Kemendagri Cuci Tangan Atas Konflik Berdarah di Perbatasan Matim-Ngada

Senin, 28 Oktober 2019 | 15:40 WIB
Share Tweet Share

Ki-ka: Damianus Ambur (tokoh Matim diaspora Jakarta), Drs. Wardani (Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Kemendagri), Marselis S. Karong (Ketua DPC PDI-P Matim) (Foto: istimewa)

Penulis: Pieter Sambut

[JAKARTA-INDONESIAKORAN] Eskalasi ketegangan yang bermuara pada konflik berdarah di perbatasan Manggarai Timur (Matim) - Ngada pasca Berita Acara Kupang 14 Mei 2019 bukan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Cq Subdit Batas Antar Daerah Wilayah III hanya memfasilitasi penyelesaian konflik tapal batas Matim-Ngada, agar konflik tapal batas yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut selesai dan tidak menghambat proses pembangunan di wilayah perbatasan.

Demikian disampaikan Drs. Wardani, Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Kemendagri dalam percakapan dengan media ini di ruang kerjanya, Jumat (25/10).

“Kami hanya memfasilitasi para pihak yang berkonflik. Keputusan ada di tangan Gubernur NTT, Bupati Matim, Bupati Ngada serta pihak-pihak lainnya. Jadi, Berita Acara Kupang 14 Mei 2019 itu bukan keputusan Kemendagri. Saya sendiri yang mewakili Kemendagri, sementara yang lainnya Gubernur, Bupati Matim, Bupati Ngada dan tokoh-tokoh dari kedua belah pihak yang berkonflik,” tegas Wardani.

Wardani menolak pendapat sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa Berita Acara Kupang 14 Mei 2019 sarat dengan intervensi kekuasaan dan jauh dari kesan demokratis.

“Ah, itu tidak benar. Penyelesaian konflik tapal batas Matim-Ngada sudah melalui proses yang panjang. Mungkin orang hanya melihat ujungnya. Sebelum pertemuan di Kupang sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu 16 Juli 2018 di Jakarta, 9 Agustus 2018 di Kupang (presentasi hasil survey Kemendagri di perbatasan pada 14 - 17 Mei 2019, red) dan pertemuan di Kemendagri 15 Oktober 2018 sebagai tindaklanjut hasil pertemuan 16 Juli 2018,” paparnya.

Ketika dikonfrontasi bahwa sejak Kemendagri melakukan survey lapangan dan mengundang pihak Matim dan Ngada dalam pertemuan di Jakarta 16 Juli 2018, 9 Agustus 2018 di Kupang dan 15 Oktober 2018, sesungguhnya mandat penyelesaian konflik tapal batas Matim-Ngada sudah diambilalih oleh Kemendagri. Pihak Matim dan Ngada sudah sepakat menyerahkan sepenuhnya keputusan final pada Kemendagri. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai dokumen historis, yuridis, sosiologis dan topografis dari kedua belah pihak.

Namun yang terjadi sebaliknya. Usai pertemuan 15 Oktober 2019, penyelesaian konflik tapal batas Matim-Ngada dikembalikan ke Provinsi. Ada apa?

Menurut Wardani, pengembalian penyelesaian konflik tapal batas Matim-Ngada ke Provinsi atas usulan dari Provinsi NTT sendiri dan Kemendagri menganut prinsip kehati-hatian dalam menyelesaikan tapal batas.

Sayang, prinsip kehati-hatian pihak Kemendagri dalam menyelesaikan konflik tapal batas Matim-Ngada tidak linear dengan hasil Berita Acara Kupang 14 Mei 2019. Secara prinsip, Berita Acara Kupang 14 Mei 2019 harus melahirkan damai yang berkelanjutan di perbatasan Matim-Ngada dan bukan melahirkan konflik baru yang lebih dahsyat seperti yang terjadi pada 19 Oktober 2019, di mana 1 orang tewas dalam bentrokan yang melibatkan warga desa Sangankalo (Matim) dan desa Benteng Tawa I (Ngada) karena masalah tanah di perbatasan.

Namun berdasarkan informasi dari Provinsi NTT, kata Wardani, konflik berdarah di perbatasan bukan soal tapal batas, tetapi masalah kriminal biasa di perbatasan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Manggarai Timur Drs. Stef Jaghur juga menyampaikan bahwa konflik berdarah di perbatasan tidak ada hubungan dengan tapal batas. Masalah itu saat ini sudah ditangani pihak kepolisian. Aparat kepolisian sudah mengendalikan situasi.

Membungkus Bangkai

Menanggapi pernyataan Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah III Kemendagri dan Wakil Bupati Matim bahwa konflik berdarah antar warga Sangankalo dan Benteng Tawa I sebagai tindak kriminal biasa yang terjadi di perbatasan, Marselis S. Karong, Ketua DPC PDI-P Matim menyatakan penyesalannya.

Menurut mantan Kapolres Manggarai tersebut, ada kesan Pemda Matim menyederhanakan masalah konflik berdarah di perbatasan. Dia heran, mengapa Pemda Matim berusaha menutup-nutupi kasus berdarah tersebut.

“Konflik berdarah antara warga Sangankalo dan Benteng Tawa I itu soal tanah. Ya, tanah di perbatasan. Masalah itu timbul setelah ada Berita Acara 14 Mei di Kupang 2019. Ada kekuatiran masyarakat Sangankalo, bahwa tanah ulayat mereka yang konon akan masuk wilayah Ngada pasca Berita Acara Kupang akan menjadi milik orang Ngada. Karena itu, mereka mengukur sisa tanah ulayat mereka untuk dibagi-bagikan kepada warga. Saat itulah mereka didatangi warga Benteng Tawa I,” ujar Marselis yang dihubungi melalui telepon Genggam, Sabtu (26/10).

Informasi yang diperoleh dari percakapan dengan 3 korban warga Sangankalo yang terkena peluruh senapan angin yang dirawat di Ruteng, lanjut Marselis, konflik berdarah di perbatasan Matim-Ngada ada kaitan dengan pergeseran tapal batas pasca Berita Acara Kupang 14 Mei 2019. Ada ketakutan yang melanda masyarakat di perbatasan, bahwa tanah mereka akan dicaplok menjadi milik orang Ngada jika ada keputusan final pergeseran tapal batas.

Menurut Marselis, masyarakat di daerah perbatasan sangat kecewa tidak pernah diajak berunding berkaitan dengan tapal batas. Tokoh yang diajak ke Kupang dicomot begitu saja, tanpa pertemuan internal. Ritual potong kerbau di perbatasan juga tidak melibatkan warga Matim, hanya Bupati Matim dan beberapa orang saja.

Hal senada disampaikan Damianus Ambur, tokoh Matim diaspora Jakarta. Pernyataan Wabup Matim Stef Jaghur dan Kasubdit Batas Daerah Wilayah III Wardani ibarat membungkus bangkai. Menyederhanakan konflik berdarah di perbatasan sebagai kriminal biasa berkaitan dengan perebutan lahan sebenarnya bertentangan dengan fakta.

“Sudah jelas bahwa konflik berdarah di perbatasan terjadi pasca Berita Acara Kupang 14 Mei 2019. Untuk apa ditutup? Ini era keterbukaan. Menutupi kasus dengan cara apapun ibarat membungkus bangkai. Suatu saat akan terbuka. Sebaiknya Pemda Matim jujur terhadap rakyatnya. Upaya menutup kebenaran akan membuat rakyat tidak percaya kepada pemimpinnya,” ujar Dami.

Dami sangat menyesalkan sikap Bupati Matim Ande Agas yang tidak bersuara soal tapal batas sejak Berita Acara Kupang 14 Mei 2019 ditandatangani. Bahkan ada korban jiwa di perbatasan Ande Agas juga tetap diam.

“Sampai kapan Ande Agas diam soal tapal batas? Dia orang nomor 1 di Matim. Dia harus bicara dan menjelaskan secara terang benderang kepada rakyat Manggarai (bukan saja Matim, red) atas kebijakan yang diambilnya berkaitan dengan tapal batas. Saya kira, konflik berdarah di perbatasan juga akibat dari sikap diamnya. Dia tidak melakukan sosisialisasi kepada rakyatnya. Kalau Kemendagri cuci tangan dan melemparkan tanggungjawab kepada pejabat daerah atas kasus di perbatasan, ya wajar,” tegas Dami.

Dami berharap Pemda Matim melakukan langkah-langkah bijak untuk meredakan ketegangan di daerah perbatasan dan tidak melakukan pembiaran. Pembiaran terhadap masalah yang sensitif dan vital bagi masyarakat ibarat menyimpan bom waktu, suatu saat akan meledak. Kehadiran aparat keamanan di daerah perbatasan hanya bersifat darurat. Penyelesaian masalah perbatasan harus melibatkan masyarakat di perbatasan melalui pendekatan budaya dan kearifan lokalnya.

Baik Marselis maupun Dami berharap, kasus berdarah di perbatasan Matim-Ngada akan membuka mata Pemprov NTT, Pemda Matim, Pemda Ngada dan Kemendagri agar merevisi Berita Acara Kupang 2019. Berita Acara tersebut jelas bermasalah dan kontra produktif. Bukan damai yang berkelanjutan yang dicapai, tetapi justru eskalasi ketegangan dan konflik berdarah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar