Hibah Rentan Diselewengkan, Togar: Waspada Karmapala!

Kamis, 14 Maret 2019 | 10:13 WIB
Share Tweet Share

Togar Situmorang. [foto: istimewa]

[DENPASAR, INDONESIAKORAN.COM] Masyarakat Bali beberapa hari terakhir gaduh setelah adanya laporan salah seorang warga Nusa Penida ke Polda Bali, terkait dugaan korupsi dana hibah yang difasilitasi anggota dewan untuk pembangunan Pura di salah satu kabupaten, di Pulau Dewata.

Kuat dugaan, dana hibah yang difasilitasi wakil rakyat tersebut tak sesuai peruntukkannya di lapangan atau diselewengkan. Pasalnya, pekerjaan di lokasi tak pernah dilakukan hingga batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari advokat senior yang dijuluki “Panglima Hukum” Togar Situmorang, SH, MH, MAP. Ia bahkan mengaku miris, jika benar ada oknum anggota DPRD yang juga calon anggota DPRD petahana, cukup berani mempermainkan dan menyalahgunakan dana hibah untuk pembangunan Pura.

Baca Juga:
Togar Situmorang Optimis Melenggang Mulus ke DPRD Bali, Karena Ini

Bagi Togar yang juga pengamat kebijakan publik ini, hal tersebut bukan hanya melanggar hukum dan menjadi ajang korupsi. Lebih dari itu, penyelewengan anggaran untuk pembangunan Pura adalah bentuk pengingkaran pada keyakinan umat Hindu bahwa Pura itu tempat suci, sakral yang wajib dijunjung tinggi kesuciannya, serta jangan dinodai dengan prilaku kotor para koruptor.

“Umat Hindu dan masyarakat Bali, mengenal adanya karmapala. Dan saya yakin, dalam politik karmapala itu bisa berlaku sengat cepat. Jadi caleg yang permainkan dana hibah untuk pembangunan Pura, bisa tenggelam tidak dipilih lagi bahkan bisa kena kutukan,” tutur Togar, saat ditemui di kantor hukumnya Law Firm Togar Situmorang & Associates, Denpasar, Rabu (13/3/2019).

Bagi calon anggota DPRD Provinsi Bali nomor urut 7 Dapil Kota Denpasar dari Partai Golkar itu, di tahun politik memang penyaluran dana hibah cukup rentan diselewengkan. Dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat tersebut, tak jarang dibelokkan untuk kepentingan politik pribadi caleg petahana.

Baca Juga:
Togar Situmorang Komit Bela Rakyat Kecil Tanpa Imbalan

"Modusnya beragam. Bisa misalnya dengan penyaluran dana hibah yang difasilitasi caleg petahana untuk masyarakat, jumlahnya dipotong alias disunat sekian persen. Contohnya dana yang cair dari pemerintah Rp200 juta, tapi bisa saja sekian persen bahkan setengahnya diminta kembali oleh oknum anggota sebagai semacam succes fee yang uangnya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kampanye pencalegan," urai Togar.

Modus lain, imbuhnya, bisa saja pemerintah dikibuli dengan adanya hibah atau bansos fiktif. Misalnya, pembangunan Pura yang diajukan dalam proposal berbeda dengan fakta di lapangan.

"Misalnya saat proposal diajukan, disebutkan Pura A di suatu lokasi. Tapi saat verifikasi tim dinas terkait ke lapangan, malah ditunjukkan Pura lain yang sebelumnya memang sudah ada. Jadi tidak ada pembangunan Pura baru," tandas Togar, yang tengah menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana.

“Jadi, penyimpangan dana hibah seperti itu, membuka celah korupsi bagi oknum anggota legislatif yang memfasilitasi dana itu,” pungkas Togar.

Editor: San Edison


Berita Terkait

Komentar