Mengatasi Masalah Bangsa

Rabu, 25 September 2019 | 20:57 WIB
Share Tweet Share

Prof. Drs. Feliks Tans, M.Ed, Ph.D

(Sebuah Catatan Ringan untuk Pemerintahan Baru Jokowi)

Oleh Prof. Drs. Feliks Tans, M.Ed, Ph.D
(Guru Besar Universitas Nusa Cendana Kupang)

Bangsa Indonesia, harus diakui, telah mencapai begitu banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Pendapatan per kapita kita, misalnya, semakin baik, yaitu sekitar 56 juta rupiah, naik dari 51,9 juta rupiah pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi 2018 pun relatif tinggi, yaitu 5,17%. Infrastruktur kita juga semakin baik seperti yang terlihat pada LRT di Jakarta, jalan Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Papua. Bidang perarian tak kalah majunya: telah dibangun 45 dam dan 16 lainnya sedang dibangun. Ekspor komoditas pertanian begitu meningkat dalam lima tahun terakhir sehingga dia menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Di bidang ekonomipun, kita semakin dipercayai dunia. Hasil survei US News menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara kedua, setelah Filipina, sebagai tujuan investasi terbaik. Tingkat kemiskinan turun 0,53 juta orang menjadi 25,14 juta orang atau tinggal 9,41% per Maret 2019. Itu berkat, antara lain, program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Cerdas, Program Keluarga Harapan, Program Makanan Tambahan, Beras Miskin, Membangun dari Pinggiran, dan, tentu, kerja keras/cerdas rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke.

Kemajuan pesat tersebut diakui para pemimpin dunia seperti PM Tiongkok, Li Keqiang. Di Istana Bogor, beliau berkata, “Saya sangat senang melihat kemajuan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia meningkat secara nyata. Saya mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi” (CNN Indonesia, 7 Mei, 2018).

Walapun demikian, bangsa ini, harus juga diakui, bukan tanpa masalah. Kita, bahkan, memiliki banyak masalah yang, tentu, harus segera diatasi agar kita tetap bahagia sebagai sebuah bangsa dan, ketika berbaur dengan berbagai bangsa lain di arena global seperti Sidang Umum PBB, kita tetap bisa berkepala tegak setegak Tugu Monas. Persoalannya adalah apa masalah kita sebagai sebuah bangsa dan bagaimana, sejatinya, kita mengatasinya.

Ada banyak. Tentu. Karena itu, menyebutnya satu per satu, termasuk jalan keluarnya, mustahil. Apalagi dalam kolom sebesar ruang opini media ini. Dalam konteks itu, yang paling mungkin dilakukan adalah menyebut beberapa masalah dan mencoba mencari jalan keluarnya. Jalan keluar itu, saya harap, kiranya, menjadi catatan ringan bagi Pemerintahan Baru Jokowi.

Masalah kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dalam tautan dengan persoalan pengangguran dan kemiskinan serta absennya semangat bela bangsa dengan nafas baru, dapat diambil sebagai contoh. Karhutla, tentu, bukan soal kecil. Itu masalah besar yang berdampak besar: rakyat Indonesia sakit; pendidikan anak-anak terganggu; flora dan fauna hutan kita rusak (parah), sebagiannya, bahkan, mati. Asap yang mengepul tinggi terbang melintasi negara tetangga: Malaysia dan Singapura jadi tidak aman.

Presiden Jokowi, yang sejak di Solo dinilai publik sebagai seorang problem-solver tanpa tandingan, yang pernah dimiliki negeri ini, tampaknya, kurang berdaya melawan karhutla. Namun, tentu, kita jangan lekas menyerah. Masih ada jalan. Banyak jalan, malah, untuk mengatasi masalah itu. Caranya? Saya usulkan ini: perintahkan anggota TNI, sampai 90% anggotanya bila perlu, untuk menjaga setiap jengkal hutan dan lahan yang rawan terbakar. Mengapa anggota TNI? Karena kita lagi aman dan, di atas segalanya, belum/tidak ada perang. Kalau anggota TNI tidak cukup, anggota POLRI, yang tidak terlalu sibuk urus lalulintas atau pekerjaan mendesak lainnya seperti urus SIM dan pajak kenderaan bermotor, bisa dilibatkan.

Jika itu juga tidak cukup, ASN, yang, katanya, tidak terlalu sibuk dari hari ke hari, bisa diperintahkan untuk “turun gunung” menjaga setiap jengkal tanah, hutan dan lahan apapun, yang (terancam) terbakar. Jika itu belum juga cukup karena luas lahan dan hutan yang harus dijaga begitu luas, para penganggur di Indonesia, yang kini jumlahnya sekitar 6,82 juta orang, bisa diberikan pekerjaan menjaga hutan dan lahan rawan terbakar tersebut. Dengan gaji di atas upah minimum regional/provinsi, mereka, sejatinya mau. Ini sekaligus salah satu cara untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yang relatif besar itu.

Bayangkan, 5,6 juta orang menganggur; tidak ada pekerjaan. Jumlah itu sudah jauh lebih banyak daripada penduduk Provinsi NTT, yakni 5,071 juta orang.

Jika sumbangan tenaga para penganggur itu juga belum cukup untuk menjaga setiap jengkal hutan dan lahan dari kebakaran, orang miskin sebanyak 25,14 juta orang bisa dilibatkan. Jika dalam satu keluarga miskin ada sekitar empat orang, itu berarti ada sekitar 6.285.000 keluarga miskin. Bila kita ambil dua orang saja dari setiap keluarga miskin itu, kita punya 3.142.500 orang untuk menjaga setiap inci dari lahan dan hutan rawan kebakaran tersebut.

Ketika dua orang saja dari setiap keluarga miskin itu bekerja untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, bukan hanya hutan dan lahan yang terselamatkan, tetapi juga kemiskinan langsung terbabat habis. Upah minimum provinsi/regional bagi kedua orang dari setiap keluarga miskin itu, tentu, lebih dari cukup untuk menghantar mereka keluar dari jerat kemiskininan. Dengan demikian, persoalan kemiskinanpun teratasi secara cepat dan tepat.

Jalan keluar tersebut, tentu, bukan tanpa persoalan. Dari mana, misalnya, uang untuk membiayai semua itu? Tahun anggaran sudah lewat. Untuk tahun berikutnya, mungkin, tidak jadi soal: Kementerian Keuangan dan/atau Pemda bisa menganggarkannya. Tahun ini? Belum dianggarkan. Ini jadi soal. Jadi masalah.
Betul bermasalah, tetapi, tentu, bukan tanpa solusi. Solusinya? Presiden Jokowi, saya usul, ajak saja semua rakyat Indonesia secara umum, kaum berduit seperti konglomerat top Indonesia secara khusus, untuk membantu.

Caranya? Angkat setiap orang yang bisa menyumbang dana sebesar, misalnya, minimal 50 juta rupiah untuk keperluan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta, via tugas mulia itu, pengentasan kemiskinan dan pengangguruan, sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional? Ya, pahlawan nasional.
Jaman sudah berubah.

Jika dahulu kala, pahlawan berarti orang yang rela mengurbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia, kini makna kepahlawanan haruslah diubah: kita tidak perlu lagi korbankan nyawa, jiwa dan raga, cukupkan korbankan harta. Mudah, bukan? Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologinya, jiwa bangsa, sejatinya, memiliki lebih dari cukup orang untuk melakukan hal itu. Siapa bilang tidak?

Itu sajakah masalah negeri ini? Bukan. Masih banyak lagi. Ada, misalnya, masalah berikut: korupsi dan pelemahan KPK; Papua; sampah, air kali yang kotor-motor, bahkan di sekitar Bandara Sukarno Hata yang megah itu sekalipun; air bersih; pendidikan dengan fokus yang tidak selalu pas dengan bakat, minat, dan kebutuhan beajar peserta didik (baca, misalnya, Feliks Tans, “Desentralisasi Pendidikan”, HU Kompas, 28 Desember, 2011, hlm. 7); SDM kita yang belum terlalu kompetitif; dan, masalah relasi horizontal rakyat dengan rakyat berdasarkan SARA-nya yang tidak selalu harmonis. Apa solusi terhadap semua itu?

Presiden dan pembantu beliau sekarang dan nanti, saya kira, adalah orang-orang terbaik negeri ini. Dengan sedikit kerendahan hati untuk mendengarkan secara saksama suara hati nurani bangsa ini seperti H. Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang legendaris itu, atau Frans Magnis Suseno, salah satu budayawan top negeri ini, meraka, presiden dan para pembantu beliau, tahu apa masalah kita dan sangat paham cara mengatasinya. Mereka tidak perlu diberi tahu soal itu, apalagi oleh saya, yang begitu jauh dari Jakarta. Saya cukup sampai di sini. Selamat bekerja dan sukses, Presiden! Jayalah Indonesia, istana kita bersama!

Editor: Mus


Berita Terkait

Komentar