Duh, Bupati Matim Ikut Investor Bodohi Warga Lolok dan Luwuk  

Jumat, 08 Mei 2020 | 06:58 WIB
Share Tweet Share

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus

[JAKARTA]-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menilai, pro-kontra di tengah masyarakat Manggarai Timur (Matim) soal kehadiran industri tambang batu gamping dan pabrik semen di Luwuk dan Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda menampilkan sejumlah episode tidak terpuji. 

Pasalnya kata Petrus, warga seolah-olah hidup tanpa pemerintahan. Fungsi perlindungan pemerintah dengan aparaturnya seperti mati suri. Sebab membiarkan proses pembodohan yang terjadi pada warga dan mengabaikan aspek keadilan sosial bagi warga Luwuk dan Lingko Lolok.

"Ketika warga kampung Luwuk dan Lengko Lolok diperhadapkan pada perilaku serakah, kasar bahkan membodohi warganya demi keuntungan pribadi dan kroni oleh investor yang berniat menggusur warga 2 (dua) kampung besar berikut kampung dan tradisinya di desa Satar Punda, pemerintah tidak nampak untuk memberikan perlindungan malah ikut bersama investor melakukan proses pembodohan terhadap warga," ujar Petrus di Jakarta, Jumat (8/5/2020). 

Menurut Petrus, beberapa fakta dapat dibuktikan bahwa rezim Bupati Matim, Agas Andreas tidak berpihak pada kepentingan warga dalam kasus Tambang Batu Gamping dan Pabrik Semen. Pertama, tidak memfasilitasi warganya dengan konsultasi publik tentang dampak buruk tambang bagi kesehatan warganya, apalagi ada kebijakan moratorium tambang dari Pemerintah Propinsi. 

Kedua kata Petrus, tidak memfasilitasi Tim Pendampingan Hukum ketika warga berhadapan dengan investor, ketiga, membiarkan proses pembodohan yang dilakukan oleh investor terhadap warga, tanpa perlindungan secara konprehensif.

Dikatakan Petrus, tidak adanya keberpihakan dalam sikap untuk membela kepentingan warga dan tidak ada kebijakan dan keberanian untuk menyatakan tidak kepada investor maka Buapti Agas dapat dipastikan telah melakukan insubordinasi terhadap kebijakan moratorium tambang oleh Pemprov NTT. 

"Sekaligus memperlihatkan betapa  Bupati Agas menjadi bagian dari kroni-kroni investor, sedangkan warganya dibiarkan jalan sendiri ibarat tanpa ada pemerintah," tegasnya. 

Petrus pun memastikan masyarakat diaspora Manggarai bersama Keuskupan Ruteng melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JPIC sudah membangun komunikasi untuk membela warga Luwuk dan Lingko Lolok yang kontra Tambang Batu Gamping dan Pabrik Semen, untuk Gerakan Advokasi berupa pendampingan hukum manakala diperlukan.

"Tugas advokasi kita adalah memperluas basis dukungan terhadap warga Luwuk dan Lingko Lolok yang menolak Tambang dan Pabrik Semen sekaligus menyadarkan agar warga yang pro tambang segera sadar dan kembali ke jalan yang benar," tukas Advokat Peradi itu. 

Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar