Membaca ‘Ancaman‘ Shana Fatina, Dirut BOP Labuan Bajo

Selasa, 14 Mei 2019 | 21:58 WIB
Share Tweet Share

Penulis

Oleh Silvester Joni
(Staf Pengajar di SMK Stella Maris Labuan Bajo)


[INDONESIAKORAN.COM] Direktur Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores, Shana Fatina coba "menggertak" jurnalis lokal yang katanya kerap "memelintir isi berita". Gertakan Shana ini ditegaskan ketika wartawan media daring floreseditorial.com meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait beredarnya berita seputar keterlibatan Shana dalam aksi 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Seperti yang dilansir floreseditorial.com (12/4/2019), Shana meminta jaminan agar beritanya tidak dipelintir lagi sebab ada kecenderungan isi berita mengandung unsur fitnah terhadap dirinya. Karena itu, dia mengancam akan melakukan proses hukum jika unsur fitnah itu terjadi lagi dalam pemberitaan. Diberitakan pula bahwa Shana saat ini sedang berkomunikasi dengan tim pengacara di Jakarta.

Bagaimana semestinya 'membaca' kegeraman Shana terhadap para jurnalis (lokal) kita?

Pertama, saya kira kita tetap menghargai dan menghormati "hak Shana" untuk memproses secara hukum setiap konten pemberitaan yang berpotensi mencederai citra dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai kepala BOP. Menggunakan instrumen hukum (positif) dalam menyelesaikan sebuah sengketa pidana pers (jika terbukti), merupakan sebuah preseden yang baik dan sebagai indikasi "kedewasaan" dalam merespons sebuah isu pidana.

Kedua, saya menduga Shana agak trauma menghadapi "gelombang" penolakan (protes) publik Mabar pasca-kegiatan sosialisasi "wisata halal" 30 April 2019 yang lalu. Tidak bisa dihindari Shana Fatina dalam kapasitasnya sebagai kepala BOP dijadikan sasaran "serangan" mengapa wacana itu diterapkan di Labuan Bajo. Terhadap amukan publik itu, BOP secara resmi mengklarifikasi kepada publik bahwa BOP tidak dalam kapasitas sebagai pemberi label tertentu terhadap destinasi Labuan Bajo.

Ketiga, masih berhubungan dengan poin kedua di atas, saya kira Shana kemungkinan merasa kurang nyaman (terancam) berada di Labuan Bajo. Untuk itu, ia berusaha keluar dari 'ketidaknyaman" itu, dengan memberi warning kepada pers bahwa dirinya akan melakukan upaya hukum jika awak pers kembali mengeskpos berita yang cenderung menyudutkan namanya. Langkah yang ditempuh oleh Shana ini, tentu saja di satu sisi sangat rasional sebab mengalami kebuntuan bagaimana menghadapi pers dan juga warga yang selalu "menyerang" dirinya.

Keempat, kendati demikian, saya berpikir ancaman yang diutarakan Shana dalam kasus di atas, rasanya terlalu berlebihan. Bagaimana Shana tahu bahwa "isi berita yang ditulis" nanti akan dipelintir, sementara dia tidak menjawab pertanyaan konfirmasi perihal dugaan publik terkait keterlibatannya dalam gerakan 212?

Kelima, mungkin Shana lupa bahwa pers (lokal) turut berjasa terhadap dirinya, ketika materi pernyataan persnya disebarkan oleh para awak media di berbagai platform media. Hemat saya, pers lokal masih berpegang pada kode etik pemberitaan, khususnya berkaitaan dengan prinsip cover both side dalam konten pemberitaan media.

Keenam, sebagai narasumber, sesuai dengan undang-undang pers, Shana mempunyai "hak bertanya", jika isi pemberitaan itu dipelintiri oleh wartawan. Shana semestinya menggunakan hak itu untuk mendapat informasi atau keterangan yang pasti dari pihak media yang bersangkutan. Tetapi, sayangnya Shana langsung memberikan ancaman kepada pers bahwa dirinya akan memproses secara hukum si wartawan. Saya berpikir, menggunakan instrumen hukum sebagai "alat teror media", tentu sebuah sikap bermedia yang kurang dewasa dan tidak mendidik.

Tindakan intimidatif terhadap wartawan merupakan salah satu ekspresi 'pengekangan' terhadap kebebasan berpendapat melalui media (pers). Padahal, kita tahu bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan indikator kualitas praksis berdemokrasi di suatu negara. Indeks kebebasan pers di Indonesia tahun 2018, menurut Reporters Without Borders berada di peringkat ke-124 dari 180 negara (Kompas, 9/5/2019, hlm. 6). Tentu ini sebuah data yang kurang menggembirakan.

Oleh sebab itu, negara perlu bersikap tegas terhadap setiap upaya dari oknum atau lembaga yang berusaha 'mencedera' demokrasi.*

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Opini

Perjamuan Politik

Kamis, 31 Agustus 2017

Komentar