“Senyum Rupiah” Seputar Tapal Batas Matim-Ngada

Senin, 08 Juli 2019 | 10:48 WIB
Share Tweet Share

Penulis (Foto: dokpri)

Oleh Pieter Sambut *

[INDONESIAKORAN.COM] Sebuah tautan berita yang muncul di group WA “Peduli Manggarai Timur” Juli 2019 mengundang rasa ingin tahu saya tentang isinya. Judulnya menggoda, “Demokrasi Seputar Batas Matim dan Ngada” yang dimuat Florespost.co (4/7/2019). Kebetulan saya sedang memperdalam tentang Resolusi Konflik dan Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership) dalam menyelesaikan konflik.

Saya kira tulisan saudara Alfred Tuname menguraikan tentang manajemen dan proses resolusi konflik dan implementasinya dalam penyelesaian konflik tapal batas Manggarai Timur (Matim) - Ngada dan bagaimana peran pemimpin dalam proses itu. Soalnya, informasi yang saya dengar dan baca dari sejumlah media, bahwa proses resolusi konflik tapal batas Matim-Ngada hanya diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu jam pada 14 Mei 2019 di Kupang. Hebat sekali! Seperti apa model resolusi konflik yang diterapkan oleh Gubernur NTT Victor B Laiskodat, bupati Matim Ande Agas dan bupati Ngada Paulus Soliwoa, sehingga kesepakatan itu layak disebut demokratis?

Ternyata tulisan saudara Alfred Tuname sangat jauh dari harapan saya. Judul tulisan hanya sekadar “pemanis.” Tidak satu kalimat pun yang menguraikan proses resolusi konflik tapal batas Matim-Ngada, yang dikatakannya demokratis. Seluruh tulisan hanya “madah agung” untuk sang junjungan bupati Matim Ande Agas dan Gubernur NTT Victor B. Laiskodat serta melecehkan leluhur orang Manggarai yang telah berjuang untuk tapal batas dan merendahkan para pihak yang mengkritisi manajemen dan resolusi konflik “super kilat” 14 Mei 2019, terutama anggota-anggota DPRD yang gagal dalam kontestasi Pileg 2019 dan orang Matim di Jakarta.

Dengan entengnya saudara Alfred Tuname menyebut perjuangan para leluhur sebagai pseudo-nostalgis yang harus diabaikan demi kesejahteraan. Sayangnya, saudara Alfred Tuname gagal menyajikan hubungan kausal antara perjuangan para leluhur dan kesejahteraan. Bahkan tanpa presmis yang rasional, saudara Alfred Tuname menyimpulkan bahwa perjuangan para leluhur dan pemimpin yang masih hidup sampai saat ini menghambat terwujudnya kesejahteraan.

Pada tahap ini saya mempertanyakan ke-Manggarai-an saudara Alfred Tuname. Kalau saudara Alfred Tuname orang Manggarai, tentu paham makna filosofi tentang tanah bagi orang Manggarai yang terkristal dalam ungkapan ‘kuni agu kalo.’ Orang Manggarai percaya bahwa tanah adalah simbol seorang ibu yang melahirkan, merawat, memberi makan dan pada akhirnya menggedong jasad orang Manggarai dalam rahimnya di kala mengakhiri perziarahan hidup di kolong langit ini. Dalam tulisannya tidak ada sama sekali pembelaan terhadap “sang ibu” yang dirampas dan diperkosa pihak lain. Miris dan menyedihkan.

Pada sisi lain, dengan keangkuhan yang luar biasa saudara Alfred Tuname menyebut para pihak yang mengkritisi proses resolusi konflik tapal batas Matim - Ngada seperti “anjing kepanasan,” yang mengkritik tanpa “critic with understanding.” Bukan hanya itu. Saudara Alfred Tuname menyebut anggota-anggota DPRD yang bersuara soal tapal batas hanya sekedar mencari panggung, karena tidak terpilih lagi pada Pileg 2019.

Masyarakat Matim di Jakarta juga tidak luput dari sengatannya yang membabi buta, tanpa parameter rasional bahwa orang Matim di Jakarta yang mempersoalkan proses resolusi konflik tapal batas Matim-Ngada dinilainya masih berpikir dalam “tempurung primodialisme.” Hebat benar orang ini. Baru satu buku (belum tentu beredar luas) sombongnya minta ampun. Ya, mungkin itu hak dia untuk sombong. Tetapi ketika kesombongan itu menghina orang lain tanpa dasar, maka saat bersamaan saudara Alfred Tuname menelanjang diri sebagai “kampret” yang melihat persoalan tapal batas dan dinimika yang berkembang di masyarakat dengan otak terbalik. Saudara Alfred Tuname sebenarnya menelanjangi diri sebagai orang sok pintar, tetapi menggadaikan intelektualitasnya demi junjungannya, sehingga terkesan picik dalam menyikapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan pergeseran tapal batas.

Saudara Alfred Tuname membela sang junjungan dengan mendiskreditkan pihak lain yang berbeda pendapat soal tapal batas. Argumentasi pembenaran seperti ini cocok dilakukan oleh anak Sekolah Dasar dan saudara Alfred Tuname tanpa rasa malu meninggalkan sangkar intelektualnya demi sikapnya yang partisan tersebut. Sayang sekali.

Intervensi Rupiah

Proses resolusi konflik “super kilat” penyelesaian tapal batas Matim - Ngada di Kupang 14 Mei 2019 memang patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin konflik yang telah berlangsung selama 46 tahun hanya diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari satu jam? Biasanya, resolusi konflik yang menggunakan pendekatan/intervensi kemanusiaan dan budaya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Karena pada prinsipnya, resolusi konflik bukan mencari menang - kalah (win-loose), tetapi solusi yang dapat diterima semua pihak (win-win solution) demi terwujudnya rekonsiliasi dan damai berkelanjutan para pihak yang berkonflik, dalam hal ini masyarakat di perbatasan Matim-Ngada.

Resolusi konflik harus bersifat terbuka, inklusif dan mendorong para pihak yang berkonflik untuk berbicara dan saling mendengarkan dalam rangka membangun kesepahaman untuk mengakhiri konflik. Dalam resolusi konflik seluruh kebenaran harus dibuka, baik menyangkut historis, yuridis, sosiologis, geologis maupun kondisi faktual di lapangan. Proses resolusi konflik seperti ini mengandaikan pendekatan dari bawah (bottom up) dalam rangka menciptakan budaya damai (culture of peace), solidaritas dan persaudaraan di antara para pihak yang berkonflik. Pemerintah bertindak sebagai mediator dan fasilitator resolusi konflik dengan mengoptimalkan kekuatan budaya dan kearifan lokal (local wisdom), sehingga rekonsiliasi dan damai yang merupakan mahkota dari resolusi konflik bersifat abadi atau berkelanjutan.

Sementara resolusi konflik di Kupang 14 Mei 2019 menggunakan pendekatan struktural atau kekuasaan negara (top down). Tidak ada dialog. Tidak ada demokrasi. Juga tidak transparan. Padahal tanah yang disengketakan bukan milik pribadi Ande Agas dan Paulus Soliwoa. Itu asset publik. Publik wajib tahu tahapan, proses dan hasil akhir resolusi konflik yang bisa diterima semua pihak. Yang terjadi sebaliknya. Kesepakatan dilakukan di ruang gelap di Kupang. Publik dipaksa menerima keputusan. Matim dipaksa merelakan sebagian wilayah potensialnya (entah berapa luasnya) ke Ngada. Ngada tentu tersenyum penuh kemenangan.

Lalu Matim, apakah juga tersenyum dalam kekalahan? Entalah. Hanya Ande Agas, Filfridus Jiman (Wkl Ketua DPRD Matim) dan beberapa tokoh masyarakat dari perbatasan yang tahu. Yang pasti, kesepakatan di Kupang 14 Mei 2019, di mana Matim harus kehilangan sebagian wilayahnya bukan hasil resolusi konflik yang sesungguhnya, tetapi sebuah okupasi yang dilegalkan.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Ande Agas sebagai bupati Matim, Filfridus Jiman sebagai Wkl Ketua DPRD (walaupun hadir atas inisiatif pribadi) dan beberapa tokoh masyarakat begitu lemah dan tak berdaya memperjuangan hak seluruh masyarakat Matim khususnya dan masyarakat Manggarai umumnya? Apakah filosofi “kuni agu kalo” tidak mengalir di dalam darah mereka sebagai orang Manggarai?

Dari tulisan saudara Alfred Tuname secara terang benderang menjawab pertanyaan di atas. Ternyata intervensi “rupiah” menjadi jalan pintas resolusi konflik tapal batas Matim-Ngada. Janji Rp 100 miliar dari Gubernur NTT untuk membangun daerah perbatasan dianggap sebagai solusi terbaik dan saudara Alfred Tuname dengan bangganya menyebut kesepakatan 14 Mei 2019 di Kupang sebagai politics of hope. Benar-benar menyedihkan. Bagaimana seorang Alfred Tuname membanggakan kebijakan yang diskriminatif bagi orang Matim? Masa, setelah Matim menyerahkan sebagian wilayahnya ke Ngada baru Pemprov berjanji mengucurkan dana Rp. 100 miliar. Apakah ini kompensasi atas pelepasan sebagian wilayah Matim ke Ngada atau memang kewajiban pemerintah (pusat dan daerah)? 

Resolusi konflik 14 Mei 2019 di Kupang memang masih menyisakan kabut persoalan. Beruntung, tulisan “pembelaan” saudara Alfred Tuname perlahan-lahan menyingkap kabut persoalan itu. Ternyata “rupiah” yang mempermudah kesepakatan “super kilat” itu. Karena itu, ekspresi saling melempar senyum sebagaimana dinarasikan saudara Alfred Tuname dalam tulisannya, bukan karena masalah perbatasan sudah tuntas, tetapi karena rupiah. “Senyum Rupiah.” Sebab resolusi konflik dengan pendekatan struktural (kekuasaan) disertai iming-iming rupiah hanya melahirkan damai yang semu dan berpotensi menimbulkan konflik. Kita menunggu kejujuran para pemimpin kita yang hadir di Kupang 14 Mei 2019. Mereka harus jujur kepada masyarakat Matim, bahwa mereka bersih, tidak kecipratan rupiah. 

*Penulis/Wartawan, tinggal di Jakarta

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Opini

Guru adalah Kita Semua

Kamis, 03 Agustus 2017
Opini

Mengapa Kita Korupsi?

Jumat, 01 September 2017

Komentar