Ironis, UMP Bali Ternyata di Bawah Sulsel

Selasa, 11 Juni 2019 | 09:41 WIB
Share Tweet Share

I Nyoman Parta. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] DPRD Provinsi Bali terus mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Ketenagakerjaan dapat dirampungkan sebelum masa jabatan DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 berakhir.

Harapannya, dengan adanya Perda Ketenagakerjaan, ke depan tidak ada lagi persoalan mengenai tenaga kerja di Pulau Dewata.

"Kita targetkan kalau bisa Ranperda Ketenagakerjaan ini ditetapkan sebelum jabatan kita berakhir," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta, di sela-sela pembahasan internal Ranperda Ketenagakerjaan, di Gedung DPRD Bali, Senin (10/6/2019).

Menurut dia, ada beberapa persoalan krusial sehingga penting bagi Bali agar segera memiliki Perda Ketenagakerjaan. Pertama, untuk penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, termasuk undang - undang.

Kedua, fakta di lapangan didapati bahwa banyak pengusaha yang memperlakukan karyawan secara semena - mena. Misalnya upah diberikan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), sistem kontrak yang tidak sesuai aturan, hingga pembayaran BPJS yang justru dilakukan oleh karyawan secara mandiri.

"Tapi memang tidak semua perusahaan. Ada juga perusahaan yang patuh dengan aturan, termasuk memberikan upah karyawan sesuai standar UMP," tutur Parta.

Menurut politikus PDIP asal Guwang, Sukawati, Gianyar ini, sesungguhnya agak ironis ketika perusahaan di Bali tidak memberikan upah karyawan sesuai UMP. Sebab dari hasil studi banding yang dilakukan dewan, UMP Bali justru jauh di bawah Sulawesi Selatan (Sulsel).

"UMP kita sangat kecil dibandingkan dengan Sulsel. Mereka Rp2,8 juta, kita hanya Rp2,297 juta. Dan di Sulsel, kami coba cek di karyawan hotel tempat kami inap di Makassar, memang upah mereka sesuai UMP. Kenapa Bali malah diberi upah di bawah UMP? Ini ironis," ujar Parta.

Menurut dia, hal - hal seperti ini nantinya akan diatur khusus dalam Perda Ketenagakerjaan yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Bali. Nantinya, Perda ini akan mengatur soal hubungan industrial. Perusahaan misalnya, harus menempatkan karyawan sesuai porsinya. Mereka harus menjadi bagian dari perusahaan.

"Saat ini di Bali, banyak perusahaan yang memperlakukan karyawan dengan tidak adil. Status mereka dibuat sebagai pekerja harian lepas. Kalau ga kerja, mereka ga dapat upah," tutur Parta.

"Ada pula yang memperlakukan sistem kontrak terus - menerus. Tiap tahun masa kerjanya diperpanjang, sehingga masa kerjanya tidak terhitung. Padahal ketentuannya, masa kontrak itu maksimal 3 tahun. Tahun keempat sudah harus diangkat menjadi karyawan tetap," imbuhnya.

Parta berharap, dengan nantinya dipayungi Perda Ketenagakerjaan, maka perjanjian antara pengusaha dan karyawan saling menguntungkan. Selain itu, produktivitas perusahaan juga meningkat.

"Makin bagus perlakuan pengusaha kepada pekerja, makin produktif perusahaan itu. Dengan sendirinya perusahaan akan untung. Ujungnya, karyawan juga untung. Jangan sampai perusahaan dapat untung, karyawan tidak diberi upah laik. Sebaliknya, jangan juga karyawan menuntut upah tinggi, tapi tidak bekerja dengan baik," pungkas Parta, yang pada Pileg 2019 lolos sebagai anggota DPR RI Dapil Bali dari PDIP.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Nusantara

RSUP Sanglah Diusulkan Dikelola Pemprov Bali

Rabu, 31 Mei 2017
Nusantara

Tanggul Jebol di Jembrana Sudah Diperbaiki

Senin, 05 Juni 2017
Nusantara

Mendagri: Bali Harus Jadi Inspirasi Daerah Lain

Sabtu, 10 Juni 2017

Komentar