Tolak Hasil Pemilu dengan People Power Layak Dieksekusi

Senin, 22 April 2019 | 15:14 WIB
Share Tweet Share

Ibu dalam sebuah Video viral

Oleh Edi Hardum,  praktisi hukum tinggal di Jakarta 

[INDONESIAKORAN.COM] Pada Sabtu (20/4/2019) pagi, saya membuka akun facebook (fb) dan terlihat (tonton) video di akun fb atas nama Sarah Poetri Tazic yang mem-upload foto seorang ibu menggendong balita sambil menangis. Sambil menangis ibu-ibu itu berkata-kata bahwa ia sedih pasangan Prabowo – Sandi kalah dalam Pilpres 17 April 2019.

Sang ibu yang dari logatnya adalah orang Sumatera meminta Prabowo agar negara Indonesia dibagi saja, supaya sebagiannya (paling tidak menurut dia) dipimpin Prabowo (Presiden). Ibu itu tidak terima atau tidak bersedia menjadi rakyat Indonesia kalau Jokowi Presidennya.

Padahal siapa yang menang atau kalah dalam Pilpres 2019, yang menentukan adalah real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan pada 22 Mei 2019.

Ibu ini merupakan satu dari sekian banyak simpatisan atau pendukung Prabowo-Sandi yang sepertinya patah arang, tidak menerima Prabowo-Sandi kalah versi Quick Count. Yang lain kita saksikan di media sosial, memaki-maki Jokowi, seperti Jokowi selama ini hanya janji, tidak ada bukti kerja nyata. Ada yang mengekspresi kekecewaan dengan merusak TV, memanjat menara PLN, dan lain-lain.

Memang kekecewaan seperti itu sepertinya bukan hanya pendukung Prabowo. Saya yakin kalau Jokowi kalah, bisa saja ada pendukung Jokowi yang tidak terima kekalahan dengan bereskpresi dan melakukan tindakan berlebihan seperti itu.

Hak dan Kewajiban

Sesuatu dikatakan negara kalau ada wilayah, ada rakyat (warga), ada pemerintah, serta adanya pengakuan dari negara lain. Seperti Palestina dan Taiwan belum bisa dikatakan negara karena tidak semua negara di dunia mengakui keduanya sebagai negara.

Indonesia sejak awal berdiri memilih sistem politik demokrasi. Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah memilih pemimpin (pemerintah) melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Ukuran dalam Pemilu adalah suara terbanyak. Siapa yang meraih suara terbanyak maka dialah yang menjadi pemimpin.
Karena itu, siapa pun yang terlibat dalam kontes Pemilu serta seluruh warga negara harus tahu dan ikuti proses dan ketentuan Pemilu, yakni siap kalah, siap menang.

Untuk membangun dan memajukan negara adalah (unsur) pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban.

Masyarakat di banyak negara termasuk Indonesia lebih banyak menuntut hak dibandingkan melaksanakan kewajiban. Padahal semua warga mempunyai kewajiban untuk membangun negara. Dalam hal kewajiban warga negara inilah John F Kennedy dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden AS ke-35, 20 Januari 1961 mengatakan,”...Jangan tanya apa yang negara berikan kepada Anda, tetapi apa yang Anda berikan kepada negara ?...”.

Oleh karena itu, yang mengaku warga negara Indonesia namun selama ini belum banyak melakukan kewajiban sebagai warga negara sungguh tak pantas membenci pemerintah (Jokowi) apalagi tidak menerima kalau Jokowi menang!

Melakukan KKN, mafia migas, penyebar ideologi khilafah, jadi mahasiswa tukang unjuk rasa namun otak kosong, bentuk nyata tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.

Salah satu kewajiban bernegara adalah mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk mengakui yang siapa yang menang dalam Pilpres dan Pileg.

Kalau saya dan Anda melakukan unjuk rasa tolak Pilpres yang diumumkan KPU, tanpa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), saya Anda tidak melaksanakan kewajiban bernegara bahkan sebagai hama negara, yang harus dibasmi! Saya dan Anda layak ditangkap bahkan dieksekusi!*

Simak video viralnya.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1174223936092428&id=100005144970010

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Opini

Pentingkah Memusuhi Komunisme?

Rabu, 07 Juni 2017
Opini

Jokowi, Presiden Pro Rakyat

Minggu, 20 Agustus 2017

Komentar