdampak tambang nantinya tidak bedanya dengan daerah-daerah pertambangan lain di Indonesia kalau rakyat hanya menjual tanah kepada Investor. Lalu dijanjikan jadi buruh kasar di pabrik, sementara pemerintah dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Nasib rakyat kita akan sama seperti daerah-daerah pertambamgan lain di Indonesia, dimana dilakukan exploitasi besar-besaran. Setelah sudah habis investor pergi meninggalkan alam yang rusak berantakan, rakyat tetap miskin, Kabupaten tidak banyak kemajuannya. Pengalaman daerah pertambangan Timah di Babel, hutan dan batubara di Kalimantan, apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?," tukasnya. 

Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar