Mengapa Harus Pulau Komodo yang Ditutup?

Jumat, 12 April 2019 | 20:41 WIB
Share Tweet Share

Binatang Purba Komodo

Oleh Leonardus Embo

[INDONESIAKORAN.COM] Siapa tak kenal Pulau Komodo dengan Binatang Komodo yang sudah mendunia? Rabu (16/5/2012) binatang purba Komodo resmi ditetapkan menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia atau New 7 Wonders of Nature oleh New 7 Wonders Foundation.

"Keberhasilan Taman Nasional Komodo menjadi contoh inspiratif bagaimana sebuah masyarakat dapat bersama-sama berusaha melindungi sebuah spesies yang hampir punah," kata Presiden New 7 Wonders Foundation Bernard Weber dalam rilis persnya.

Weber mengatakan, jumlah suara melalui pesan singkat yang sangat besar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mengekspresikan kebanggaan pada warisan alam, yang juga merupakan bagian dari mozaik dunia.

Duta Besar Komodo dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Komodo, Jusuf Kalla, mengungkapkan bahwa proses penetapan Taman Nasional Komodo sebagai "New 7 Wonders of Nature" memakan waktu lebih dari lima bulan untuk klarifikasi dan penghitungan. Sejak saat itu, makin banyak orang mengenal Komodo dan dari seantero jagat datang untuk melihat binatang ajaib ini.

Maka informasi sekecil apa pun tentang Komodo, secepat kilat menjadi konsumsi publik. Tak pelak lagi, rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menutup kegiatan wisata di Pulau Komodo mulai Januari 2020 menimbulkan keresahan, terutama di kalangan pelaku pariwisata. Meskipun belum ada keputusan tetap, informasi rencana penutupan kegiatan wisata di pulau terbesar dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) sudah sampai ke telinga calon wisatawan. Diskusi pun memenuhi ruang publik.

Pemerintah Provinsi NTT beralasan, menutup sementara kegiatan wisata di Pulau Komodo adalah salah satu cara untuk mengembalikan keganasan Komodo, meningkatkan populasi Komodo, dan memperbaiki ekosistem yang sudah rusak parah. 

Apakah alasan yang disampaikan oleh Pemprov NTT tersebut didasarkan data yang lengkap dan melalui analisis yang mendalam? Patut dipertanyakan.

Peta Zonasi Taman Nasional Komodo

Sekadar merawat ingatan kita, luas Taman Nasional Komodo mencapai.... dengan wilayah daratan.... dan wilayah lautan .... Juga sudah diterbitkan Peta zonasi Taman Nasional Komodo pada 24 Februari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.21/IV-SET/2012. Ditetapkan beberapa zona berikut ini.

1. Zona Inti. Zona ini memiliki luas 34.311 Ha dan merupakan zona yang mutlak dilindungi, di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia, kecuali yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.

 2. Zona Rimba. Zona ini memiliki luas 66.921,08 Ha merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya aktivitas manusia sebagaimana pada zona inti kecuali kegiatan wisata alam terbatas.

 3. Zona Perlindungan Bahari. Zona ini memiliki luas 36.308 Ha adalah daerah dari garis pantai sampai 500 m ke arah luar dari garis isodepth 20 m sekeliling bats karang dan pulau, kecuali pada zona pemanfaatan tradisional bahari. Pada zona ini tidak boleh dilakukan kegiatan pengambilan hasil laut, seperti halnya pada zona inti kecuali kegiatan wisata alam terbatas.

 4. Zona Pemanfaatan Wisata Daratan. Zona ini memiliki luas 824 Ha dan diperuntukkan secara intensif hanya bagi wisata alam daratan.

5. Zona Pemanfatan Wisata Bahari. Zona ini memiliki luas 1.584 Ha dan diperuntukkan secara intensif bagi wisata alam perairan.
 
6. Zona Pemanfaatan Tradisional Daratan. Zona ini memiliki luas 879 Ha, zona yang dapat dilakukan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar penduduk asli dalam kawasan dengan izin hak khusus pemanfaatan oleh Kepala Balai TN. Komodo.

7. Zona Pemanfaatan Tradisional Bahari. Zona ini memiliki luas 17.308 Ha, zona yang dapat dilakukan kegiatan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar penduduk asli dalam kawasan dengan izin hak khusus pemanfaatan oleh Kepala Balai TN. Komodo. Pada zona ini dapat dilakukan pengambilan hasil laut dengan alat yang ramah lingkungan (pancing, bagan, huhate, dan paying).

7. Zona Khusus Pelagis. Zona ini memiliki luas 59.601 hektare. Pada zona ini dapat dilakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya yang tidak dilindungi dengan alat yang amah lingkungan (pancing, bagan, huhate, dan payang) serta kegiatan wisata/ rekreasi.

8. Zona Khusus Permukiman. Zona ini memiliki luas 298 Ha, zona untuk bermukim hanya bagi penduduk asli dengan peraturan tertentu dari kepala Balai TN. Komodo bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Apa yang menjadi perdebatan? 

Pulau Komodo yang dihuni oleh Varanus Komodensis merupakan pulau terbesar yang ada dalam kawasan Taman Nasional Komodo.  Panjang Pulau Komodo sekitar 37 km dan lebarnya sekitar 22 km dengan luas sekitar 336 km2. Populasi Komodo di Pulau Komodo pada tahun 2018 mencapai 1.727 ekor. 

Selain Pulau Komodo, masih ada empat pulau lain yang dihuni oleh binatang purba tersebut. Pulau-pulau itu adalah Pulau Rinca dengan luas 211 km2, Pulau Padar dengan luas 16 km2, Pulau Gili Motang 10 km2 dan Pulau Nusa Kode 7 km2.

Keempat pulau tersebut masih kalah terkenal jika dibandingkan dengan Pulau Komodo. 

Meskipun ukuran Pulau Komodo  yang begitu besar, untuk bisa melihat Komodo, wisatawan hanya mengunjungi salah satu lembah yaitu di teluk Loh Liang-berdasarkan zona yang sudah ditetapkan. Setiap tahun ada ratusan ribu wisatawan yang mengunjungi teluk Loh Liang di Pulau Komodo.

Muncul pertanyaan? Seberapa parahkah kerusakan ekosistem di Loh Liang dan wilayah sekitarnya sehingga harus ditutup? 

Menutup satu Pulau Komodo, bukan solusi yang tepat

Tawarana solusinya adalah membuka pintuk masuk baru di wilayah lain di Pulau Komodo, misalnya dibagian selatan perkampungan Komodo, bisa juga membuka pintu di Loh Sabita, melalui revisi zona pemanfaatan wisata daratan.

Dengan membuka pintu baru, ada alternatif lain, sehingga wisatawan masih bisa mengunjungi Pulau Komodo. 

Ingat, dunia belum mengenal Pulau Rinca, apalagi Pulau Gili Motang dan Nusa Kode. Dunia hanya mengenal Komodo Island, as a home of Komodo Dragon. 

Merevisi Zona Pemanfaatan Wisata Daratan

Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, hendaknya menjadi perhatian serius BTNK dan KSDAE. Apakah Loh Liang dan Loh Buaya masih layak untuk menerima lonjakan wisatawan dari tahun ke tahun?

Harus ada evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh. Jika hasil evaluasi bahwa Loh Liang dan Loh Buaya tidak layak lagi, maka perlu ada pembukaan zonasi wisata daratan yang baru. Sehingga wisatawan tidak menumpuk di dua zona yang sudah ada. 

Dengan ada lebih dari satu zona pemanfaatan, pemerintah bisa menutup dan membuka kegiatan wisata untuk kepentingan konservasi ekosistem. Maka, dirasa  mendesak agar Pemerintah sebaiknya merevisi lagi pembagian zonasi untuk pemanfaatan wisata daratan. 

Editor: Elnoy


Berita Terkait

Komentar