Pemilu 2019 Krisis Legitimasi   

Minggu, 14 April 2019 | 11:46 WIB
Share Tweet Share

Rumah Indonesia

[INDONESIAKORAN.COM] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu (17/4/2019). Kontestasi Pemilu kali ini merupakan kali pertama diadannya pemilu serentak untuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan Pesiden. 

Rumah Indonesia pun menyampaikan seruan pemihakan kepada republik dan publik melalui maklumat dalam posisinya sebagai "ruang tengah" yang dibacakan oleh Nursyahbani Katjasungkana, SH, LLM di di 100 Eatery & Bar, Lantai Dasar, Hotel Century Park, 
Jl. Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019). 

Maklumat tersebut merupakan kumpulan gagasan serta perspektif berbagai kalangan akademisi, jurnalis, aktivis sosial, penyelenggara negara dan masyarakat sipil. 

Dikatakan Nursyahbani, meski menjadi kali keempat, momen pemilu saat ini adalah laboratorium politik pertama yang menampilkan kompetisi tanding ulang berhadap-hadapan antara petahana dengan penantang hingga membuat suhu lapangan politik lebih panas dari sebelumnya.

Suasana panas dan bahkan tidak sehat itu kata Nursyahbani bukan saja akibat panjangnya masa kampanye selama tujuh bulan tapi juga akibat narasi dan tindakan politik dari kedua belah pihak yang telah menciptakan keterbelahan sosial-politik akut dan tak mudah untuk dipulihkan.

"Pilar-pilar moral maupun institusional yang diharapkan menjadi penyangga demokrasi, tampak ikut mengalami destruksi," tegasnya. 

Lanjut Nursyahbani, lembaga-lembaga negara sebagai sandaran bila terjadi eskalasi politik-keamanan, hari ini diragukan kemampuannya akibat berkembangnya persepsi masyarakat yang menilai sebagian diantaranya telah terlalu jauh terlibat dalam kontestasi politik. 

"Pers, cendekiawan, dan agamawan yang diharapkan mencerahkan moral publik malah menunjukkan tanda keterlibatannya dalam pusaran pertarungan politik," katanya. 

Menurut Nursyahbani, lembaga penyelenggara Pemilu kurang mampu memenuhi harapan seluruh masyarakat bagi berlangsungnya Pemilu langsung-umum-bebas-rahasia (Luber) dan Jurdil (jujur dan adil). 

"Kita sedang menghadapi defisit legitimasi. Institusi yang secara kredibel bisa menjaga kebhinnekaan kian langka, hampir semua terseret dan terjebak pada politik elektoral," imbuhnya. 

Nursyahbani menegaskan, krisis legitimasi sudah meluas. Banyak yang merasakan bahwa organisasi TNI dan Polri kurang solid. Tak terasa, Reformasi telah berlalu hampir dua puluh satu tahun. Niat dan perjuangan untuk membangun kebebasan dan demokrasi sedang diuji. Krisis legitimasi merupakan sinyal kerusakan bangunan moral yang tentunya didahului oleh rusaknya kebebasan dan demokrasi. 

"Kita menghadapi kegentingan situasi. Sejak era Orde Baru, Republik Indonesia belum pernah mengalami keterbelahan yang massif seperti sekarang. Namun terasa tak ada yang mau mengakui kondisi genting ini. Karena itu sebelum terjadi eskalasi yang tak terkendali, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi segala sesuatunya agar konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung tak runtuh," imbuhnya. 

Nursyahbani menilai, bangsa Indonesia memiliki daya tahan luar biasa dalam menghadapi badai sebesar apa pun. Daya tahan tersebut bukan tanpa melalui upaya. Ia tak datang sendiri. Selalu saja ada pihak-pihak yang menggerakkan ikhtiar bersama agar kondisi perikehidupan sosial-politik berada dalam keseimbangan dinamis.

Sebagai pihak yang terpanggil dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa, Rumah Indonesia kata Nursyahbani, penyelenggara kekuasaan negara bisa menjaga marwah dan integritasnya, serta sejauh mungkin menghindarkan diri dari segala bentuk godaan untuk menjadi bagian dari kontestasi politik. 

"Kekuasaan harus dijalankan persis sebagaimana maksud diadakannya, termasuk menjamin keselamatan rakyat untuk menggunakan hak pilihnya," katanya. 

Lanjut Nursyahbani seluruh elemen masyarakat hendaknya dapat menggunakan hak konstitusionalnya secara baik, melawan segala bentuk politik uang, intimidasi dan kebohongan, supaya menentukan sikap dalam 
keadaan merdeka, sehingga keputusan rakyat menjadi rahim bagi suatu 
pemerintahan yang bekerja dalam garis Konstitusi dan dasar negara 
Pancasila. 

Dengan demikian Rumah Indonesia kata
Nursyahbani mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergabung, bahu-membahu, bekerja bersama mengatasi keterbelahan dan eksesnya, demi menjaga keselamatan dan keutuhan Bangsa.

Sementara Dr. Aidul Fitriciada, SH. MHum mengatakan, satu hal yang menggelisahkan saat ini soal pretensi konstitusionalisme. Semua orang kata Aidul terjebak dalam istilah hukum tata negara tersebut. 

"Jadi seolah-olah kita ini tegak menegakkan prinsip-prinsip konstitusional dengan mengedepankan aspek legalitas dan itu berlangsung selama prosesi pemilu ini sejak 7 bulan yang lalu," kata Aidul. 

Seolah-olah kata Aidul semua pihak seakan-akan sedang menegakan prinsip-prinsip konstitusionalisme, perlindungan HAM, pembatasan kekuasaan tetapi yang diutamakan adalah aspek legalitas. 

"Yang luput dari kita adalah legitimasi. Dua hal, antara legalitas dan legitimasi ini kadangkala tidak sejalan dan yang terjadi adalah situasi sekarang yang disebut di dalam pernyataan tadi atau maklumat tadi adalah defisit legitimasi yang berakhir pada krisis legitimasi," tegasnya. 

Menurut Aidul, hal yang  dikhawatirkan bahwa proses pemilu ini legal secara konstitusional tetapi apabila rakyat tidak percaya terhadap proses yang berlangsung maka legalitas tersebut menjadi tidak berarti apa-apa. 

Aidul pun meminta semua lembaga negara seperti TNI dan Polri maupun Mahkamah Konstitusi (MK) harus netral. Hal tersebut diutarakan Ainul supaya lembaga negara itu tetap memperhitungkan aspek legitimasi. 

"Sehingga tidak hanya bertarung pada legalitas belaka tetapi bagaimana secara substansi demokrasi yang kita tegakkan sekarang ini benar-benar dirasakan, memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negaranya. Tidak sekedar menentukan siapa yang kalah dan menang saja," tegasnya. 

Pasca Pemilu

Sedangkan Prof. Dr. Bambang Cipto menyoroti pemilu di luar negeri. Kata Bambang, kasus pemilu di luar negeri membuncah pasca kontestasi. Bambang pun mencontohkan pemilu Amerika Serikat (AS). Negara Rusia dinilai mengintervensi pemilu AS yang dimenangkan oleh Donald Trump secara elektoral.

"Kita bisa saksikan bagaimana intenervensi Rusia dalam pemilihan di Amerika, itu menimbulkan komplikasi pada pemerintahan Trump sampai dua tahun terakhir ini. Sangat mengganggu kebijakan dalam maupun luar negeri. Tidak pernah bisa tenang dan jawabannya pada masyarakat," katanya. 

Berkaca pada kasus tersebut kata Bambang, pasca pemilu nanti harus diawasi secara intens. "Saya kira melihat hal-hal semacam ini, kita bisa mencoba menyampaikan gagasan agar supaya pemilihan ini tidak hanya pada saat pemilihan berlangsung tapi pasca pemilihan harus kita awasi betul," jelasnya.

Apalagi kata Bambang, persoalan strategis dalam negeri semua pihak sudah tahu. Terutama kata Bambang, watak para politisi selama pemerintahan Seoharto. Oleh karena itu, Bambang mengajak supaya berusaha sekuat mungkin mendinginkan suasana sejak pemilihan. 

"Kita kawal sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin amat sangat tidak kita harapkan," demikian Bambang. 

Editor: Odorikus


Berita Terkait

Komentar