Koster: Sekolah Swasta Dapat Bantuan BOS Hingga Dana Pembangunan Fisik

Rabu, 10 Juli 2019 | 22:05 WIB
Share Tweet Share

Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Gubernur Bali Wayan Koster menilai bahwa ada yang tidak beres dalam tata cara membangun di Bali selama ini, khususnya di bidang pendidikan. Pasalnya, sejauh ini masih ada dikotomi antara SMA dan SMK bahkan antara sekolah negeri dan swasta.

Koster menegaskan hal itu saat menyampaikan Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah serta Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Rabu (10/7/2019).

"UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak membedakan kebijakan untuk sekolah negeri dan swasta. Tapi kita di Bali, yang diberikan BOS (biaya operasional sekolah) hanya sekolah negeri. Swasta tidak diberikan. Ini salah," ujar Koster, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, itu.

Jika mengacu pada undang-undang, menurut dia, maka sekolah negeri dan swasta harus diperlakukan sama. Artinya jika ada dana BOS maupun anggaran pembangunan fisik untuk ruang kelas baru, maka harus secara adil diberikan kepada sekolah negeri dan swasta.

"Itu yang saya buat di APBN (saat duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI, red). Maka di Bali ini keliru, hanya urus sekolah negeri. Padahal sekolah swasta juga menyelenggarakan pelayanan kepada warga negara yang dilindungi konstitusi. Maka seharusnya, kebijakan harus sama. Salah kalau hanya urus sekolah negeri," tandas Koster.

Ia pun berkomitmen, ke depan sekolah swasta akan diperhatikan sama seperti sekolah negeri. Tidak hanya soal bantuan dana BOS, namun pihaknya juga siap membantu anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan hingga laboratorium sekolah swasta.

"Mulai APBD Perubahan 2019, BOS untuk sekolah (SMA/SMK) swasta sudah saya anggarkan. Sesuai kebutuhan. Dan mulai 2020, sekolah swasta yang membutuhkan ruang kelas baru, laboratorium, unit gedung baru, perpustakaan, sepanjang tanahnya ada, akan kita bantu," janji Koster, yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Jika ini dilakukan, Koster yakin, ke depan kualitas sekolah rata-rata sama. Yang tak kalah penting, orang tua siswa juga tidak hanya mencari sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikan anaknya.

"Kalau pelayanan dan kualitas sekolah negeri dan swasta, maka tidak semuanya berebutan masuk ke sekolah negeri. Kita akan perbaiki ini ke depan," pungkasnya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar