Sampah Labuan Bajo

Senin, 25 November 2019 | 12:10 WIB
Share Tweet Share

Gaudensius Suhardi

Oleh: Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group

Jujur dikatakan bahwa sejauh ini BOPLF yang dibiayai APBN itu hanya membangun pariwisata melalui wacana, belum berbuat nyata. Wacana yang sempat dilontarkan BOPLF ialah wisata halal yang mendapat reaksi keras masyarakat setempat. Dirut BOPL Shana Fatina sempat dinonaktifkan terkait wacana wisata halal.

[INDONESIAKORAN.COM] Sampah Labuan Bajo naik kelas. Persoalan sampah di daerah pariwisata superprioritas itu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai pengembangan destinasi prioritas pariwisata di Kantor Presiden pada Kamis (21/11). Ironisnya, masyarakat lokal yang termarginalkan dalam pembangunan pariwisata belum tersentuh.

Produksi sampah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencapai 12,8 ton atau 112,4 meter kubik sampah setiap hari. Padahal, tempat pembuangan akhir (TPA) hanya seluas 25--90 meter persegi. Akibatnya, jejak sampah meluber sampai di jantung kota.

Peningkatan produksi sampah pada satu sisi memperlihatkan derasnya arus wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Sebagian dari mereka bukanlah orang beradab yang membuang sampah pada tempatnya. Tapi pada sisi lain, ini yang lebih memperihatinkan, hal itu memperlihatkan otoritas lokal gagap mengurus sampah.

Jika pada 2013, jumlah turis domestik dan mancanegara yang datang ke Labuan Bajo cuma 44.579 orang, enam tahun kemudian jumlahnya sudah 163.237 orang hingga September 2019. Akan tetapi, kunjungan wisatawan itu masih jauh dari target 1,5 juta orang.

Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab otoritas lokal. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Disebutkan, pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai lalai melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Sebab, luas TPA di Labuan Bajo tidak sepadan dengan sampah yang dihasilkan per harinya. Saban hari sampah diproduksi 112,4 meter kubik, TPA hanya seluas 25--90 meter persegi.

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLF) tidak bisa cuci tangan atas persoalan sampah di daerah tujuan wisata. Tidak bisa cuci tangan karena badan itu diberi kewenangan berlimpah mengelola pariwisata Labuan Bajo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018. Malah, kewenangan pemerintah daerah atas pariwisata kian berkurang.

Jujur dikatakan bahwa sejauh ini BOPLF yang dibiayai APBN itu hanya membangun pariwisata melalui wacana, belum berbuat nyata. Wacana yang sempat dilontarkan BOPLF ialah wisata halal yang mendapat reaksi keras masyarakat setempat. Dirut BOPL Shana Fatina sempat dinonaktifkan terkait wacana wisata halal.

Setelah kembali aktif, Shana Fatina melontarkan wacana pemilihan aktor pemenang Piala Oscar Leonardo di Caprio menjadi Duta Pariwisata Labuan Bajo. Wacana itu juga menimbulkan pro-kontra karena Labuan Bajo dengan segala isinya sudah menjadi komoditas yang hanya dikuasai segelintir orang, namun dipromosikan uang rakyat.

Siapa pemilik usaha operator wisata dan kapal wisata serta usaha hotel dan restoran di Labuan Bajo? Yang pasti kepemilikan warga lokal bisa dihitung jari, sehingga keuntungan terbesar pariwisata dinikmati kaum pemodal nasional bahkan orang asing.

Kesimpulan studi Baratdwi Wiratmi (2018) berjudul Ekonomi Politik Ekowisata di Labuan Bajo sangat mengejutkan. Disebutkan, dominasi dan kontrol kekuasaan global-nasional telah bernegosiasi dengan kuasa lokal termasuk elite lokal, tokoh adat, tokoh agama,dan pemandu wisata lokal.

Mereka membangun narasi ekowisata, investasi, peluang pekerjaan, dan kemajuan industri pariwisata. Narasi itu hanya menjadi alat penguasaan sumber daya alam dan budaya yang memarginalkan masyarakat lokal secara sistematis dan terencana menggunakan ideologi pembangunan negara dan kuasa kapital global.

Temuan Baratdwi yang dituangkan dalam tesisnya di UGM itu terkonfirmasi melalui fakta empiris. Pariwisata boleh saja terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2019 sebesar 1.146,32 ribu orang, meningkat meningkat 4,15 ribu orang jika dibandingkan dengan Maret 2018. NTT masih menempati posisi ketiga termiskin setelah Papua dan Papua Barat.

Kita percaya, sangat percaya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar terhadap Labuan Bajo, utamanya kualitas hidup warga lokal. Namun, jujur dikatakan bahwa perhatian Kepala Negara itu tidak mampu diterjemahkan otoritas pengelola pariwisata. Saatnya kinerja otoritas pariwisata dievaluasi, bila perlu pemimpinnya dicopot. Urus sampah saja tidak becus, apalagi mengurus manusia.

Persoalan sampah bukan kebersihan semata. Sampah sejatinya cermin peradaban. Akan tetapi jauh lebih beradab lagi jika pembangunan pariwisata Labuan Bajo tidak menjadikan warga lokal sebagai sampah sehingga harus dipinggirkan.

(Tulisan ini telah dipublis Media Indonesia di kolom Podium Senin 25 November 2019)

Editor: Yon


Berita Terkait

Komentar