Revisi Perda RTRW untuk Atasi Ketimpangan Bali

Rabu, 10 Juli 2019 | 08:05 WIB
Share Tweet Share

Ketua Pansus Ranperda RTRW DPRD Provinsi Ketut Kariyasa Adnyana (kiri) dan Wakil Ketua Pansus Nengah Tamba, saat memimpin pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Bali. [foto: humas dprd bali]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, ditargetkan ketok palu pada Agustus mendatang.

Saat ini, Pansus Ranperda RTRW DPRD Provinsi Bali masih melakukan penyesuaian, terutama mengenai beberapa poin yang dikoreksi pusat.

"Kita sudah melakukan beberapa penyesuaian terkait koreksi pusat. Kita targetkan Agustus ketok palu," kata Ketua Pansus Ranperda RTRW DPRD Provinsi Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, usai pembahasan di Gedung Dewan, Selasa (9/7). Pembahasan tersebut mengundang bupati/ wali kota se-Bali.

Menurut dia, revisi Perda RTRW ini penting artinya bagi pembangunan Bali ke depan. Apalagi selama ini, ketimpangan di Bali cukup terasa. Diharapkan kehadiran Perda RTRW hasil revisi ini, menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan yang ada.

"Selama ini ketimpangan antara selatan dan utara sangat terasa. Dengan kehadiran Perda RTRW hasil revisi ini nantinya, kita berharap dapat memberikan solusi," jelas Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali itu.

Solusi tersebut, kata dia, di antaranya dengan memperkuat daerah lainnya di Bali. Klungkung misalnya, akan dibangun jalan lingkar, pelabuhan, pusat kebudayaan, hingga pengembangan kawasan Nusa Penida. Karangasem dan Bangli akan dibangun kawasan pariwisata. Sementara di Buleleng, akan dibangun bandara.

"Bandara akan dibangun di Buleleng mengingat jumlah wisatawan yang meningkat ke Bali dan tidak mungkin Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dikembangkan lagi. Apalagi hanya satu runway. Tidak bisa dipungkiri, Bali ini pintu masuk wisatawan ke Indonesia. Maka perlu satu lagi bandara. Kenapa di Buleleng? Supaya bisa dekat dengan Karangasem dan Jembrana," ujar Kariyasa Adnyana, yang pada Pileg 2019 lolos sebagai anggota DPR RI Dapil Bali dari PDIP.

Pihaknya pun memberikan deadline 3 (tiga) hari kepada bupati/ wali kota se-Bali untuk melengkapi usulan revisi Perda RTRW ini.

"Kami memberikan deadline tiga hari kepada para bupati dan wali kota untuk melengkapi usulan revisi Perda RTRW," pungkasnya.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar