Mahkamah Partai NasDem Segera Sidangkan Sengketa Caleg Dapil Buleleng

Senin, 12 Agustus 2019 | 22:16 WIB
Share Tweet Share

Ketua Mahkamah Partai NasDem Provinsi Bali, Wayan Karta. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 sudah berakhir. Namun, kondisi internal Partai NasDem di Bali, khususnya Kabupaten Buleleng, masih memanas.

Kisruh di internal partai bernomor urut 5 itu, bahkan sudah melewati proses di Bawaslu hingga KPU. Namun, proses tersebut ternyata tidak cukup untuk menyudahi konflik antar calon anggota legislatif (Caleg) Provinsi Bali Dapil Buleleng dari Partai NasDem.

Yang terbaru, 6 Caleg dari Partai NasDem, mengadukan Dr Somvir, Caleg lainnya yang terpilih, ke Mahkamah Partai NasDem Provinsi Bali. Keenam caleg yang melayangkan aduan adalah I Made Teja, Nyoman Mudita, Nyoman Tirtawan, I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, I Made Arjaya, dan Made Westra.

Dalam surat pengaduan tertanggal 25 Juli 2019 dan resmi dilaporkan ke Mahkamah Partai NasDem Provinsi Bali pada tanggal 7 Agustus 2019 itu, diuraikan secara rinci dosa-dosa politik yang dilakukan Somvir, versi keenam Caleg.

Ketua Mahkamah Partai NasDem Provinsi Bali Wayan Karta, SH, saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, pihaknya telah menerima dan meregistrasi permohonan tersebut.

“Kami sudah menerima dan meregistrasi laporan perselisihan menyangkut hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, dalam hal ini dilayangkan oleh enam caleg DPRD Bali Dapil Buleleng,” jelas Karta, di Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Denpasar, Senin (12/8/2019).

Atas laporan tersebut, pihaknya telah menyurati Mahkamah Partai NasDem Pusat. Selanjutnya, Mahkamah Partai NasDem Provinsi Bali juga menyurati pihak-pihak terkait (pemohon dan termohon) guna penjadwalan sidang di Mahkamah Partai.

“Dalam waktu dekat kami akan menjadwalkan sidang untuk menyelesaikan sengketa di internal partai ini. Kita atensi khusus aduan ini,” tutur Karta.

Sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) DPP Partai NasDem, menurut dia, Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan sengketa internal berkaitan dengan gugatan perolehan suara. Karena itu, setiap permohonan caleg wajib ditindaklanjuti dan diproses sesuai mekanisme yang ada di internal partai.

Karta menambahkan, dalam sidang Mahkamah Partai, para pihak terkait baik pemohon maupun termohon akan dihadirkan untuk menyampaikan pokok-pokok laporan. Mereka hadir disertai bukti-bukti dan saksi.

Di sisi lain, termohon juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan dalam sidang Mahkamah Partai.

Karta memastikan bahwa tidak ada perlakukan khusus, baik kepada pelapor maupun terlapor. Sebab kedua belah pihak memiliki hak yang sama di hadapan Mahkamah Partai.

“Tidak ada perlakuan khusus, baik kepada pemohon maupun termohon. Karena kewenangan Mahkamah Partai sudah diatur bahwa yang menjadi pokok perkara adalah masalah pergeseran suara,” pungkas Karta, yang juga Ketua Badan Hukum (Bahu) DPW Partai NasDem Provinsi Bali.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Politik

Putu Artha Berlabuh ke Partai NasDem

Sabtu, 03 Juni 2017
Politik

Ogah Nyaleg di Bali, Putu Artha Pilih Sulteng

Minggu, 04 Juni 2017

Komentar