Wisata Halal, Agama dan Ruang Publik

Jumat, 03 Mei 2019 | 14:33 WIB
Share Tweet Share

Penulis

Penulis: Silvester Joni

[INDONESIAKORAN.COM] Kendati belum ada riset empiris tentang tingginya animo turis (yang mengutamakan hal 'halal') dan keluhan mereka tentang stok yang halal itu di Labuan Bajo, wacana penerapan wisata halal kian menguat saat ini. Ada banyak argumen untuk menjustifikasi urgensitas implementasi konsep itu untuk konteks pembangunan kepariwisataan di Labuan Bajo khususnya dan NTT pada umumnya.

Sebetulnya, tidak ada gebrakan baru dalam wacana itu. Kita tahu bahwa salah satu komponen utama dalam aktivitas pariwisata adalah ketersediaan akomodasi disertai dengan pelayanan yang bermutu. Termasuk di dalamnya adalah jasa hotel, restauran dan unsur kuliner. Wisata halal sebenarnya hanya ingin mempertegas peningkatan aspek mutu obyek yang dikonsumsi turis dan pelayanan yang ditampilkan. Tanpa ada penegasan soal kehalalan pun, tentu saja pihak perusahaan berkompetisi untuk menampilkan yang terbaik. Mereka tidak ingin citra dan reputasi perusahaan hancur di mata para wisatawan.

Saya berpikir 'himbauan etis-religius' soal wisata halal tidak ada kaitannya dengan strategi bisnis. Mengapa? Tidak ada pendekatan dan obyek baru yang dipasarkan. Unsur inovasi dan kreativitas dalam bidang kepariwisataan tidak dioptimalkan. Yang terjadi adalah menempelkan moralitas privat agama tertentu pada aktivitas industri pariwisata. Unsur penyebaran doktrin keagamaan lebih dominan ketimbang melakukan serangkaian inovasi demi kemajuan pembangunan sektor kepariwisataan kita.

Doktrin moral-teologis agama sebenarnya bertujuan untuk memupuk 'kesalehan' dan memperkuat sikap iman para pemeluknya. Sejumlah larangan dan perintah yang diimani oleh pemeluknya tentu saja bermuara pada tercapainya individu yang saleh, berakhlak mulia, dan beriman teguh. Itu berarti berbagai ketentuan agama itu berlaku di ranah privat. Harapannya adalah ketika kita tampil di ruang publik, maka kita sudah dibekali dengan moralitas keagamaan yang sudah terinternalisasi sehingga tidak terjadi benturan yang serius dengan keyakinan orang lain.

Ruang publik tidak bisa dimonopoli dan didominasi oleh doktrin moralitas privat dari agama tertentu saja. Ruang publik mesti bebas dimasuki oleh siapa saja dengan latar belakang agama yang beragam. Konsep wisata halal, hemat saya bertendensi 'mengatur ruang publik' dengan ajaran agama tertentu. Industri pariwisata merupakan salah satu ranan bisnis yang bersifat inklusif dan terjadi di ruang publik.

Kita mesti mencari pendasaran etis yang lebih universal dan inklusif untuk memayungi setiap tindakan dalam domain publik tersebut. Karena itu, saya sudah menulis dalam dua artikel sebelumnya bahwa 'kata halal' itu mesti mendapat pemaknaan baru jika kata itu didorong untuk menjadi panduan bersama dalam menjalankan aktivitas industri turisme.

Bahwasannya halal itu dalam bingkai social ethic mengacu pada nilai-nilai etis-normatif dalam bertindak secara publik. Sektor pariwisata misalnya, para pelaku wisata dan konsumen mesti bertindak halal (baca etis) dalam berbisnis. Tidak boleh menghalalkan segala cara dalam meraup keuntungan. Selain itu, sebagai tuan rumah, kita mesti bersikap halal (baca: pantas dan wajar) terhadap setiap wisatawan yang datang. Kita mesti memberikan pelayanan yang prima dan memperlihatkan hospitalitas yang sehat.

Industri pariwisata bukan ruang untuk 'memamerkan' kesetiaan menghayati dokrin keagamaan, tetapi tempat mengais rezeki yang diterangi nilai-nilai etis yang bersifat universal. Pribadi yang kuat imannya sebab telah membatinkan ajaran keagamaannya, relatif tidak menemui kesulitan untuk beradaptasi dengan panduan etis yang bisa diterima oleh semua kalangan.

Karena itu, kita tidak perlu 'mengerahkan energi ekstra' pada wacana yang kurang relevan dengan hakikat industri pariwisata. Yang kita pikirkan adalah bagaimana memajukan industri ini dengan menggarap secara serius beberapa isu primer dalam bidang kepariwisataan.

Pertama, attraction. Obyek wisata alternatif apa yang bisa kita pasarkan untuk mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.

Kedua, aksesibilitas. Bagaimana akses (jalan maduk) ke berbagai destinasi itu? Apakah sudah aman dan bisa dilalui oleh kendaraan dengan mudah?

Ketiga, akomodasi. Kita perlu membuat terobosan dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang perhotelan, restoran, transportasi, dll.

Keempat, amenitas. Fasilitas infrastruktur apa yang perlu diadakan dan dibenahi untuk mendukung perkembangan industri tersebut.

Kelima, aktivitas. Kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu diperhatikan di lokasi wisata agar turis merasa terhibur dan betah berada di tempat itu.*

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar