Dicopot, 5 Ketua DPD II Golkar di Bali Melawan

Jumat, 07 Juni 2019 | 07:43 WIB
Share Tweet Share

(Searah jarum jam) I Wayan Gunawan, I Wayan Muntra, Made Adhi Jaya, Ketut Arya Budi Giri, dan I Made Sukarena. [foto: indonesiakoran.com/san edison]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Lima dari enam Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali yang jabatannya dicopot oleh Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih, melakukan perlawanan.

Buktinya kelima Ketua DPD II ini, kecuali Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana Wayan Suardika, menggugat keputusan Sumarjaya Linggih ke Mahkamah Partai Golkar.

Untuk melawan Sumarjaya Linggih, kelima Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten menunjuk empat pengacara untuk mendesain konstruksi kronologis persoalan. Mereka masing-masing Anak Agung Gede Anom Wedaguna, SH, I Nyoman Sunarta, SH, I Gusti Ngurah Muliarta, SH, MH dan I Putu Yuda Suparsana, SH.

Melalui gugatan tersebut, diharapkan Mahkamah Partai dapat mempelajari dan selanjutnya mengambil keputusan tepat, terukur dengan tetap mempertimbangkan PDLT (pengabdian, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela) dari kelima kader yang telah dicopot dari jabatannya dengan semena - mena.

“Kami sudah mulai bekerja, menyiapkan administrasi, data dan dokumen masing masing klien. Setelah selesai, secepatnya kita kirim (ke Mahkamah Partai). Minggu depan kami pastikan dokumen dan gugatan klien kami sudah diterima Mahkamah Partai Golkar,” jelas Koordinator Tim Hukum Kelima Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali, Anak Agung Gede Anom Wedaguna, SH, di Denpasar, Kamis (6/6/2019).

Menurut dia, dasar gugatan kliennya adalah masalah yang dituduhkan kepada para Ketua DPD II Partai Golkar yang tidak benar sehingga akhirnya dicopot. Bahkan Sumarjaya Linggih selaku Plt Ketua DPD II Partai Golkar Provinsi Bali, dinilai terkesan mencari-cari kesalahan para Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten se-Bali.

"Di Karangasem misalnya. Pak Made Sukerana selaku Ketua DPD II dituduh menolak SK DPP tentang penunjukan Pak Gde Sumarjaya Linggih selaku Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali. Klien kami bilang itu tidak benar,” tandas Anom Wedaguna.

Dikatakan, dalam SK penunjukan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, salah satu klausul di dalamnya adalah menugaskan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Bali, walau tak ditentukan kapan waktunya. Sayangnya, Musdalub dimaksud tak kunjung dilaksanakan Sumarjaya Linggih.

“Karena tak ditentukan waktunya, Pak Sukarena sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karangasem meminta waktu Musdalub, apakah sesudah atau sebelum Pilpres dan Pileg. Masalah dikabulkan atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan DPP, karena hal itu sudah diatur dalam Anggaran Dasar Partai Golkar. Apakah itu dibilang melanggar?" tegas Anom Wedaguna.

Sebelumnya, 6 dari 9 Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten/ Kota se-Bali dicopot oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Mereka yang dicopot masing-masing adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli I Wayan Gunawan, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana Wayan Suardika, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung I Wayan Muntra, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karangasem I Made Sukarena, Ketua DPD II Partai Golkar Tabanan Ketut Arya Budi Giri, dan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng Made Adhi Jaya.

Keenamnya kemudian diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar, yang juga disetujui oleh forum rapat pleno. Mereka antara lain I Gusti Made Winuntara sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bangli, Made Suardana sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jembrana, Wayan Suyasa sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung, IGN Setiawan sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Karangasem, Nyoman Wirya sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tabanan, serta IGK Kresna Budi sebagai Plt Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar